Aksi Damai Ribuan Ojol, URC Bergerak Sampaikan 4 Tuntutan dan Tolak Komisi 10%
Sabtu, 08 November 2025 - 08:07 WIB
loading...
Ribuan pengemudi ojek online menggelar aksi damai di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (7/11/2025). Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Ribuan driver ojek online menggelar aksi damai di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (7/11/2025). Dalam orasinya, perwakilan komunitas URC Bergerak menegaskan pentingnya pelibatan langsung Mitra Pengemudi dalam pembahasan Perpres yang mengatur ekosistem transportasi online.
Mereka menolak apabila aturan disusun secara sepihak tanpa ruang dialog yang adil. Selain itu, URC Bergerak juga menyampaikan keberatan mereka terhadap rencana pemotongan komisi sebesar 10% yang dinilai akan menurunkan penghasilan mitra secara signifikan. Baca juga: Gojek Buka Suara Soal Perpres Ojol: Bakal Atur Status, Perlindungan, dan Tarif
Mereka juga menolak rencana pengaturan status kerja yang mengubah posisi mitra menjadi pekerja tetap. Alasannya hal itu dianggap menghapus fleksibilitas kerja yang selama ini menjadi ciri khas profesi ojol.
Perwakilan URC Ahmad Bakrie menjelaskan aksi ini bukan bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah. Aksi ini sebagai upaya memastikan regulasi yang akan diterbitkan tetap adil dan berpihak pada semua pihak.
"Perpres yang akan diterbitkan, kami di sini mengawal supaya berkeadilan. Adil ke semua pihak, jangan sampai timpang. Kita maunya berkelanjutan terus biar semua teman-teman ini mengawal juga karena Perpres ini akan ke daerah juga,” kata pria yang akrab disapa Bang Oki seusai audiensi dengan Wamensesneg Juri Ardiantoro di Istana Merdeka.
Empat tuntutan utama pengemudi ojek online yakni, pertama, menolak komisi 10%. Kedua, menolak status karyawan tetap atau pekerja.
Ketiga, mendorong agar diskusi dilakukan dengan perwakilan mitra yang benar-benar mewakili kepentingan pengemudi di lapangan. Keempat, menuntut hadirnya payung hukum yang adil dan berpihak pada semua pihak.
Dalam aksi yang dihadiri sekitar 2.000–3.000 pengemudi dari berbagai wilayah Jabodetabek itu, perwakilan URC diterima langsung Wamensesneg Juri Ardiantoro. Dalam pertemuan tersebut, pihak istana menyatakan akan meninjau kembali isi rancangan Perpres dan melibatkan perwakilan komunitas ojol dalam pembahasan selanjutnya.
Perwakilan URC lainnya, Khasanah menyampaikan pemerintah memberikan respons positif atas aspirasi mereka. “Alhamdulillah kita sudah diterima oleh perwakilan Presiden, yaitu Bapak Wamensesneg Juri Ardiantoro. Semua kita bicarakan, termasuk tentang ladies ojol. Beliau sangat apresiasi terhadap ladies ojol yang mencari nafkahnya,” ungkapnya.
Khasanah menambahkan surat tuntutan dari URC sudah diterima pihak istana dan akan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah juga berjanji melibatkan perwakilan komunitas ojol dalam proses pembahasan Perpres selanjutnya agar hasilnya benar-benar berkeadilan. Baca juga: Soal Penurunan Komisi Ojol, Hitung Dampak Panjang ke Ekonomi Digital
URC berharap agar Presiden dan jajaran kementerian terkait benar-benar mendengar aspirasi pengemudi ojol asli. Mereka menekankan pentingnya musyawarah dan keterlibatan semua unsur agar Perpres Ojol yang dihasilkan mencerminkan keadilan sosial dan keberlanjutan ekosistem transportasi daring di Indonesia.
