Soroti Ibu dan Bayi Meninggal setelah Ditolak 4 RS, Sri Gusni: Evaluasi Sistem Layanan Maternal
Minggu, 30 November 2025 - 15:47 WIB
loading...
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo Sri Gusni Febriasari. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Partai Perindo menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya Irene Sokoy dan bayi yang dikandungnya, setelah diduga mengalami empat kali penolakan layanan medis dari rumah sakit di Jayapura , Papua. Peristiwa memilukan ini bukan sekadar masalah prosedural, melainkan potret nyata rapuhnya sistem kesehatan maternal di Indonesia.
Kematian Irene terjadi di wilayah yang tercatat memiliki angka kematian ibu dan bayi tertinggi di Indonesia. Papua memiliki AKI 565 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB 38,17 per 1.000 kelahiran hidup (BPS 2020). Data bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 itu menegaskan bahwa tragedi yang dialami Irene bukanlah insiden terpisah, melainkan bagian dari krisis sistemik yang tak pernah benar-benar ditangani dengan serius.
Hasil investigasi awal Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes), Irene tercatat sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Namun, status tersebut tidak mampu membuka pintu rumah sakit ketika nyawanya membutuhkan pertolongan segera.
Baca Juga: Kasus 4 RS Tolak Ibu Hamil di Papua, Kemendagri dan Kemenkes Audit Regulasi-Teknis Layanan Kesehatan
Bahkan dengan kepesertaan resmi program kesehatan nasional, ia tetap ditolak dengan alasan kamar penuh, ketiadaan dokter spesialis, hingga renovasi fasilitas. Ketika pintu rumah sakit tertutup bagi pasien gawat darurat, maka negara telah gagal menjalankan kewajiban konstitusionalnya.
"Penolakan terhadap Irene adalah luka bagi kita semua. Dua nyawa hilang bukan karena ketiadaan teknologi, tetapi karena sistem pelayanan kesehatan membiarkan seorang ibu menunggu di depan pintu rumah sakit hingga napas terakhirnya," tegas Sri Gusni Febriasari , Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo.
Kematian Irene terjadi di wilayah yang tercatat memiliki angka kematian ibu dan bayi tertinggi di Indonesia. Papua memiliki AKI 565 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB 38,17 per 1.000 kelahiran hidup (BPS 2020). Data bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 itu menegaskan bahwa tragedi yang dialami Irene bukanlah insiden terpisah, melainkan bagian dari krisis sistemik yang tak pernah benar-benar ditangani dengan serius.
Hasil investigasi awal Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes), Irene tercatat sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Namun, status tersebut tidak mampu membuka pintu rumah sakit ketika nyawanya membutuhkan pertolongan segera.
Baca Juga: Kasus 4 RS Tolak Ibu Hamil di Papua, Kemendagri dan Kemenkes Audit Regulasi-Teknis Layanan Kesehatan
Bahkan dengan kepesertaan resmi program kesehatan nasional, ia tetap ditolak dengan alasan kamar penuh, ketiadaan dokter spesialis, hingga renovasi fasilitas. Ketika pintu rumah sakit tertutup bagi pasien gawat darurat, maka negara telah gagal menjalankan kewajiban konstitusionalnya.
"Penolakan terhadap Irene adalah luka bagi kita semua. Dua nyawa hilang bukan karena ketiadaan teknologi, tetapi karena sistem pelayanan kesehatan membiarkan seorang ibu menunggu di depan pintu rumah sakit hingga napas terakhirnya," tegas Sri Gusni Febriasari , Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo.
Lihat Juga :
