Temu Forum Anak Daerah 2025, Gubernur Muhidin Dorong Penguatan Peran Anak sebagai Pelopor dan Pelapor

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat komitmen dalam menciptakan ruang partisipasi anak dalam pembangunan daerah.

Hal tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Temu Forum Anak Daerah Tahun 2025 dengan tema “Anak Banua Berpotensi, Berprestasi, Berkembang Bersama sebagai Pelopor dan Pelapor yang Siap Beraksi”, di Banjarmasin, Senin (24/11/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh Forum Anak Daerah dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, serta dihadiri Ayah Bunda Forum Anak Kabupaten/Kota se-Kalsel. Acara pembukaan ditandai dengan pemukulan kintung oleh Gubernur Kalsel Muhidin, didampingi Ketua TP PKK Provinsi Kalsel Fathul Jannah Muhidin, serta Wakil Ketua TP PKK Kalsel Ellyana Trisya.

Menambah warna pada acara kali ini menghadirkan MC Cilik, yaitu Aisyah Kayla Azzahra, yang sukses memandu jalannya acara hingga selesai. Aisyah diketahui merupakan cucu dari Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, sebuah simbol pelibatan anak secara nyata dalam ruang publik dan demokrasi partisipatif.

Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin menegaskan bahwa Temu Forum Anak merupakan wadah penting bagi anak-anak untuk menyampaikan aspirasi dan mengembangkan potensi serta gagasan positif bagi kemajuan daerah.

“Mudah-mudahan dengan adanya forum anak ini, lahir anak-anak yang berpotensi, berprestasi, dan mampu menghasilkan pemikiran positif untuk memajukan Kalimantan Selatan. Kita berharap forum ini memunculkan inovasi dan aspirasi yang bermanfaat untuk membangun Banua lebih baik,” tuturnya.

Gubernur juga menyoroti isu serius mengenai tingginya angka kekerasan terhadap anak di Kalimantan Selatan dan menegaskan komitmen pemerintah dalam penanganannya.

Lebih Lanjut, Ia mengungkapkan bahwa Pemprov Kalsel tengah berupaya membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kekerasan Anak, bekerja sama dengan pihak kepolisian. Hal ini menjadi langkah strategis mengingat masih terdapat temuan kasus kekerasan hampir setiap hari.

“Setiap hari ada paling tidak satu kasus kekerasan atau pelecehan yang ditemukan. Karena itu, kami bersama kepolisian ingin membentuk Satgas untuk penanganan kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi anak,” tegasnya.

Selain Satgas di level provinsi, kabupaten, dan desa, Gubernur mendorong agar pembentukan unit perlindungan anak juga dilakukan di sekolah-sekolah, sehingga anak dapat lebih cepat menyampaikan aspirasi dan laporan.

“Kalau dibentuk di sekolah, ada forum anak yang mengkoordinir dan bisa langsung menyampaikan ke kabupaten atau provinsi. Ini akan lebih cepat dan efektif,” ungkapnya.

Melalui forum ini, diharapkan tercipta sinergi kuat antara pemerintah, masyarakat, dan anak sebagai subjek pembangunan. Temu Forum Anak menjadi momentum memperkuat suara anak dalam kebijakan publik serta menjamin pemenuhan hak-haknya.

Kegiatan diakhiri dengan sesi dialog antara peserta Forum Anak dan pemerintah daerah untuk membahas isu-isu prioritas yang dihadapi anak di Kalimantan Selatan.