Terima Salinan Ijazah Jokowi dari KPU Jakarta, Bonatua: Tidak Ada Tanggal Legalisasi
Jum'at, 13 Februari 2026 - 16:54 WIB
loading...
Bonatua Silalahi menunjukkan salinan ijazah Joko Widodo (Jokowi) dari KPU DKI Jakarta. Ijazah yang digunakan Jokowi saat maju sebagai cagub Jakarta 2012 itu tidak memiliki tanggal legalisasi (legalisir). Foto/Ari Sandita
A
A
A
JAKARTA - Bonatua Silalahi baru saja menerima salinan ijazah Joko Widodo ( Jokowi ) dari KPU DKI Jakarta . Ijazah yang digunakan Jokowi saat maju sebagai calon gubernur (cagub) Jakarta 2012 itu tidak memiliki tanggal legalisasi (legalisir).
"Dengan begitu, spesimen (ijazah Jokowi) untuk Jakarta sudah lengkap. Memang di sini konsistennya, satu yang konsisten yaitu tidak ada tanggalnya," ujar Bonatua kepada wartawan, Jumat (13/2/2026).
Menurut Bonatua, salinan ijazah S1 Jokowi tahun 2012 yang baru diterima dari KPU DKI Jakarta itu tidak memiliki tanggal legalisasinya, hanya ada cap berwarna merah dan tanda tangan. Tidak adanya tanggal legalisasi itu juga sama dengan salinan ijazah Jokowi yang didapatkan dari KPU RI, saat Jokowi mencalonkan diri sebagai capres pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019.
Baca Juga: Kirim Surat ke Irwasum Polri, Roy Suryo Cs Minta Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi Dihentikan
"Hasil penelitian netizen, saya juga dapat informasi ini melanggar UU Administrasi, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di situ disebut Pasal 73 ayat (2) huruf b bahwa legalisasi itu harus harus memiliki tanggal, ternyata memang tidak ada sama sekali," tuturnya.
Kata Bonatua, jika salinan ijazah Jokowi yang nanti dia terima dari KPU Solo juga begitu, pertanyaannya adalah apakah secara administrasi UGM dibenarkan untuk tidak mematuhi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. "Tentunya ini akan menjadi diskursus publik tentang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, di situ (UU Administrasi Pemerintahan) juga diatur sanksinya," jelas Bonatua.
Bonatua menambahkan, meski dia tak mau melakukan pelaporan atas temuan itu, tapi dia bakal meminta pertanggungjawaban pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk menjawab temuannya itu. Dia juga bakal bersurat ke KPU tentang persoalan tidak adanya tanggal legalisasi pada salinan ijazah Jokowi tersebut.
"Saya menunggu jawaban mereka, KPU Pusat RI tolong dikasih jawabannya, supaya publik tercerahkan, ada apa ini sebenarnya. Supaya jangan nanti banyak penyesatan informasi yang juga kita sama-sama harus hindarkan," katanya.
"Dengan begitu, spesimen (ijazah Jokowi) untuk Jakarta sudah lengkap. Memang di sini konsistennya, satu yang konsisten yaitu tidak ada tanggalnya," ujar Bonatua kepada wartawan, Jumat (13/2/2026).
Menurut Bonatua, salinan ijazah S1 Jokowi tahun 2012 yang baru diterima dari KPU DKI Jakarta itu tidak memiliki tanggal legalisasinya, hanya ada cap berwarna merah dan tanda tangan. Tidak adanya tanggal legalisasi itu juga sama dengan salinan ijazah Jokowi yang didapatkan dari KPU RI, saat Jokowi mencalonkan diri sebagai capres pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019.
Baca Juga: Kirim Surat ke Irwasum Polri, Roy Suryo Cs Minta Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi Dihentikan
"Hasil penelitian netizen, saya juga dapat informasi ini melanggar UU Administrasi, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di situ disebut Pasal 73 ayat (2) huruf b bahwa legalisasi itu harus harus memiliki tanggal, ternyata memang tidak ada sama sekali," tuturnya.
Kata Bonatua, jika salinan ijazah Jokowi yang nanti dia terima dari KPU Solo juga begitu, pertanyaannya adalah apakah secara administrasi UGM dibenarkan untuk tidak mematuhi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. "Tentunya ini akan menjadi diskursus publik tentang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, di situ (UU Administrasi Pemerintahan) juga diatur sanksinya," jelas Bonatua.
Bonatua menambahkan, meski dia tak mau melakukan pelaporan atas temuan itu, tapi dia bakal meminta pertanggungjawaban pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk menjawab temuannya itu. Dia juga bakal bersurat ke KPU tentang persoalan tidak adanya tanggal legalisasi pada salinan ijazah Jokowi tersebut.
"Saya menunggu jawaban mereka, KPU Pusat RI tolong dikasih jawabannya, supaya publik tercerahkan, ada apa ini sebenarnya. Supaya jangan nanti banyak penyesatan informasi yang juga kita sama-sama harus hindarkan," katanya.
(zik)
Lihat Juga :
