Pramono Copot Lurah Kalisari dan 2 Pejabat Kelurahan Buntut Aduan Warga Dibalas AI
Rabu, 15 April 2026 - 10:56 WIB
loading...
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membebastugaskan Lurah Kalisari menyusul polemik penanganan aduan warga yang dibalas menggunakan gambar hasil rekayasa artificial intelligence (AI). Foto/Yuwantoro
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membebastugaskan Lurah Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Siti Nurhasanah. Hal ini dilakukan menyusul polemik penanganan aduan warga yang dibalas menggunakan gambar hasil rekayasa artificial intelligence (AI).
Selain itu, sejumlah pejabat yakni Kepala Seksi Pemerintahan serta Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kalisari turut mendapat sanksi serupa.
"Dari Kasi Ekonomi Pembangunan dan Kasi Pemerintahan, termasuk Lurah Kalisari , kami bebastugaskan. Dibebastugaskan itu artinya dari jabatan yang dia sandang saat ini," ujar Pramono seusai memimpin town hall meeting dengan seluruh petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU)di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat,Rabu (15/4/2026).
Pramono juga mengungkap ada tiga petugas PPSU yang terlibat kasus rekayasa penanganan aduan itu. Mereka diberikan sanksi berupa surat peringatan pertama (SP1). Jika mengulangi perbuatan serupa, pihaknya akan mengambil tindakan tegas berupa pemecatan.
Baca Juga: Lurah Kalisari Dinonaktifkan Buntut Foto Editan AI Pengaduan Parkir Liar
"Jadi ada tiga orang yang sudah mendapatkan SP1, surat peringatan satu. Dan tadi secara pribadi tiga-tiganya saya temui. Dan saya sampaikan ini adalah kesempatan terakhir bagi mereka kalau memang masih ingin bekerja di DKI Jakarta" katanya.
Ia mengatakan, kasus yang terjadi di Kalisari telah mencoreng wajah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga perlu penanganan serius agar tidak terulang. "Memang itu betul-betul mencoreng wajah Jakarta. Dan kami, saya sebagai Gubernur, tidak mau itu terulang kembali," katanya.
Menurut Pramono, pembebastugasan tersebut bukan berarti pemberhentian permanen, melainkan bagian dari proses pembinaan termasuk untuk aparatur sipil negara (ASN). Pemerintah, lanjutnya, tetap membuka peluang bagi yang bersangkutan untuk kembali berkarier setelah melalui proses pembinaan.
"Tetapi saya juga tidak mau menghilangkan karier seseorang. Setelah nanti dibina menjadi lebih baik, kita kasih kesempatan untuk bisa berkarya lebih baik."
Diketahui, kasus ini bermula dari keluhan warga terkait parkir liar di wilayah Pasar Rebo, Jakarta Timur, yang tak kunjung ditangani secara tuntas. Persoalan tersebut pertama kali diungkap oleh pengguna Threads, @seinsh yang dalam unggahannya mengaku telah melaporkan praktik parkir liar hingga ke tingkat kelurahan, namun tidak mendapat penyelesaian.
Warga itu kemudian mencoba melaporkan melalui aplikasi JAKI. Namun, tindak lanjut yang diterima justru memicu polemik karena disertai foto yang diduga hasil rekayasa AI.
Dalam unggahan tersebut, terlihat dua foto sebagai bukti penanganan. Foto pertama masih memperlihatkan kendaraan yang diduga parkir liar di badan jalan. Sementara pada foto kedua, kendaraan tersebut sudah tidak tampak, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya manipulasi gambar.
"Ngurus masalah parkir liar di jalan kelurahan itu gimana ya? Warga protes langsung ke pelaku tidak berhasil, udah lapor ke tingkat kelurahan tidak selesai dan coba lapor lewat jaki malah dikasih bukti palsu hasil edit AI (terlampir). Ada prosedur lain enggak ya?" tulis @seinsh.
Selain itu, sejumlah pejabat yakni Kepala Seksi Pemerintahan serta Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kalisari turut mendapat sanksi serupa.
"Dari Kasi Ekonomi Pembangunan dan Kasi Pemerintahan, termasuk Lurah Kalisari , kami bebastugaskan. Dibebastugaskan itu artinya dari jabatan yang dia sandang saat ini," ujar Pramono seusai memimpin town hall meeting dengan seluruh petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU)di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat,Rabu (15/4/2026).
Pramono juga mengungkap ada tiga petugas PPSU yang terlibat kasus rekayasa penanganan aduan itu. Mereka diberikan sanksi berupa surat peringatan pertama (SP1). Jika mengulangi perbuatan serupa, pihaknya akan mengambil tindakan tegas berupa pemecatan.
Baca Juga: Lurah Kalisari Dinonaktifkan Buntut Foto Editan AI Pengaduan Parkir Liar
"Jadi ada tiga orang yang sudah mendapatkan SP1, surat peringatan satu. Dan tadi secara pribadi tiga-tiganya saya temui. Dan saya sampaikan ini adalah kesempatan terakhir bagi mereka kalau memang masih ingin bekerja di DKI Jakarta" katanya.
Ia mengatakan, kasus yang terjadi di Kalisari telah mencoreng wajah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga perlu penanganan serius agar tidak terulang. "Memang itu betul-betul mencoreng wajah Jakarta. Dan kami, saya sebagai Gubernur, tidak mau itu terulang kembali," katanya.
Menurut Pramono, pembebastugasan tersebut bukan berarti pemberhentian permanen, melainkan bagian dari proses pembinaan termasuk untuk aparatur sipil negara (ASN). Pemerintah, lanjutnya, tetap membuka peluang bagi yang bersangkutan untuk kembali berkarier setelah melalui proses pembinaan.
"Tetapi saya juga tidak mau menghilangkan karier seseorang. Setelah nanti dibina menjadi lebih baik, kita kasih kesempatan untuk bisa berkarya lebih baik."
Diketahui, kasus ini bermula dari keluhan warga terkait parkir liar di wilayah Pasar Rebo, Jakarta Timur, yang tak kunjung ditangani secara tuntas. Persoalan tersebut pertama kali diungkap oleh pengguna Threads, @seinsh yang dalam unggahannya mengaku telah melaporkan praktik parkir liar hingga ke tingkat kelurahan, namun tidak mendapat penyelesaian.
Warga itu kemudian mencoba melaporkan melalui aplikasi JAKI. Namun, tindak lanjut yang diterima justru memicu polemik karena disertai foto yang diduga hasil rekayasa AI.
Dalam unggahan tersebut, terlihat dua foto sebagai bukti penanganan. Foto pertama masih memperlihatkan kendaraan yang diduga parkir liar di badan jalan. Sementara pada foto kedua, kendaraan tersebut sudah tidak tampak, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya manipulasi gambar.
"Ngurus masalah parkir liar di jalan kelurahan itu gimana ya? Warga protes langsung ke pelaku tidak berhasil, udah lapor ke tingkat kelurahan tidak selesai dan coba lapor lewat jaki malah dikasih bukti palsu hasil edit AI (terlampir). Ada prosedur lain enggak ya?" tulis @seinsh.
(zik)
Lihat Juga :
