Demo Ribuan Driver Online Tidak Sia-sia, Ini Hasilnya
loading...
Para driver online melakukan aksi di Surabaya, Selasa (15/9/2020). Foto: SINDONews/Ali Masduki
A
A
A
SURABAYA - Demo yang diikuti ribuan driver online yang bertajuk Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal (Frontal) Jilid 2, Selasa (15/9) menghasilkan beberapa kesepakatan.
Di antaranya, terkait Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk driver online akan dikucurkan dengan catatan belum masuk dalam program bantuan manapun juga.
Mekanisme pendataan, pihak Frontal dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur akan berkoordinasi secara intensif.(Baca juga : Permenhub No 12/2019 Ciptakan Sistem Suspensi yang Adil Bagi Mitra Ojek Online )
Lalu, untuk legalitas R2 (ojol), Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur akan segera bersurat ke Kementerian Perhubungan agar segera mengeluarkan keputusan Menteri Perhubungan.
Sedangkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur akan segera bersurat kepada Kemenkominfo atas ketidakkooperatifan aplikator transportasi online (Grab, Gojek, Deliveree, Maxim, Indriver) atas permasalahan yang terjadi di Jawa Timur, sehingga perlu ketegasan dalam pembinaan dan pengawasannya.
Tak hanya itu, dalam seminggu ke depan, Diskominfo Provinsi Jawa Timur akan memanggil aplikator untuk konsolidasi bersama perwakilan dari Frontal.
Terkait, masalah tindakan kekerasan yang dialami oleh driver online baru-baru ini di Surabaya, akan dilaporkan kepada Direktur Intelejen Polda Jatim. Dan perwakilan dari Frontal diberikan kesempatan menghadap untuk mengakomodir laporan tersebut.
Hasil dari mediasi yang berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan ini dihadiri oleh Tim 12 Frontal.
Daniel Lukas Rorong, Humas Frontal Jilid 2, mengaku lega dan bersyukur atas hasil akhir dari demo yang berlangsung hari ini.
"Alhamdulillah, ada hasil signifikan. Semoga semuanya dapat berjalan lancar dan terealisasi sesuai rencana," kata Daniel.(Baca juga : Viral Belajar Live di TV Muncul Logo PDIP di Sila ke-4 Pancasila )
Di antaranya, terkait Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk driver online akan dikucurkan dengan catatan belum masuk dalam program bantuan manapun juga.
Mekanisme pendataan, pihak Frontal dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur akan berkoordinasi secara intensif.(Baca juga : Permenhub No 12/2019 Ciptakan Sistem Suspensi yang Adil Bagi Mitra Ojek Online )
Lalu, untuk legalitas R2 (ojol), Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur akan segera bersurat ke Kementerian Perhubungan agar segera mengeluarkan keputusan Menteri Perhubungan.
Sedangkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur akan segera bersurat kepada Kemenkominfo atas ketidakkooperatifan aplikator transportasi online (Grab, Gojek, Deliveree, Maxim, Indriver) atas permasalahan yang terjadi di Jawa Timur, sehingga perlu ketegasan dalam pembinaan dan pengawasannya.
Tak hanya itu, dalam seminggu ke depan, Diskominfo Provinsi Jawa Timur akan memanggil aplikator untuk konsolidasi bersama perwakilan dari Frontal.
Terkait, masalah tindakan kekerasan yang dialami oleh driver online baru-baru ini di Surabaya, akan dilaporkan kepada Direktur Intelejen Polda Jatim. Dan perwakilan dari Frontal diberikan kesempatan menghadap untuk mengakomodir laporan tersebut.
Hasil dari mediasi yang berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan ini dihadiri oleh Tim 12 Frontal.
Daniel Lukas Rorong, Humas Frontal Jilid 2, mengaku lega dan bersyukur atas hasil akhir dari demo yang berlangsung hari ini.
"Alhamdulillah, ada hasil signifikan. Semoga semuanya dapat berjalan lancar dan terealisasi sesuai rencana," kata Daniel.(Baca juga : Viral Belajar Live di TV Muncul Logo PDIP di Sila ke-4 Pancasila )
Lihat Juga :
