Polemik Pembubaran Nobar Film Pesta Babi, KSAD Buka Suara
Selasa, 19 Mei 2026 - 15:31 WIB
loading...
Kepala Staf Angakatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak buka suara ihwal pembubaran nonton bareng (nobar) film Pesta Babi yang dilakukan prajurit TNI. Foto: Felldy Utama
A
A
A
JAKARTA - Kepala Staf Angakatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak buka suara ihwal pembubaran nonton bareng (nobar) film Pesta Babi yang dilakukan prajurit TNI. Dia menegaskan bahwa hal itu atas dasar permintaan pemerintah daerah (Pemda).
Hal ini sekaligus membantah isu yang menyebut jika pembubaran Nobar Film Babi ini menjadi bagian dari instruksi dari pimpinan TNI.
"Ya, itu kan memang coba saja ditanya yang jelas ya, karena ada pembubaran kan dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah. Itu kan tanggung jawabnya apa namanya, koordinator wilayah antara pejabat pemerintahan di sana menganggap ada risiko keributan," kata Maruli di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Baca juga: Pemuda Bulan Bintang: Jika Anak Muda Sayang Papua, Mari Tonton Pesta Babi
Maruli mengatakan, Pemda meminta bantuan Dandim untuk meningkatkan pengamanan di wilayahnya, termasuk potensi kericuhan yang muncul dari film tersebut.
"Pemda kan yang cerita. Pemda punya koordinasi, mereka kan berwenang untuk mengamankan wilayah, gitu loh, mengamankan situasi-situasinya. Karena tingkat kebenarannya dari film itu juga, kan belum tentu benar," ujarnya.
Ia pun membantah, pembubaran nobar film tersebut bagian dari instruksi pimpinan. Hal ini juga Maruli menepis anggapan bahwa TNI antikritik terhadap muatan film itu. "Ya itu mereka (Pemda), tidak ada instruksi," tuturnya.
Hal ini sekaligus membantah isu yang menyebut jika pembubaran Nobar Film Babi ini menjadi bagian dari instruksi dari pimpinan TNI.
"Ya, itu kan memang coba saja ditanya yang jelas ya, karena ada pembubaran kan dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah. Itu kan tanggung jawabnya apa namanya, koordinator wilayah antara pejabat pemerintahan di sana menganggap ada risiko keributan," kata Maruli di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Baca juga: Pemuda Bulan Bintang: Jika Anak Muda Sayang Papua, Mari Tonton Pesta Babi
Maruli mengatakan, Pemda meminta bantuan Dandim untuk meningkatkan pengamanan di wilayahnya, termasuk potensi kericuhan yang muncul dari film tersebut.
"Pemda kan yang cerita. Pemda punya koordinasi, mereka kan berwenang untuk mengamankan wilayah, gitu loh, mengamankan situasi-situasinya. Karena tingkat kebenarannya dari film itu juga, kan belum tentu benar," ujarnya.
Ia pun membantah, pembubaran nobar film tersebut bagian dari instruksi pimpinan. Hal ini juga Maruli menepis anggapan bahwa TNI antikritik terhadap muatan film itu. "Ya itu mereka (Pemda), tidak ada instruksi," tuturnya.
(rca)
Lihat Juga :
