World Bank Didesak Hentikan Danai Rp140 Triliun untuk Peternakan Intensif

JAKARTA - Aksi serentak di 20 negara, termasuk di depan kantor World Bank di Jakarta digelar oleh Act for Farmed Animals (AFFA) bersama koalisi Stop Financing Factory Farming (S3F). Mereka mendesak penghentian pendanaan peternakan intensif serta rencana peningkatan pendanaan hingga USD9 miliar (sekitar Rp140 triliun) per tahun pada 2030.

Pendanaan ini akan mempercepat krisis iklim, kerusakan lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, serta memperburuk penderitaan hewan dan masyarakat adat. Aksi dilakukan dengan menampilkan instalasi hewan ternak yang terdampak. Baca juga: Purbaya Sebut Bank Dunia Lakukan Dosa Besar dan Salah Hitung

Elfha Shavira pemimpin kampanye Act for Farmed Animals mengatakan, World Bank tidak menjalankan praktik prinsip keberlanjutan yang melindungi planet Bumi dan makhluk hidup lainnya. Menurutnya, dengan memperluas dan meningkatkan investasi pada industri peternakan intensif, sama saja mendanai percepatan krisis iklim, melanggengkan penderitaan yang kejam pada hewan.

Termasuk hilangnya keanekaragaman hayati dan mengancam kesehatan masyarakat secara global. “Kami berharap World Bank segera berhenti mendanai peternakan intensif dan beralih ke pendanaan yang memperhatikan kesejahteraan hewan serta keberlanjutan Bumi,” katanya, Jumat (17/4/2026).

Sistem peternakan intensif (Animal Feeding Operations/AFO) berkontribusi terhadap pencemaran udara berbahaya, khususnya partikel halus PM2.5. Dampak polusi ini tidak merata—komunitas rentan, termasuk masyarakat adat, menjadi kelompok yang paling terdampak.

Selain itu, fakta krusial: sekitar 80% lahan pertanian global saat ini digunakan untuk industri peternakan intensif, baik untuk penggembalaan maupun produksi pakan. Produksi kedelai menjadi salah satu pendorong utama, di mana 77% kedelai dunia digunakan sebagai pakan ternak, bukan untuk konsumsi manusia.

Ketimpangan ini berdampak langsung pada Indonesia. Ketergantungan impor bungkil kedelai untuk pakan ternak meningkatkan kerentanan ekonomi nasional, terutama saat terjadi fluktuasi harga global yang berujung pada kenaikan harga pangan. Dan juga alih fungsi hutan dan lahan untuk perluasan peternakan yang akan menghilangkan keanekaragaman hayati.

Managing Director Act for Farmed Animals, Arie Utami mengatakan, deforestasi adalah salah satu penyebab utama dari krisis iklim. Deforestasi yang masif untuk peternakan intensif dan pakan bukan hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada keadilan sosial. Baca juga: BPS: Program Makan Bergizi Gratis Dongkrak Sektor Peternakan

Secara global, dampaknya dirasakan oleh berbagai lapisan, termasuk masyarakat adat yang kehilangan ruang hidupnya saat kita dihadapkan pada krisis air dan cuaca ekstrem. ”Investasi sektor perbankan seharusnya diarahkan pada sistem pangan yang berkelanjutan, berketahanan iklim seperti pangan nabati yang berbasis lokal di Indonesia,” ujarnya.

Sebagai kelanjutan dari aksi ini, Act for Farmed Animals akan mengadakan webinar untuk membedah lebih dalam mengenai dampak sistemik peternakan intensif terhadap ekonomi, lingkungan, dan komunitas terdampak. Untuk mendukung gerakan ini bisa menandatangani petisi di: https://www.sinergiaanimalinternational.org/divestment-campaign