Dorong Peran Relawan Kesehatan, Pemkab Bone Alokasikan Rp174 Miliar untuk UHC
Minggu, 14 Desember 2025 - 19:30 WIB
loading...
Pemkab Bone mengalokasikan anggaran sebesar Rp174 miliar pada tahun 2026 untuk mendukung kembali pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC). Foto: Ist
A
A
A
BONE - Pemkab Bone mengalokasikan anggaran sebesar Rp174 miliar pada tahun 2026 untuk mendukung kembali pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC). Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan peringatan HUT ke-14 Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia di Aula BerAmal, Rumah Jabatan Wakil Bupati Bone, Sabtu (13/12/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Bone H Andi Akmal Pasluddin, mantan Ketua Rekan Indonesia Bone Zainal yang kini menjabat Komisioner KPU Bone, Pembina Rekan Indonesia Bone Bahtiar Parenrengi, Dr A Sugirman, dr Junaid Lorong, Sekretaris DPC Partai Gerindra Bone Syam Nur, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Baca juga: Kapasitas Nakes Terbatas, PERSI: Banyak RS yang Mencari Relawan Kesehatan
Andi Akmal mengatakan, kemampuan fiskal daerah saat ini belum sepenuhnya mampu mendukung seluruh lembaga sosial, termasuk relawan kesehatan. Meski demikian, pemerintah daerah tetap mendorong peran relawan dalam memberikan edukasi dan kampanye kesehatan kepada masyarakat.
Belum tercapainya UHC di Kabupaten Bone pada tahun 2025 disebabkan tekanan fiskal dan beban utang daerah yang mencapai Rp300 miliar. Kondisi tersebut membuat ruang fiskal terbatas sehingga UHC istimewa belum dapat direalisasikan pada tahun ini.
“Namun, untuk 2026 pemerintah daerah bersama Bupati Bone telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp174 miliar untuk kembali mendukung pelaksanaan UHC,” kata Andi.
Selain sektor kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bone juga memfokuskan anggaran pada percepatan perbaikan infrastruktur jalan, khususnya di wilayah perkotaan serta secara bertahap di kecamatan dan desa.
Pembayaran hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala desa tetap menjadi prioritas dan tidak pernah mengalami keterlambatan. Pemerintah daerah berharap adanya sinergi antara APBD dan peran relawan, terutama dalam upaya menurunkan angka stunting melalui kolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.
Pembina Rekan Indonesia Bone Bahtiar Parenrengi mengatakan, Rekan Indonesia telah hadir dan berkiprah selama 14 tahun melalui berbagai aktivitas sosial dan kemanusiaan, termasuk saat pandemi Covid-19 sejak 2020.
Menurut Bahtiar, soliditas dan semangat para pengurus menjadi kekuatan utama organisasi dalam menjalankan kegiatan pendampingan pasien, penanganan stunting, hingga respons kebencanaan.
Dia mencontohkan penyaluran bantuan nutrisi bagi balita pada akhir 2022 serta pengiriman bantuan logistik saat bencana di Mamuju. Bahtiar juga mengapresiasi komitmen Pemkab Bone yang berencana mengaktifkan kembali program UHC agar masyarakat dapat memperoleh hak pelayanan kesehatan secara optimal.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Bone H Andi Akmal Pasluddin, mantan Ketua Rekan Indonesia Bone Zainal yang kini menjabat Komisioner KPU Bone, Pembina Rekan Indonesia Bone Bahtiar Parenrengi, Dr A Sugirman, dr Junaid Lorong, Sekretaris DPC Partai Gerindra Bone Syam Nur, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Baca juga: Kapasitas Nakes Terbatas, PERSI: Banyak RS yang Mencari Relawan Kesehatan
Andi Akmal mengatakan, kemampuan fiskal daerah saat ini belum sepenuhnya mampu mendukung seluruh lembaga sosial, termasuk relawan kesehatan. Meski demikian, pemerintah daerah tetap mendorong peran relawan dalam memberikan edukasi dan kampanye kesehatan kepada masyarakat.
Belum tercapainya UHC di Kabupaten Bone pada tahun 2025 disebabkan tekanan fiskal dan beban utang daerah yang mencapai Rp300 miliar. Kondisi tersebut membuat ruang fiskal terbatas sehingga UHC istimewa belum dapat direalisasikan pada tahun ini.
“Namun, untuk 2026 pemerintah daerah bersama Bupati Bone telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp174 miliar untuk kembali mendukung pelaksanaan UHC,” kata Andi.
Selain sektor kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bone juga memfokuskan anggaran pada percepatan perbaikan infrastruktur jalan, khususnya di wilayah perkotaan serta secara bertahap di kecamatan dan desa.
Pembayaran hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala desa tetap menjadi prioritas dan tidak pernah mengalami keterlambatan. Pemerintah daerah berharap adanya sinergi antara APBD dan peran relawan, terutama dalam upaya menurunkan angka stunting melalui kolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.
Pembina Rekan Indonesia Bone Bahtiar Parenrengi mengatakan, Rekan Indonesia telah hadir dan berkiprah selama 14 tahun melalui berbagai aktivitas sosial dan kemanusiaan, termasuk saat pandemi Covid-19 sejak 2020.
Menurut Bahtiar, soliditas dan semangat para pengurus menjadi kekuatan utama organisasi dalam menjalankan kegiatan pendampingan pasien, penanganan stunting, hingga respons kebencanaan.
Dia mencontohkan penyaluran bantuan nutrisi bagi balita pada akhir 2022 serta pengiriman bantuan logistik saat bencana di Mamuju. Bahtiar juga mengapresiasi komitmen Pemkab Bone yang berencana mengaktifkan kembali program UHC agar masyarakat dapat memperoleh hak pelayanan kesehatan secara optimal.
(jon)
Lihat Juga :
