Anggota DPRD DKI Jakarta Ini Sepakat Minimarket Dibatasi untuk Perkuat Kopdes Merah Putih dan UMKM
Kamis, 26 Februari 2026 - 13:37 WIB
loading...
Legislator DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim sepakat dan mendukung gagasan agar Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan UMKM dikembangkan dan dikuatkan untuk mendukung ekonomi rakyat. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Legislator DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim sepakat dan mendukung gagasan agar Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dikembangkan dan dikuatkan untuk menghidupkan perekonomian rakyat yang riil. Lukman juga sepakat dengan pemikiran agar minimarket modern ditutup, diganti dengan toko-toko kebutuhan sehari-hari yang dikelola Kopdes dan UMKM yang aktivitasnya diyakini berdampak langsung terhadap perekonomian rakyat.
“Pemahaman saya sederhana saja. Kalau minimarket modern terus merebak, yang mendapat benefit yang itu-itu saja. Keuntungannya menumpuk di segelintir orang. Masyarakat hanya dilihat sebagai angka statistik konsumen saja. Meski terlihat cukup radikal, gagasan mengembangkan Kopdes dan UMKM serta menutup minimarket modern relevan untuk dilakukan saat ini,” kata anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini, pada Kamis (26/2/2026).
Baca juga: Prabowo Resmi Luncurkan 80 Ribu Koperasi Desa Merah Putih
Menurut Lukman sambil melakukan pembentukan Kopdes Merah Putih, pemerintah pusat perlu menginstruksikan penataan kembali keberadaan minimarket yang sekarang ada. Menurut sosok yang akrab disebut Bang Lukman ini, penyebaran minimarket modern sudah terlalu bebas dan di beberapa kawasan diduga menerjang aturan yang ada.
Oleh karenanya, harus dilakukan penertiban dan peninjauan kembali izin-izin yang dikeluarkan untuk minimarket modern. Sebenarnya regulasi tentang minimarket modern di Indonesia sudah cukup banyak. Di antaranya Permendag Nomor 23 Tahun 2021 dan Perpres 112/2007, yang mengharuskan kepatuhan terhadap zonasi, jarak minimal 500 meter dari pasar tradisional, dan wajib memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
“Coba lihat sekarang, ada yang berhadap-hadapan, dan posisinya dekat sekali dengan pasar tradisional,” ucapnya.
Baca juga: Kopdes Merah Putih Mulai Beroperasi Maret 2026, Punya Gudang dan Kendaraan Operasional
Bukan hanya soal zonasi yang dilanggar, Jam operasional yang dibatasi sampai pukul 22.00 WIB, juga banyak yang diterjang. Kemitraan dengan UMKM juga tidak dilakukan secara transparan, sehingga kehadiran minimarket modern kurang berdampak kepada UMKM yang menjadi produsen di wilayah yang dilayaninya.
Karena itu, secara penuh dia sepakat dan mendukung pengembanagan Kopdes Merah Putih dan UMKM yang digelorakan Presiden Prabowo Subianto.
“Memang, ada yang dikecualikan untuk jam operasionalnya seperti minimarket di rest area jalan tol, dan di tempat khusus seperti Bandara, stasiun kereta api dan lainnya. Yang seperti itu, silakan dilanjut, tapi yang berada di luar kawasan khusus harus ditertibkan sekarang juga. Tidak perlu ditunda-tunda lagi,” tegas Lukman.
Saat ditanyakan apakah pembenahan minimarket modern juga perlu dilakukan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, secara tegas diiyakannya, Jakarta yang menjadi gantungan hidup jutaan orang, menjadi tolok ukur bagi provinsi lain.
Kalau Jakarta tidak melakukannya, program penataan minimarket modern tidak akan jalan di daerah lain. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020, jumlah gerai minimarket di Jakarta sudah mencapai 2.696 gerai.
Sebarannya, Jakarta Barat ada 701 gerai, Jakarta Selatan 688 gerai, Jakarta Timur 609 gerai, Jakarta Pusat 360 gerai, dan Jakarta Utara 338 gerai. Hanya dikepulauan seribu yang tidak ada gerai minimarket modernnya. “Jakarta harus menjadi contoh dan pelopor dalam penertiban minimarket modern,” tegasnya.
“Pemahaman saya sederhana saja. Kalau minimarket modern terus merebak, yang mendapat benefit yang itu-itu saja. Keuntungannya menumpuk di segelintir orang. Masyarakat hanya dilihat sebagai angka statistik konsumen saja. Meski terlihat cukup radikal, gagasan mengembangkan Kopdes dan UMKM serta menutup minimarket modern relevan untuk dilakukan saat ini,” kata anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini, pada Kamis (26/2/2026).
Baca juga: Prabowo Resmi Luncurkan 80 Ribu Koperasi Desa Merah Putih
Menurut Lukman sambil melakukan pembentukan Kopdes Merah Putih, pemerintah pusat perlu menginstruksikan penataan kembali keberadaan minimarket yang sekarang ada. Menurut sosok yang akrab disebut Bang Lukman ini, penyebaran minimarket modern sudah terlalu bebas dan di beberapa kawasan diduga menerjang aturan yang ada.
Oleh karenanya, harus dilakukan penertiban dan peninjauan kembali izin-izin yang dikeluarkan untuk minimarket modern. Sebenarnya regulasi tentang minimarket modern di Indonesia sudah cukup banyak. Di antaranya Permendag Nomor 23 Tahun 2021 dan Perpres 112/2007, yang mengharuskan kepatuhan terhadap zonasi, jarak minimal 500 meter dari pasar tradisional, dan wajib memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
“Coba lihat sekarang, ada yang berhadap-hadapan, dan posisinya dekat sekali dengan pasar tradisional,” ucapnya.
Baca juga: Kopdes Merah Putih Mulai Beroperasi Maret 2026, Punya Gudang dan Kendaraan Operasional
Bukan hanya soal zonasi yang dilanggar, Jam operasional yang dibatasi sampai pukul 22.00 WIB, juga banyak yang diterjang. Kemitraan dengan UMKM juga tidak dilakukan secara transparan, sehingga kehadiran minimarket modern kurang berdampak kepada UMKM yang menjadi produsen di wilayah yang dilayaninya.
Karena itu, secara penuh dia sepakat dan mendukung pengembanagan Kopdes Merah Putih dan UMKM yang digelorakan Presiden Prabowo Subianto.
“Memang, ada yang dikecualikan untuk jam operasionalnya seperti minimarket di rest area jalan tol, dan di tempat khusus seperti Bandara, stasiun kereta api dan lainnya. Yang seperti itu, silakan dilanjut, tapi yang berada di luar kawasan khusus harus ditertibkan sekarang juga. Tidak perlu ditunda-tunda lagi,” tegas Lukman.
Saat ditanyakan apakah pembenahan minimarket modern juga perlu dilakukan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, secara tegas diiyakannya, Jakarta yang menjadi gantungan hidup jutaan orang, menjadi tolok ukur bagi provinsi lain.
Kalau Jakarta tidak melakukannya, program penataan minimarket modern tidak akan jalan di daerah lain. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020, jumlah gerai minimarket di Jakarta sudah mencapai 2.696 gerai.
Sebarannya, Jakarta Barat ada 701 gerai, Jakarta Selatan 688 gerai, Jakarta Timur 609 gerai, Jakarta Pusat 360 gerai, dan Jakarta Utara 338 gerai. Hanya dikepulauan seribu yang tidak ada gerai minimarket modernnya. “Jakarta harus menjadi contoh dan pelopor dalam penertiban minimarket modern,” tegasnya.
(shf)
Lihat Juga :
