5 Amanat Petani Tembakau Madura-Nusantara di Tengah Penyimpangan Pita Cukai
Selasa, 14 April 2026 - 15:47 WIB
loading...
Lima amanat utama disebut sebagai Panca Ampera yang artinya Lima Amanat Petani Tembakau Madura-Nusantara dideklarasikan pelaku industri HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Lima amanat utama disebut sebagai Panca Ampera yang artinya Lima Amanat Petani Tembakau Madura-Nusantara dideklarasikan di tengah operasi besar terhadap rokok ilegal dan dugaan penyimpangan pita cukai. Panca Ampera dideklarasikan pelaku industri HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur.
Menurut Gus Lilur, lima poin ini merupakan refleksi langsung dari realitas di lapangan yang selama ini dihadapi jutaan petani tembakau dan pelaku usaha rokok rakyat di Indonesia. “Ini bukan sekadar aspirasi. Ini adalah suara dari bawah. Suara petani, buruh, dan pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi fondasi industri tembakau nasional,” ujar Gus Lilur, Senin (13/4/2026).
Baca juga: Petani Tembakau Tolak Kenaikan Cukai Rokok
Pertama, Stop Kriminalisasi Pengusaha Rokok Pribumi. Owner Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG Grup) ini menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan proporsional.
Gus Lilur menilai dalam praktik di lapangan kerap terjadi pendekatan yang menyamaratakan antara pelaku usaha kecil dengan jaringan pelanggaran yang lebih besar. “Pengusaha rokok pribumi, khususnya skala UMKM tidak boleh diposisikan sebagai musuh. Mereka adalah bagian dari ekonomi rakyat. Kalau ada pelanggaran harus dilihat konteksnya. Jangan sampai terjadi kriminalisasi terhadap mereka yang sebenarnya sedang berjuang untuk bertahan,” katanya.
Kedua, Stop Rokok Ilegal. Di sisi lain, Gus Lilur menegaskan bahwa praktik rokok ilegal harus dihentikan. Rokok ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga merusak ekosistem industri yang sehat.
“Rokok ilegal harus ditindak tegas. Ini penting untuk menjaga fairness dalam industri. Tapi penindakan harus tepat sasaran, bukan justru melemahkan pelaku usaha legal yang sedang tumbuh,” ujarnya.
Solusi terhadap rokok ilegal tidak cukup dengan penindakan, tetapi juga harus diikuti dengan pembenahan sistem agar pelaku usaha memiliki jalur legal yang lebih terjangkau.
Ketiga, Terbitkan Cukai Khusus Rokok Rakyat. Salah satu poin utama yang disampaikan adalah perlunya kebijakan khusus dalam sistem cukai bagi industri rokok rakyat. Dan itu sudah dijanjikan oleh Menteri Keuangan.
Skema cukai yang berlaku saat ini belum sepenuhnya berpihak pada pelaku usaha kecil. Struktur tarif yang tinggi justru menjadi hambatan bagi UMKM untuk berkembang secara legal. “Kita butuh skema cukai khusus untuk rokok rakyat. Ini penting agar pelaku usaha kecil bisa masuk ke sistem resmi tanpa terbebani biaya yang tidak realistis,” jelasnya.
Kebijakan ini juga akan berdampak langsung pada pengurangan rokok ilegal, karena pelaku usaha memiliki alternatif legal yang lebih memungkinkan.
Ketiga, Sukseskan KEK Tembakau Madura. Gus Lilur juga menekankan pentingnya percepatan realisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura sebagai solusi jangka panjang.
Menurut dia, KEK Tembakau akan menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan nilai tambah tembakau, memperkuat hilirisasi industri, serta menciptakan ekosistem industri yang terintegrasi dari hulu ke hilir.
“KEK Tembakau Madura bukan hanya proyek ekonomi. Ini adalah jalan keluar untuk membangun industri tembakau yang adil dan berkelanjutan,” ujarnya.
Kelima, Pemerintah Mendukung dan Menyejahterakan Jutaan Petani Tembakau Indonesia. Poin terakhir menegaskan bahwa kebijakan negara harus berpihak pada petani tembakau sebagai aktor utama dalam rantai industri.
Gus Lilur menyebutkan selama ini petani sering berada di posisi paling lemah menghadapi fluktuasi harga, ketidakpastian pasar, dan minimnya perlindungan. “Jutaan petani tembakau adalah fondasi industri ini. Kalau mereka tidak sejahtera, maka seluruh rantai industri akan rapuh. Negara harus hadir untuk memastikan mereka mendapatkan harga layak dan kepastian usaha,” katanya.
Kesejahteraan petani harus menjadi tujuan utama dari setiap kebijakan di sektor tembakau. Panca Ampera bukan sekadar pernyataan sikap, tetapi arah kebijakan yang perlu dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah.
