KAMMI Sesalkan Pembubaran Forum Diskusi di UGM
Selasa, 16 Juni 2026 - 22:36 WIB
loading...
Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) Herianto. Foto: Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Pembubaran forum diskusi bertajuk Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia yang berlangsung di lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) disayangkan oleh Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) Herianto. Dia menilai tindakan pembubaran tersebut bertentangan dengan semangat demokrasi, kebebasan akademik, dan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi dialog serta persatuan di tengah perbedaan pandangan.
“Forum yang mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia seharusnya menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai perspektif, memperkaya gagasan, dan memperkuat komitmen kebangsaan. Karena itu, sangat disayangkan ketika forum tersebut tidak diberi kesempatan untuk berlangsung secara utuh,” ujar Herianto dalam keterangannya, Selasa (16/6/2026).
Dia menjelaskan, kampus merupakan ruang intelektual yang dibangun di atas tradisi diskusi, perdebatan, dan pertukaran gagasan. Dia menambahkan, kehadiran pejabat negara sebagai narasumber dalam forum tersebut seharusnya menjadi momentum bagi mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan kritik, pertanyaan, maupun pandangan yang berbeda secara terbuka.
Baca juga: Soal Insiden di UGM, Wamentan: Kita Demokratis, Siap Diskusi dengan Siapapun
“Jika ada ketidaksetujuan terhadap narasumber atau materi yang disampaikan, jawabannya bukan membubarkan forum. Gunakan kesempatan itu untuk menguji gagasan, mempertanyakan kebijakan yang dianggap bermasalah, dan menyampaikan kritik dengan data serta argumentasi yang kuat. Itulah esensi kehidupan akademik dan kedewasaan dalam berdemokrasi,” jelasnya.
Baca juga: Budiman Sesalkan Pembubaran Diskusi di UGM: Seharusnya Kita Bisa Berdialog dengan Sehat
Herianto menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya memberikan hak untuk berbicara, tetapi juga mengajarkan pentingnya menghormati hak orang lain untuk didengar. Menurutnya, pemaksaan kehendak, intimidasi, maupun tindakan yang menghalangi berlangsungnya dialog hanya akan mempersempit ruang demokrasi dan menghilangkan kesempatan publik untuk memperoleh klarifikasi langsung dari para pengambil kebijakan.
“Mahasiswa dikenal sebagai kelompok intelektual yang kritis dan berani menyuarakan kebenaran. Karena itu, kritik harus tetap hidup dan terus disampaikan. Namun, kritik yang paling kuat adalah kritik yang disampaikan melalui argumentasi, adu data, dan dialog terbuka, bukan melalui pembubaran forum atau tindakan represif,” ujarnya.
Dia juga berharap peristiwa tersebut menjadi refleksi bersama bahwa perbedaan pandangan tidak boleh berujung pada pembungkaman. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dalam membangun ruang dialog yang sehat, beradab, dan saling menghormati.
“Pancasila mengajarkan kita untuk bermusyawarah, berdialog, dan mencari titik temu dalam setiap perbedaan. Karena itu, mari menjaga kampus sebagai ruang pertarungan gagasan, bukan arena untuk saling meniadakan. Semakin terbuka ruang diskusi, semakin kuat pula demokrasi dan persatuan bangsa yang kita cita-citakan bersama,” pungkasnya.
“Forum yang mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia seharusnya menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai perspektif, memperkaya gagasan, dan memperkuat komitmen kebangsaan. Karena itu, sangat disayangkan ketika forum tersebut tidak diberi kesempatan untuk berlangsung secara utuh,” ujar Herianto dalam keterangannya, Selasa (16/6/2026).
Dia menjelaskan, kampus merupakan ruang intelektual yang dibangun di atas tradisi diskusi, perdebatan, dan pertukaran gagasan. Dia menambahkan, kehadiran pejabat negara sebagai narasumber dalam forum tersebut seharusnya menjadi momentum bagi mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan kritik, pertanyaan, maupun pandangan yang berbeda secara terbuka.
Baca juga: Soal Insiden di UGM, Wamentan: Kita Demokratis, Siap Diskusi dengan Siapapun
“Jika ada ketidaksetujuan terhadap narasumber atau materi yang disampaikan, jawabannya bukan membubarkan forum. Gunakan kesempatan itu untuk menguji gagasan, mempertanyakan kebijakan yang dianggap bermasalah, dan menyampaikan kritik dengan data serta argumentasi yang kuat. Itulah esensi kehidupan akademik dan kedewasaan dalam berdemokrasi,” jelasnya.
Baca juga: Budiman Sesalkan Pembubaran Diskusi di UGM: Seharusnya Kita Bisa Berdialog dengan Sehat
Herianto menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya memberikan hak untuk berbicara, tetapi juga mengajarkan pentingnya menghormati hak orang lain untuk didengar. Menurutnya, pemaksaan kehendak, intimidasi, maupun tindakan yang menghalangi berlangsungnya dialog hanya akan mempersempit ruang demokrasi dan menghilangkan kesempatan publik untuk memperoleh klarifikasi langsung dari para pengambil kebijakan.
“Mahasiswa dikenal sebagai kelompok intelektual yang kritis dan berani menyuarakan kebenaran. Karena itu, kritik harus tetap hidup dan terus disampaikan. Namun, kritik yang paling kuat adalah kritik yang disampaikan melalui argumentasi, adu data, dan dialog terbuka, bukan melalui pembubaran forum atau tindakan represif,” ujarnya.
Dia juga berharap peristiwa tersebut menjadi refleksi bersama bahwa perbedaan pandangan tidak boleh berujung pada pembungkaman. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dalam membangun ruang dialog yang sehat, beradab, dan saling menghormati.
“Pancasila mengajarkan kita untuk bermusyawarah, berdialog, dan mencari titik temu dalam setiap perbedaan. Karena itu, mari menjaga kampus sebagai ruang pertarungan gagasan, bukan arena untuk saling meniadakan. Semakin terbuka ruang diskusi, semakin kuat pula demokrasi dan persatuan bangsa yang kita cita-citakan bersama,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
