Diperiksa Polda Metro, Eks Ketua Komisi Informasi DKI Ungkap Keanehan pada Salinan Foto Ijazah Jokowi
Selasa, 10 Februari 2026 - 12:44 WIB
loading...
Eks Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta Yulianto ungkap keanehan pada salinan foto ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Eks Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta Yulianto dihadirkan sebagai saksi fakta untuk diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) hari ini. Yulianto mengungkap adanya perbedaan antara foto Jokowi dengan yang ada pada salinan ijazah Jokowi.
"Sehingga secara kasat mata bisa kelihatan lah. Dari sisi itu sosok Pak Jokowi berbeda dengan foto yang ada di ijazah," ujar Yulianto, Selasa (10/2/2026).
Menurut Yulianto, dirinya diminta Roy Suryo Cs untuk menjadi saksi meringankan dalam kasus Jokowi itu. Sebabnya, Yulianto pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta periode 2012-2016, yang mana pada periode tersebut terdapat Pilkada Jakarta dan Jokowi merupakan salah satu calonnya.
Baca juga: Roy Suryo Cs Ajukan 6 Ahli Soal Ijazah Jokowi, Termasuk Mantan Wakapolri Oegroseno
"Saya akan membicarakan keprihatinan sebagai bangsa karena bagaimanapun tim RRT sebetulnya sudah memperjuangkan hak publik, mendapatkan informasi yang baik, benar, dan tidak menyesatkan," tuturnya.
"Mereka melakukan penelitian terhadap informasi berkaitan pencalonan Bapak Jokowi, mulai dari pencalonan sebagai Wali Kota, sebagai Calon Gubernur, dan sebagai Calon Presiden. Dimana persoalannya mengenai keabsahan ijazah," katanya.
Yulianto mengungkap, sejatinya penelitian yang dikakukan Roy Suryo Cs terjamin haknya sebagaimana ada dalam UU Keterbukaan Informasi Publik dan Konstitusi. Ironisnya, mereka justru mendapatkan dikriminalisasi atas tuduhan dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah.
Lihat video: FULL Bonatua Terima Salinan Ijazah Jokowi Tanpa Sensor
"Ironisnya dalam bangsa ini RRT malah dikriminalisasikan dengan tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah, ini memperhatinkan. Sedangkan undang-undang keterbukaan informasi publik menjamin hal tersebut. Nah itulah yang bisa saya sampaikan nanti dihadapan penyidik," paparnya.
Yulianto menambahkan, sebuah penelitian sejatinya dijamin bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan pribadi serta diperbolehkan undang-undang. Disamping itu, dia melihat memang adanya keanehan pada salinan foto ijazah Jokowi, khususnya ijazah yang beredar di media sosial sebagaimana yang diteliti Roy Suryo Cs.
"Di mana salah satu tim Official daripada PDI Perjuangan dalam konteks pencalonan Gubernur DKI, ada kecurigaan disampaikan ke saya dan memang setelah saya lihat secara kasat mata memang beda lah antara sosok Pak Jokowi dengan foto yang ada di ijazah," jelasnya.
"Tentunya kan sudah melihat salinan ijazah yang beredar di media masa, baik yang di upload Dian Sandi kader PSI ataupun yang sempat ramai juga di berbagai media, dari sisi itu sosok Pak Jokowi berbeda dengan foto yang ada di ijazah," kata Yulianto.
"Sehingga secara kasat mata bisa kelihatan lah. Dari sisi itu sosok Pak Jokowi berbeda dengan foto yang ada di ijazah," ujar Yulianto, Selasa (10/2/2026).
Menurut Yulianto, dirinya diminta Roy Suryo Cs untuk menjadi saksi meringankan dalam kasus Jokowi itu. Sebabnya, Yulianto pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta periode 2012-2016, yang mana pada periode tersebut terdapat Pilkada Jakarta dan Jokowi merupakan salah satu calonnya.
Baca juga: Roy Suryo Cs Ajukan 6 Ahli Soal Ijazah Jokowi, Termasuk Mantan Wakapolri Oegroseno
"Saya akan membicarakan keprihatinan sebagai bangsa karena bagaimanapun tim RRT sebetulnya sudah memperjuangkan hak publik, mendapatkan informasi yang baik, benar, dan tidak menyesatkan," tuturnya.
"Mereka melakukan penelitian terhadap informasi berkaitan pencalonan Bapak Jokowi, mulai dari pencalonan sebagai Wali Kota, sebagai Calon Gubernur, dan sebagai Calon Presiden. Dimana persoalannya mengenai keabsahan ijazah," katanya.
Yulianto mengungkap, sejatinya penelitian yang dikakukan Roy Suryo Cs terjamin haknya sebagaimana ada dalam UU Keterbukaan Informasi Publik dan Konstitusi. Ironisnya, mereka justru mendapatkan dikriminalisasi atas tuduhan dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah.
Lihat video: FULL Bonatua Terima Salinan Ijazah Jokowi Tanpa Sensor
"Ironisnya dalam bangsa ini RRT malah dikriminalisasikan dengan tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah, ini memperhatinkan. Sedangkan undang-undang keterbukaan informasi publik menjamin hal tersebut. Nah itulah yang bisa saya sampaikan nanti dihadapan penyidik," paparnya.
Yulianto menambahkan, sebuah penelitian sejatinya dijamin bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan pribadi serta diperbolehkan undang-undang. Disamping itu, dia melihat memang adanya keanehan pada salinan foto ijazah Jokowi, khususnya ijazah yang beredar di media sosial sebagaimana yang diteliti Roy Suryo Cs.
"Di mana salah satu tim Official daripada PDI Perjuangan dalam konteks pencalonan Gubernur DKI, ada kecurigaan disampaikan ke saya dan memang setelah saya lihat secara kasat mata memang beda lah antara sosok Pak Jokowi dengan foto yang ada di ijazah," jelasnya.
"Tentunya kan sudah melihat salinan ijazah yang beredar di media masa, baik yang di upload Dian Sandi kader PSI ataupun yang sempat ramai juga di berbagai media, dari sisi itu sosok Pak Jokowi berbeda dengan foto yang ada di ijazah," kata Yulianto.
(cip)
Lihat Juga :
