Ditjen Bina Adwil dan Setmilpres Verifikasi Program Jaring Mangrove Provinsi Sumsel
Sabtu, 29 November 2025 - 17:31 WIB
loading...
Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri dan Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) melakukan verifikasi program rehabilitasi mangrove Pemprov Sumsel. Foto/Ist
A
A
A
PALEMBANG - Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) melakukan verifikasi program rehabilitasi mangrove Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Verifikasi lapangan tersebut dilakukan sejak 17 -19 November 2025.
Verifikasi lapangan tersebut dalam rangka pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan Dalam Pengelolaan, Pengembangan dan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 kepada Herman Deru sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
Baca juga: Melalui World Mangrove Center, Indonesia Ajak Masyarakat Global Kelola Mangrove
Pertemuan di Aula Griya Agung Palembang dipimpin oleh Ketua Tim Pengusul Kemendagri Hanafi, bersama Ketua Tim Setmilpres Kolonel Caj Sandy, dan perwakilan KKP. Hadir pula Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, perguruan tinggi, BPDAS Musi, TNBS, BUMN, pelaku industri, dan penerima manfaat.
“Calon penerima telah melewati seluruh tahapan verifikasi administrasi, teknis, dan pemeriksaan oleh empat lembaga hukum, sehingga layak dilanjutkan ke verifikasi lapangan sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2024,” ujarnya, Sabtu (29/11/2025).
Ketua Tim Setmilpres Kolonel Sandy menyampaikan peninjauan ini menjadi dasar penilaian terhadap kesesuaian laporan dengan kondisi di lapangan, khususnya terkait keberhasilan rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat. Program tersebut diusulkan sebagai inovasi unggulan Gubernur Herman Deru dalam menjaga ekosistem pesisir.
Di sisi lain, Gubernur Sumsel Herman Deru memaparkan capaian program antara lain peningkatan luasan ekosistem mangrove sebesar 1.484,9 hektare sejak 2021–2024, penurunan pembukaan lahan masyarakat di Desa Sungsang IV sebesar 19,47 hektare, penurunan hotspot mangrove di Banyuasin dari 53 titik menjadi 25 titik, serta peningkatan produksi perikanan tangkap hingga 5–13%.
Baca juga: Kapolri Tanam Mangrove di Kalbar: Jaga Lingkungan untuk Masa Depan Anak-Cucu
“Nilai tukar nelayan juga mencapai 117,43, menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir,” ucapnya.
Tim kemudian meninjau Desa Sungsang IV, Kabupaten Banyuasin, untuk melihat langsung dampak program terhadap pengembangan pesisir berkelanjutan. Lokasi kunjungan mencakup area pembibitan mangrove, hutan desa, eco edu wisata binaan PLN, serta lokasi rehabilitasi yang dikelola masyarakat.
Seluruh temuan lapangan menjadi bahan penilaian final atas usulan Satyalancana Wira Karya kepada Gubernur Sumatera Selatan.
Verifikasi lapangan tersebut dalam rangka pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan Dalam Pengelolaan, Pengembangan dan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 kepada Herman Deru sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
Baca juga: Melalui World Mangrove Center, Indonesia Ajak Masyarakat Global Kelola Mangrove
Pertemuan di Aula Griya Agung Palembang dipimpin oleh Ketua Tim Pengusul Kemendagri Hanafi, bersama Ketua Tim Setmilpres Kolonel Caj Sandy, dan perwakilan KKP. Hadir pula Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, perguruan tinggi, BPDAS Musi, TNBS, BUMN, pelaku industri, dan penerima manfaat.
“Calon penerima telah melewati seluruh tahapan verifikasi administrasi, teknis, dan pemeriksaan oleh empat lembaga hukum, sehingga layak dilanjutkan ke verifikasi lapangan sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2024,” ujarnya, Sabtu (29/11/2025).
Ketua Tim Setmilpres Kolonel Sandy menyampaikan peninjauan ini menjadi dasar penilaian terhadap kesesuaian laporan dengan kondisi di lapangan, khususnya terkait keberhasilan rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat. Program tersebut diusulkan sebagai inovasi unggulan Gubernur Herman Deru dalam menjaga ekosistem pesisir.
Di sisi lain, Gubernur Sumsel Herman Deru memaparkan capaian program antara lain peningkatan luasan ekosistem mangrove sebesar 1.484,9 hektare sejak 2021–2024, penurunan pembukaan lahan masyarakat di Desa Sungsang IV sebesar 19,47 hektare, penurunan hotspot mangrove di Banyuasin dari 53 titik menjadi 25 titik, serta peningkatan produksi perikanan tangkap hingga 5–13%.
Baca juga: Kapolri Tanam Mangrove di Kalbar: Jaga Lingkungan untuk Masa Depan Anak-Cucu
“Nilai tukar nelayan juga mencapai 117,43, menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir,” ucapnya.
Tim kemudian meninjau Desa Sungsang IV, Kabupaten Banyuasin, untuk melihat langsung dampak program terhadap pengembangan pesisir berkelanjutan. Lokasi kunjungan mencakup area pembibitan mangrove, hutan desa, eco edu wisata binaan PLN, serta lokasi rehabilitasi yang dikelola masyarakat.
Seluruh temuan lapangan menjadi bahan penilaian final atas usulan Satyalancana Wira Karya kepada Gubernur Sumatera Selatan.
(shf)
Lihat Juga :
