Pemprov Papua Selatan: PSN Wanam Buka Lapangan Pekerjaan dan Tingkatkan Kesejahteraan

PAPUA SELATAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menyebut kehadiran Proyek Strategis Nasional (PSN) di Wanam menjadi bagian dari proses pembangunan dan penciptaaan lapangan kerja. Kehadiran PSN Wanam menjawab persoalan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat Papua.

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan, kehadiran negara untuk membangun Papua diwujudkan melalui berbagai PSN yang berfokus pada ketahanan pangan dan energi. Program tersebut mencakup pengembangan sawah skala besar untuk produksi beras nasional serta pembangunan perkebunan tebu terintegrasi industri bioetanol.

"Tujuan utama pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua negara melakukan pembangunan dengan satu tujuan, yaitu agar rakyatnya hidup lebih sejahtera," katanya, Rabu (10/6/2026).

Baca juga: PSN Papua Tetap Perhatikan Kelestarian Lingkungan dan Serap Ribuan Tenaga Kerja OAP

Apolo berpandangan, pembangunan ekonomi tidak boleh berhenti hanya karena adanya perdebatan politik maupun kampanye penolakan yang berkembang. Justru, berbagai persoalan sosial yang selama ini menjadi akar ketimpangan di Papua harus dijawab melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, PSN di Papua Selatan dirancang tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat setempat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Pada sektor energi, misalnya, proyek perkebunan tebu terintegrasi bioetanol saat ini telah menyerap sekitar 3.500 tenaga kerja. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai 15 ribu pekerja pada 2027.

Pemprov Papua Selatan juga secara aktif mendorong agar masyarakat lokal menjadi penerima manfaat utama pembangunan tersebut. Pemerintah daerah meminta perusahaan pelaksana proyek memberikan porsi dominan bagi tenaga kerja lokal.

Lihat video: Kunker Perdana di Merauke, Presiden Prabowo Bertemu Petani dan Masyarakat


"Kami meminta agar sekitar 80% tenaga kerja berasal dari masyarakat lokal, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua Selatan," ujar Apolo.

Menurut Apolo, keberadaan proyek-proyek tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara yang selama puluhan tahun justru sering dituntut berbagai pihak. Karena itu, pemerintah menilai penting untuk melihat pembangunan secara utuh dan objektif, termasuk dampak ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat sekitar.

Pemerintah tidak menampik adanya dinamika dan perbedaan pandangan di tengah masyarakat terkait pelaksanaan PSN. Sebagian kelompok mendukung, sementara sebagian lainnya menyampaikan keberatan. Namun bagi Apolo, perbedaan sikap tersebut merupakan hal yang lazim dalam setiap proses pembangunan.

“Yang terpenting adalah memastikan seluruh masyarakat memperoleh informasi yang lengkap dan tidak hanya menerima narasi dari satu sudut pandang. Kalau ada yang menerima atau menolak, itu harus didasari pemahaman. Tugas pemerintah adalah menjelaskan dengan baik agar masyarakat bisa menilai secara objektif," jelasnya.

Apolo juga menegaskan aspek lingkungan tetap menjadi perhatian dalam setiap tahapan pembangunan. Berbagai proyek yang berjalan diwajibkan memenuhi ketentuan analisis dampak lingkungan serta menjalankan program pengelolaan dan pemantauan secara berkelanjutan.

Bagi pemerintah daerah, pembangunan dan perlindungan hak-hak masyarakat bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya harus berjalan beriringan agar masyarakat Papua memperoleh manfaat yang nyata dari kekayaan sumber daya yang dimiliki daerahnya.

Dengan pendekatan tersebut, Pemprov Papua Selatan berharap PSN dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus menjawab berbagai kritik yang selama ini berkembang mengenai kondisi sosial dan ekonomi di Papua. "Pembangunan harus diukur dari meningkatnya taraf hidup masyarakat. Itu yang menjadi fokus utama kami," ucapnya.