Aksi ini juga menjadi bentuk solidaritas bagi seluruh pengemudi ojol, termasuk mereka yang tidak dapat hadir di lapangan. Para peserta juga mengheningkan cipta dan berdoa bagi para pejuang ojol yang telah berpulang, di antaranya almarhum Affan Kurniawan dan Rusdamdiansyah, sebagai simbol perjuangan panjang komunitas selama satu dekade.
Mereka menolak apabila aturan disusun secara sepihak tanpa ruang dialog yang adil. Selain itu, URC Bergerak juga menyampaikan keberatan mereka terhadap rencana pemotongan komisi sebesar 10% yang dinilai akan menurunkan penghasilan mitra secara signifikan. Baca juga: Gojek Buka Suara Soal Perpres Ojol: Bakal Atur Status, Perlindungan, dan Tarif
Mereka juga menolak rencana pengaturan status kerja yang mengubah posisi mitra menjadi pekerja tetap. Alasannya hal itu dianggap menghapus fleksibilitas kerja yang selama ini menjadi ciri khas profesi ojol.
Perwakilan URC Ahmad Bakrie menjelaskan aksi ini bukan bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah. Aksi ini sebagai upaya memastikan regulasi yang akan diterbitkan tetap adil dan berpihak pada semua pihak.
"Perpres yang akan diterbitkan, kami di sini mengawal supaya berkeadilan. Adil ke semua pihak, jangan sampai timpang. Kita maunya berkelanjutan terus biar semua teman-teman ini mengawal juga karena Perpres ini akan ke daerah juga,” kata pria yang akrab disapa Bang Oki seusai audiensi dengan Wamensesneg Juri Ardiantoro di Istana Merdeka.
Empat tuntutan utama pengemudi ojek online yakni, pertama, menolak komisi 10%. Kedua, menolak status karyawan tetap atau pekerja.
Ketiga, mendorong agar diskusi dilakukan dengan perwakilan mitra yang benar-benar mewakili kepentingan pengemudi di lapangan. Keempat, menuntut hadirnya payung hukum yang adil dan berpihak pada semua pihak.
Dalam aksi yang dihadiri sekitar 2.000–3.000 pengemudi dari berbagai wilayah Jabodetabek itu, perwakilan URC diterima langsung Wamensesneg Juri Ardiantoro. Dalam pertemuan tersebut, pihak istana menyatakan akan meninjau kembali isi rancangan Perpres dan melibatkan perwakilan komunitas ojol dalam pembahasan selanjutnya.
Perwakilan URC lainnya, Khasanah menyampaikan pemerintah memberikan respons positif atas aspirasi mereka. “Alhamdulillah kita sudah diterima oleh perwakilan Presiden, yaitu Bapak Wamensesneg Juri Ardiantoro. Semua kita bicarakan, termasuk tentang ladies ojol. Beliau sangat apresiasi terhadap ladies ojol yang mencari nafkahnya,” ungkapnya.
Khasanah menambahkan surat tuntutan dari URC sudah diterima pihak istana dan akan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah juga berjanji melibatkan perwakilan komunitas ojol dalam proses pembahasan Perpres selanjutnya agar hasilnya benar-benar berkeadilan. Baca juga: Soal Penurunan Komisi Ojol, Hitung Dampak Panjang ke Ekonomi Digital
URC berharap agar Presiden dan jajaran kementerian terkait benar-benar mendengar aspirasi pengemudi ojol asli. Mereka menekankan pentingnya musyawarah dan keterlibatan semua unsur agar Perpres Ojol yang dihasilkan mencerminkan keadilan sosial dan keberlanjutan ekosistem transportasi daring di Indonesia.
Aksi ini juga menjadi bentuk solidaritas bagi seluruh pengemudi ojol, termasuk mereka yang tidak dapat hadir di lapangan. Para peserta juga mengheningkan cipta dan berdoa bagi para pejuang ojol yang telah berpulang, di antaranya almarhum Affan Kurniawan dan Rusdamdiansyah, sebagai simbol perjuangan panjang komunitas selama satu dekade.
(poe)
Lihat Juga :
