Kiai Imaduddin Banten Minta Pemerintah Tak Ikut Campur dalam Konflik Elite PBNU
Senin, 08 Desember 2025 - 22:35 WIB
loading...
Pengasuh sekaligus pendiri Pondok Pesantren Salafi Nahdlatul Ulum, Tangerang, Banten, KH Imaduddin Utsman al-Bantani. FOTO/IST
A
A
A
TANGERANG - Konflik elite Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memicu keprihatinan luas, terutama dari kalangan akar rumput dan lingkungan pesantren. Pengasuh sekaligus pendiri Pondok Pesantren Salafi Nahdlatul Ulum, Tangerang, Banten, KH Imaduddin Utsman al-Bantani, meminta pemerintah tidak ikut campur dalam dinamika internal organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut.
"Kita berharap warga Nahdlatul Ulama akan mampu melewati dinamika internal ini dengan sebaik-baiknya, dan kemaslahatan akan menjadi jawaban dari segala macam pertanyaan di dalam hati warga NU," kata Kiai Imaduddin, Senin (8/12/2025).
Menurutnya, negara tidak boleh membawa motif elektoral dalam konflik kepemimpinan di tubuh PBNU. Ia menegaskan bahwa NU harus dipandang sebagai aset bangsa yang perlu dijaga demi keutuhan dan persatuan nasional.
"Negara harus melihat NU sebagai aset bangsa Indonesia. Kepentingannya adalah agar NU tetap menjadi organisasi yang besar, jaya, dan tidak bisa dipecah-belah," ujarnya.
Ia mengibaratkan pemerintah sebagai orang tua yang seharusnya mampu mengayomi, bukan justru terjun dengan agenda politik tertentu. "Pemerintah atau para politisi harus melihat dinamika di NU sebagai negarawan yang memiliki kesamaan visi, bukan turun demi kepentingan politik," katanya.
Kiai Imaduddin mengingatkan agar negara tidak menyusupkan kepentingan tersembunyi dalam proses konflik PBNU, termasuk mendorong figur calon ketua umum yang dianggap dekat dengan kekuasaan.
"Misalnya orang-orang berkuasa ikut masuk konflik dan mengatakan 'ini orangnya RI-1 harus jadi ketua'. Itu bunuh diri secara politik. Luka seperti itu sulit sembuh bagi warga NU," tegasnya.
Namun, ia menilai konflik saat ini berbeda karena dipicu oleh benturan kepentingan elite internal, bukan semata tekanan eksternal.
Meski menolak intervensi politis, Kiai Imaduddin membuka ruang bagi pemerintah untuk membantu proses rekonsiliasi, asal dilakukan secara netral dan melibatkan tokoh-tokoh NU sendiri. "Negara boleh membantu, tapi hanya sebagai mentor, pendamai, fasilitator. Agar ada rekonsiliasi, konsolidasi, dan penguatan organisasi NU," katanya.
Kiai Imaduddin menegaskan bahwa konflik elite PBNU justru memberi peluang kepada pihak-pihak yang ingin melemahkan NU dan pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. "Musuh NU senang melihat kondisi ini. Untuk menghancurkan NKRI, yang pertama ingin mereka hancurkan adalah NU karena selama ini NU adalah tameng utama negara," ujarnya.
"Kita berharap warga Nahdlatul Ulama akan mampu melewati dinamika internal ini dengan sebaik-baiknya, dan kemaslahatan akan menjadi jawaban dari segala macam pertanyaan di dalam hati warga NU," kata Kiai Imaduddin, Senin (8/12/2025).
Menurutnya, negara tidak boleh membawa motif elektoral dalam konflik kepemimpinan di tubuh PBNU. Ia menegaskan bahwa NU harus dipandang sebagai aset bangsa yang perlu dijaga demi keutuhan dan persatuan nasional.
"Negara harus melihat NU sebagai aset bangsa Indonesia. Kepentingannya adalah agar NU tetap menjadi organisasi yang besar, jaya, dan tidak bisa dipecah-belah," ujarnya.
Ia mengibaratkan pemerintah sebagai orang tua yang seharusnya mampu mengayomi, bukan justru terjun dengan agenda politik tertentu. "Pemerintah atau para politisi harus melihat dinamika di NU sebagai negarawan yang memiliki kesamaan visi, bukan turun demi kepentingan politik," katanya.
Kiai Imaduddin mengingatkan agar negara tidak menyusupkan kepentingan tersembunyi dalam proses konflik PBNU, termasuk mendorong figur calon ketua umum yang dianggap dekat dengan kekuasaan.
"Misalnya orang-orang berkuasa ikut masuk konflik dan mengatakan 'ini orangnya RI-1 harus jadi ketua'. Itu bunuh diri secara politik. Luka seperti itu sulit sembuh bagi warga NU," tegasnya.
Konflik NU Bukan Hal Baru
Kiai Imaduddin mengingatkan bahwa NU memiliki sejarah panjang ketegangan, terutama di era Orde Baru. Mulai dari pembubaran Partai NU yang dilebur ke PPP pada 1973, represi terhadap basis massa NU, hingga intervensi pemerintah dalam Muktamar Cipasung 1994 yang berupaya menjegal KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melalui dukungan kepada calon alternatif.Namun, ia menilai konflik saat ini berbeda karena dipicu oleh benturan kepentingan elite internal, bukan semata tekanan eksternal.
Meski menolak intervensi politis, Kiai Imaduddin membuka ruang bagi pemerintah untuk membantu proses rekonsiliasi, asal dilakukan secara netral dan melibatkan tokoh-tokoh NU sendiri. "Negara boleh membantu, tapi hanya sebagai mentor, pendamai, fasilitator. Agar ada rekonsiliasi, konsolidasi, dan penguatan organisasi NU," katanya.
Kiai Imaduddin menegaskan bahwa konflik elite PBNU justru memberi peluang kepada pihak-pihak yang ingin melemahkan NU dan pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. "Musuh NU senang melihat kondisi ini. Untuk menghancurkan NKRI, yang pertama ingin mereka hancurkan adalah NU karena selama ini NU adalah tameng utama negara," ujarnya.
(abd)
Lihat Juga :
