Legislator PDIP Sebut Tragedi Bus ALS Alarm Keras Kegagalan Pengawasan Transportasi dan Infrastruktur Jalan
Minggu, 10 Mei 2026 - 19:16 WIB
loading...
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP Edi Purwanto. Foto/Istimewa/Tangkapan layar
A
A
A
JAKARTA - Legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Edi Purwanto mengkritik lemahnya pengawasan transportasi darat menyusul kecelakaan Bus ALS di Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan yang menewaskan 18 orang. Anggota Komisi V DPR ini berpendapat, tragedi ini bukan semata kecelakaan biasa, melainkan bukti nyata kelalaian sistem pengawasan negara yang sudah terlalu lama dibiarkan.
"Ini sangat memprihatinkan. Bagaimana mungkin sebuah bus yang izinnya sudah mati sejak tahun 2020 masih bisa bebas beroperasi di jalan raya," ujarnya, Minggu (10/5/2026).
Bahkan, kata Edi, muncul dugaan penggunaan pelat nomor palsu. "Artinya ada persoalan serius dalam pengawasan, baik dari sisi administrasi kendaraan maupun pengawasan operasional di lapangan."
Baca Juga: Polisi Percepat Identifikasi Korban Kecelakaan Maut Bus ALS vs Truk Tangki di Sumsel
Menurutnya, jika kendaraan yang tidak laik administrasi masih bisa mengangkut penumpang antarkota, ada rantai pengawasan yang gagal bekerja. Karena itu, ia meminta Kementerian Perhubungan bersama aparat penegak hukum melakukan audit menyeluruh terhadap perusahaan otobus yang masih beroperasi tanpa izin resmi.
"Jangan sampai nyawa masyarakat dipertaruhkan karena pembiaran. Negara tidak boleh kalah oleh kelalaian dan praktik-praktik manipulatif seperti pemalsuan identitas kendaraan," katanya.
Dia juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang diduga menjadi penyebab kecelakaan setelah bus berupaya menghindari jalan berlubang. Menurutnya, persoalan jalan rusak terus berulang dan menjadi ancaman nyata bagi keselamatan pengguna jalan.
"Kalau benar kecelakaan ini dipicu upaya menghindari jalan berlubang, maka ini tamparan keras bagi kita semua. Infrastruktur jalan bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi menyangkut keselamatan manusia. Jalan rusak yang dibiarkan sama saja membuka ruang terjadinya kecelakaan maut," katanya.
Ia meminta pemerintah pusat dan daerah tidak lagi saling lempar tanggung jawab terkait status jalan rusak. Sebab di lapangan, masyarakat hanya melihat satu hal bahwa jalan tidak aman dan nyawa menjadi taruhan.
"Jangan tunggu korban berikutnya baru bergerak. Evaluasi total pengawasan angkutan umum dan percepatan perbaikan jalan harus dilakukan segera. Tragedi ini harus menjadi alarm keras bahwa keselamatan transportasi kita masih sangat lemah," pungkasnya.
"Ini sangat memprihatinkan. Bagaimana mungkin sebuah bus yang izinnya sudah mati sejak tahun 2020 masih bisa bebas beroperasi di jalan raya," ujarnya, Minggu (10/5/2026).
Bahkan, kata Edi, muncul dugaan penggunaan pelat nomor palsu. "Artinya ada persoalan serius dalam pengawasan, baik dari sisi administrasi kendaraan maupun pengawasan operasional di lapangan."
Baca Juga: Polisi Percepat Identifikasi Korban Kecelakaan Maut Bus ALS vs Truk Tangki di Sumsel
Menurutnya, jika kendaraan yang tidak laik administrasi masih bisa mengangkut penumpang antarkota, ada rantai pengawasan yang gagal bekerja. Karena itu, ia meminta Kementerian Perhubungan bersama aparat penegak hukum melakukan audit menyeluruh terhadap perusahaan otobus yang masih beroperasi tanpa izin resmi.
"Jangan sampai nyawa masyarakat dipertaruhkan karena pembiaran. Negara tidak boleh kalah oleh kelalaian dan praktik-praktik manipulatif seperti pemalsuan identitas kendaraan," katanya.
Dia juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang diduga menjadi penyebab kecelakaan setelah bus berupaya menghindari jalan berlubang. Menurutnya, persoalan jalan rusak terus berulang dan menjadi ancaman nyata bagi keselamatan pengguna jalan.
"Kalau benar kecelakaan ini dipicu upaya menghindari jalan berlubang, maka ini tamparan keras bagi kita semua. Infrastruktur jalan bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi menyangkut keselamatan manusia. Jalan rusak yang dibiarkan sama saja membuka ruang terjadinya kecelakaan maut," katanya.
Ia meminta pemerintah pusat dan daerah tidak lagi saling lempar tanggung jawab terkait status jalan rusak. Sebab di lapangan, masyarakat hanya melihat satu hal bahwa jalan tidak aman dan nyawa menjadi taruhan.
"Jangan tunggu korban berikutnya baru bergerak. Evaluasi total pengawasan angkutan umum dan percepatan perbaikan jalan harus dilakukan segera. Tragedi ini harus menjadi alarm keras bahwa keselamatan transportasi kita masih sangat lemah," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
