UIN Ar-Raniry Aceh: Peran Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional Harus Diperkuat
Minggu, 16 November 2025 - 23:37 WIB
loading...
UIN Ar-Raniry Banda Aceh berkomitmen memperkuat eksistensi dan kontribusi pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Foto/SindoNews
A
A
A
ACEH - Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh berkomitmen memperkuat eksistensi dan kontribusi pesantren dalam sistem pendidikan nasional.
Komitmen itu diwujudkan melalui penyelenggaraan Halaqah Penguatan Kelembagaan menuju pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren Kementerian Agama (Kemenag) yang digelar di Auditorium Ali Hasjmy Aceh, beberapa waktu lalu.
Kegiatan berskala nasional ini menghadirkan pimpinan dayah atau pesantren khas Aceh, akademisi, dan pejabat Kemenag. Forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyatukan visi dalam memperkuat posisi pesantren sebagai pilar penting pendidikan keagamaan di Indonesia.
Baca juga: Deretan Tokoh Penerima Penghargaan Santri of The Year 2025
Kepala Subdirektorat Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal Direktorat Pesantren Endi Suhendi, menegaskan rencana pembentukan Ditjen Pesantren merupakan tindak lanjut dari amanat Presiden pada peringatan Hari Santri Nasional.
“Hari ini kita melanjutkan proses dari pengakuan de facto menuju penguatan de jure. Negara hadir untuk memberi landasan hukum dan kelembagaan yang kokoh bagi pesantren,” ujarnya, Minggu (16/11/2025).
Endi menjelaskan, penguatan pesantren akan diarahkan pada tiga pilar utama: kelembagaan, keilmuan, dan kemandirian. Ketiga aspek ini diharapkan menjadi fondasi agar pesantren mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman dan tradisinya.
Baca juga: Peluncuran Buku Jihad Santri Merawat Bumi: 10 Kisah Inspiratif Pengelolaan Sampah di Pesantren
Wakil Rektor II UIN Ar-Raniry, Khairuddin, menilai penguatan sistem pendidikan dayah di Aceh merupakan bagian penting dalam membangun generasi berkarakter dan berakhlak.
“Dayah bukan hanya lembaga keagamaan, tetapi juga fondasi peradaban dan karakter masyarakat Aceh. Tradisinya sudah mengakar jauh sebelum sistem pendidikan modern diperkenalkan,” ujarnya.
Khairuddin mengingatkan, dalam sejarah panjang Aceh, dayah merupakan lembaga pendidikan resmi kerajaan yang berperan melahirkan ulama dan cendekiawan. “Kalau bicara pendidikan karakter, dayah sudah memiliki sistem yang mapan sejak masa Kesultanan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua MPU Aceh, Tgk Faisal Ali, menyebut pembentukan Ditjen Pesantren sebagai langkah strategis pemerintah untuk memastikan mutu pendidikan Islam berjalan dalam ekosistem yang sehat.
“Negara tidak hadir untuk mengintervensi, melainkan untuk menjamin mutu dan keberlanjutan ekosistem pendidikan Islam di pesantren,” katanya.
Rektor UIN Ar-Raniry, Mujiburrahman, menegaskan kesiapan kampusnya menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat kelembagaan pesantren. UIN Ar-Raniry, katanya, tengah menyiapkan Program dan Pusat Studi Pesantren sebagai wadah akademik untuk riset, pengembangan kurikulum, dan inovasi pendidikan pesantren.
“Pesantren adalah pusat nilai, ilmu, dan karakter bangsa. Ia tumbuh dari tradisi, bergerak mandiri, dan berkontribusi nyata bagi masyarakat. Karena itu, kolaborasi perguruan tinggi dan pesantren akan memperkuat pendidikan Islam yang moderat dan berdaya saing,” tegas Mujiburrahman.
Menurutnya, sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya besar menuju Indonesia Emas 2045, di mana pendidikan Islam tidak hanya berorientasi spiritual, tetapi juga produktif dan inovatif.
Halaqah juga menghadirkan diskusi panel bertajuk “Penguatan Kelembagaan Pesantren untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Kemandirian Umat.” Hadir sebagai narasumber di antaranya Tgk H. Nuruzzahri Yahya (Waled NU), Tgk H. Faisal Ali dan Irwan, S.Hi., M.Si. Diskusi dipandu oleh Abd Razak, Pimpinan Dayah Daruzzahidin.