“Kalau kita ingin industri tembakau Indonesia kuat, maka kita harus mulai dari bawah dari petani, dari pelaku usaha rakyat. Jangan sampai mereka terus menjadi pihak yang paling lemah dalam sistem yang seharusnya melindungi mereka,” ujarnya.
Menurut Gus Lilur, lima poin ini merupakan refleksi langsung dari realitas di lapangan yang selama ini dihadapi jutaan petani tembakau dan pelaku usaha rokok rakyat di Indonesia. “Ini bukan sekadar aspirasi. Ini adalah suara dari bawah. Suara petani, buruh, dan pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi fondasi industri tembakau nasional,” ujar Gus Lilur, Senin (13/4/2026).
Baca juga: Petani Tembakau Tolak Kenaikan Cukai Rokok
Pertama, Stop Kriminalisasi Pengusaha Rokok Pribumi. Owner Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG Grup) ini menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan proporsional.
Gus Lilur menilai dalam praktik di lapangan kerap terjadi pendekatan yang menyamaratakan antara pelaku usaha kecil dengan jaringan pelanggaran yang lebih besar. “Pengusaha rokok pribumi, khususnya skala UMKM tidak boleh diposisikan sebagai musuh. Mereka adalah bagian dari ekonomi rakyat. Kalau ada pelanggaran harus dilihat konteksnya. Jangan sampai terjadi kriminalisasi terhadap mereka yang sebenarnya sedang berjuang untuk bertahan,” katanya.
Kedua, Stop Rokok Ilegal. Di sisi lain, Gus Lilur menegaskan bahwa praktik rokok ilegal harus dihentikan. Rokok ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga merusak ekosistem industri yang sehat.
“Rokok ilegal harus ditindak tegas. Ini penting untuk menjaga fairness dalam industri. Tapi penindakan harus tepat sasaran, bukan justru melemahkan pelaku usaha legal yang sedang tumbuh,” ujarnya.
Solusi terhadap rokok ilegal tidak cukup dengan penindakan, tetapi juga harus diikuti dengan pembenahan sistem agar pelaku usaha memiliki jalur legal yang lebih terjangkau.
Ketiga, Terbitkan Cukai Khusus Rokok Rakyat. Salah satu poin utama yang disampaikan adalah perlunya kebijakan khusus dalam sistem cukai bagi industri rokok rakyat. Dan itu sudah dijanjikan oleh Menteri Keuangan.
Skema cukai yang berlaku saat ini belum sepenuhnya berpihak pada pelaku usaha kecil. Struktur tarif yang tinggi justru menjadi hambatan bagi UMKM untuk berkembang secara legal. “Kita butuh skema cukai khusus untuk rokok rakyat. Ini penting agar pelaku usaha kecil bisa masuk ke sistem resmi tanpa terbebani biaya yang tidak realistis,” jelasnya.
Kebijakan ini juga akan berdampak langsung pada pengurangan rokok ilegal, karena pelaku usaha memiliki alternatif legal yang lebih memungkinkan.
Ketiga, Sukseskan KEK Tembakau Madura. Gus Lilur juga menekankan pentingnya percepatan realisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura sebagai solusi jangka panjang.
Menurut dia, KEK Tembakau akan menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan nilai tambah tembakau, memperkuat hilirisasi industri, serta menciptakan ekosistem industri yang terintegrasi dari hulu ke hilir.
“KEK Tembakau Madura bukan hanya proyek ekonomi. Ini adalah jalan keluar untuk membangun industri tembakau yang adil dan berkelanjutan,” ujarnya.
Kelima, Pemerintah Mendukung dan Menyejahterakan Jutaan Petani Tembakau Indonesia. Poin terakhir menegaskan bahwa kebijakan negara harus berpihak pada petani tembakau sebagai aktor utama dalam rantai industri.
Gus Lilur menyebutkan selama ini petani sering berada di posisi paling lemah menghadapi fluktuasi harga, ketidakpastian pasar, dan minimnya perlindungan. “Jutaan petani tembakau adalah fondasi industri ini. Kalau mereka tidak sejahtera, maka seluruh rantai industri akan rapuh. Negara harus hadir untuk memastikan mereka mendapatkan harga layak dan kepastian usaha,” katanya.
Kesejahteraan petani harus menjadi tujuan utama dari setiap kebijakan di sektor tembakau. Panca Ampera bukan sekadar pernyataan sikap, tetapi arah kebijakan yang perlu dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah.
“Kalau kita ingin industri tembakau Indonesia kuat, maka kita harus mulai dari bawah dari petani, dari pelaku usaha rakyat. Jangan sampai mereka terus menjadi pihak yang paling lemah dalam sistem yang seharusnya melindungi mereka,” ujarnya.
(jon)
Lihat Juga :
