Kepala BSKDN Ajak ASN Jatim Bangun Kebijakan Berdampak Berbasis SDM dan Digital
Kamis, 22 Januari 2026 - 21:46 WIB
loading...
Kepala BSKDN Yusharto mengajak ASN Pemprov Jatim bangun kebijakan berdampak yang berbasis SDM dan digital. Foto/istimewa
A
A
A
JATIM - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) Yusharto Huntoyungo mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) membangun kebijakan yang cerdas dan berdampak. Caranya melalui penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas serta pemanfaatan teknologi digital.
Demikian disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Yusharto saat menjadi narasumber dalam kegiatan ASN Belajar Seri 2 bertema “From Smart Thinking to Smart Policy: Berpikir Bijak untuk Keputusan Berdampak” yang diselenggarakan oleh BPSDM Jatim secara daring pada Kamis, (22/1/2026).
Yusharto menegaskan, di tengah kondisi banjir data dan pesatnya perkembangan teknologi informasi, keberadaan SDM yang kompeten menjadi prasyarat utama dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas. Menurutnya, teknologi hanyalah alat, sementara manusia tetap menjadi faktor penentu dalam mengelola data, menganalisis permasalahan, serta menyusun rekomendasi kebijakan.
Baca juga: Komitmen Kemendagri Menjaga dan Menghidupkan ASN Ber-AKHLAK Diapresiasi
“Kita bukan hanya bersaing sesama ASN, tetapi juga bersaing dengan kecepatan teknologi. Karena itu, SDM yang mampu memanfaatkan teknologi digital untuk menunjang analisis dan rekomendasi kebijakan menjadi sangat penting,” ujarnya.
Yusharto menyebut, penguatan kompetensi ASN terus didorong melalui berbagai forum pembelajaran, salah satunya melalui program ASN Belajar. Yusharto menekankan pentingnya budaya speak out, di mana ASN didorong untuk berani menyampaikan gagasan, baik secara tertulis maupun dalam forum diskusi, agar berbagai persoalan aktual dapat dianalisis secara tepat.
Selain SDM, Yusharto juga menyoroti pentingnya desain organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. Menurutnya, organisasi pemerintah perlu lebih lincah dan adaptif, terutama dengan mengurangi pekerjaan yang bersifat berulang serta membuka ruang kolaborasi dengan sektor swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Lihat video: Kemendagri Minta Pemda Inovasi untuk Kualitas Pelayanan Publik Lebih Baik
“Pemerintahan yang baik tidak harus mengerjakan semuanya sendiri. Pemerintah fokus menghasilkan kebijakan yang adil dan berkeadilan sosial, sementara implementasinya dapat melibatkan mitra, termasuk sektor swasta,” jelasnya.
Yusharto juga menekankan peran sistem informasi yang andal dalam mempercepat proses pengambilan keputusan. Dengan sistem yang terintegrasi dan mutakhir, proses kebijakan diharapkan lebih efektif, efisien, dan langsung berdampak hingga tahap implementasi. Hal tersebut perlu didukung dengan pengelolaan anggaran yang akuntabel sebagai bagian dari upaya menghasilkan kebijakan yang berkualitas.
Yusharto berharap Jawa Timur dan pemerintah daerah lainnya terus berbenah dalam menciptakan SDM unggul, organisasi yang adaptif, serta tata kelola berbasis digital guna mewujudkan kebijakan publik yang cerdas dan berdampak bagi masyarakat.
"Mudah-mudahan Jawa Timur, berikut pemerintah daerah akan terus berbenah untuk terus menghasilkan SDM yang berkompetensi tinggi," katanya.
Demikian disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Yusharto saat menjadi narasumber dalam kegiatan ASN Belajar Seri 2 bertema “From Smart Thinking to Smart Policy: Berpikir Bijak untuk Keputusan Berdampak” yang diselenggarakan oleh BPSDM Jatim secara daring pada Kamis, (22/1/2026).
Yusharto menegaskan, di tengah kondisi banjir data dan pesatnya perkembangan teknologi informasi, keberadaan SDM yang kompeten menjadi prasyarat utama dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas. Menurutnya, teknologi hanyalah alat, sementara manusia tetap menjadi faktor penentu dalam mengelola data, menganalisis permasalahan, serta menyusun rekomendasi kebijakan.
Baca juga: Komitmen Kemendagri Menjaga dan Menghidupkan ASN Ber-AKHLAK Diapresiasi
“Kita bukan hanya bersaing sesama ASN, tetapi juga bersaing dengan kecepatan teknologi. Karena itu, SDM yang mampu memanfaatkan teknologi digital untuk menunjang analisis dan rekomendasi kebijakan menjadi sangat penting,” ujarnya.
Yusharto menyebut, penguatan kompetensi ASN terus didorong melalui berbagai forum pembelajaran, salah satunya melalui program ASN Belajar. Yusharto menekankan pentingnya budaya speak out, di mana ASN didorong untuk berani menyampaikan gagasan, baik secara tertulis maupun dalam forum diskusi, agar berbagai persoalan aktual dapat dianalisis secara tepat.
Selain SDM, Yusharto juga menyoroti pentingnya desain organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. Menurutnya, organisasi pemerintah perlu lebih lincah dan adaptif, terutama dengan mengurangi pekerjaan yang bersifat berulang serta membuka ruang kolaborasi dengan sektor swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Lihat video: Kemendagri Minta Pemda Inovasi untuk Kualitas Pelayanan Publik Lebih Baik
“Pemerintahan yang baik tidak harus mengerjakan semuanya sendiri. Pemerintah fokus menghasilkan kebijakan yang adil dan berkeadilan sosial, sementara implementasinya dapat melibatkan mitra, termasuk sektor swasta,” jelasnya.
Yusharto juga menekankan peran sistem informasi yang andal dalam mempercepat proses pengambilan keputusan. Dengan sistem yang terintegrasi dan mutakhir, proses kebijakan diharapkan lebih efektif, efisien, dan langsung berdampak hingga tahap implementasi. Hal tersebut perlu didukung dengan pengelolaan anggaran yang akuntabel sebagai bagian dari upaya menghasilkan kebijakan yang berkualitas.
Yusharto berharap Jawa Timur dan pemerintah daerah lainnya terus berbenah dalam menciptakan SDM unggul, organisasi yang adaptif, serta tata kelola berbasis digital guna mewujudkan kebijakan publik yang cerdas dan berdampak bagi masyarakat.
"Mudah-mudahan Jawa Timur, berikut pemerintah daerah akan terus berbenah untuk terus menghasilkan SDM yang berkompetensi tinggi," katanya.
(cip)
Lihat Juga :