Dari forum tersebut, para peserta sepakat bahwa masa depan pendidikan Islam Indonesia harus berakar pada nilai-nilai pesantren yang adaptif terhadap kemajuan zaman, sehingga pesantren bukan hanya penjaga tradisi, tetapi juga penggerak kemajuan bangsa.
Komitmen itu diwujudkan melalui penyelenggaraan Halaqah Penguatan Kelembagaan menuju pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren Kementerian Agama (Kemenag) yang digelar di Auditorium Ali Hasjmy Aceh, beberapa waktu lalu.
Kegiatan berskala nasional ini menghadirkan pimpinan dayah atau pesantren khas Aceh, akademisi, dan pejabat Kemenag. Forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyatukan visi dalam memperkuat posisi pesantren sebagai pilar penting pendidikan keagamaan di Indonesia.
Baca juga: Deretan Tokoh Penerima Penghargaan Santri of The Year 2025
Kepala Subdirektorat Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal Direktorat Pesantren Endi Suhendi, menegaskan rencana pembentukan Ditjen Pesantren merupakan tindak lanjut dari amanat Presiden pada peringatan Hari Santri Nasional.
“Hari ini kita melanjutkan proses dari pengakuan de facto menuju penguatan de jure. Negara hadir untuk memberi landasan hukum dan kelembagaan yang kokoh bagi pesantren,” ujarnya, Minggu (16/11/2025).
Endi menjelaskan, penguatan pesantren akan diarahkan pada tiga pilar utama: kelembagaan, keilmuan, dan kemandirian. Ketiga aspek ini diharapkan menjadi fondasi agar pesantren mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman dan tradisinya.
Baca juga: Peluncuran Buku Jihad Santri Merawat Bumi: 10 Kisah Inspiratif Pengelolaan Sampah di Pesantren
Wakil Rektor II UIN Ar-Raniry, Khairuddin, menilai penguatan sistem pendidikan dayah di Aceh merupakan bagian penting dalam membangun generasi berkarakter dan berakhlak.
“Dayah bukan hanya lembaga keagamaan, tetapi juga fondasi peradaban dan karakter masyarakat Aceh. Tradisinya sudah mengakar jauh sebelum sistem pendidikan modern diperkenalkan,” ujarnya.
Khairuddin mengingatkan, dalam sejarah panjang Aceh, dayah merupakan lembaga pendidikan resmi kerajaan yang berperan melahirkan ulama dan cendekiawan. “Kalau bicara pendidikan karakter, dayah sudah memiliki sistem yang mapan sejak masa Kesultanan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua MPU Aceh, Tgk Faisal Ali, menyebut pembentukan Ditjen Pesantren sebagai langkah strategis pemerintah untuk memastikan mutu pendidikan Islam berjalan dalam ekosistem yang sehat.
“Negara tidak hadir untuk mengintervensi, melainkan untuk menjamin mutu dan keberlanjutan ekosistem pendidikan Islam di pesantren,” katanya.
Rektor UIN Ar-Raniry, Mujiburrahman, menegaskan kesiapan kampusnya menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat kelembagaan pesantren. UIN Ar-Raniry, katanya, tengah menyiapkan Program dan Pusat Studi Pesantren sebagai wadah akademik untuk riset, pengembangan kurikulum, dan inovasi pendidikan pesantren.
“Pesantren adalah pusat nilai, ilmu, dan karakter bangsa. Ia tumbuh dari tradisi, bergerak mandiri, dan berkontribusi nyata bagi masyarakat. Karena itu, kolaborasi perguruan tinggi dan pesantren akan memperkuat pendidikan Islam yang moderat dan berdaya saing,” tegas Mujiburrahman.
Menurutnya, sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya besar menuju Indonesia Emas 2045, di mana pendidikan Islam tidak hanya berorientasi spiritual, tetapi juga produktif dan inovatif.
Halaqah juga menghadirkan diskusi panel bertajuk “Penguatan Kelembagaan Pesantren untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Kemandirian Umat.” Hadir sebagai narasumber di antaranya Tgk H. Nuruzzahri Yahya (Waled NU), Tgk H. Faisal Ali dan Irwan, S.Hi., M.Si. Diskusi dipandu oleh Abd Razak, Pimpinan Dayah Daruzzahidin.
Dari forum tersebut, para peserta sepakat bahwa masa depan pendidikan Islam Indonesia harus berakar pada nilai-nilai pesantren yang adaptif terhadap kemajuan zaman, sehingga pesantren bukan hanya penjaga tradisi, tetapi juga penggerak kemajuan bangsa.
(cip)
Lihat Juga :
