Anggota DPD RI Desak Kasus Seragam DPRD Papua Barat Daya Diusut Tuntas
Jum'at, 31 Oktober 2025 - 13:57 WIB
loading...
Anggota DPD RI dapil Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor (PFM) mendesak kasus dugaan korupsi pengadaan baju seragam DPRP Papua Barat Daya diusut tuntas. Foto/Ist
A
A
A
SORONG - Anggota DPD RI dapil Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor (PFM) mendesak kasus dugaan korupsi pengadaan baju seragam Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya (DPRP PBD) diusut tuntas. Saat ini polisi masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat Daya.
Dia mengatakan, hingga saat ini BPK Perwakilan Papua Barat Daya belum menyerahkan hasil audit kerugian negara kepada penyidik Polresta Sorong Kota. Padahal hasil audit kerugian sangat ditunggu untuk penetapan tersangka.
Baca juga: Tersentuh Aksi Paskibraka Papua Barat Daya, Menkum Tawarkan Beasiswa
"Saya sebagai anggota Komite I DPD RI membidangi politik, pemerintahan, hukum, HAM, pertahanan dan keamanan pernah mendesak BPK PBD untuk segera mengeluarkan hasil audit. Namun sudah lebih dari 2 bulan berlalu, tidak juga dilakukan," kata Paul Finsen Mayor, dikutip Jumat (31/10/2025).
Apa yang dilakukan oleh BPK, lanjut Senator PFM, seolah-olah menunda dan mengulur waktu justru.
"Saya sudah pernah meminta supaya BPK tidak masuk angin terhadap penuntasan kasus ini, dan ternyata apa? Sampai kini BPK Perwakilan PBD diam saja," lanjutnya.
Oleh karena itu, Senator PFM meminta BPK Pusat melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala BPK Perwakilan PBD.
Baca juga: Polda Metro Bongkar Penipuan Modus Trading Crypto, Kerugian Rp3 Miliar
"Saya kira ini perlu dievaluasi segera. Saya akan terus mengawal persoalan ini sampai tuntas karena memang ditugaskan negara sebagai lembaga yang memonitor, mengevaluasi dan mengkritisi," tegas PFM yang juga Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay.
Sebelumnya disampaikan oleh Kasat Reskrim PolrestaSorongKota AKP Afriangga U Tan, bahwa pihaknya telah memeriksa 18 saksi. Namun belum bisa melakukan penetapan tersangka karena menunggu hasil audit dari BPK.
Diketahui anggaran pengadaan seragam pimpinan dan anggota Dewan senilai Rp1 Miliar yang bersumber dari APBD PBD tahun anggaran 2024 diduga dikorupsi hingga berpotensi merugikan keuangan negara Rp800 juta.
Dia mengatakan, hingga saat ini BPK Perwakilan Papua Barat Daya belum menyerahkan hasil audit kerugian negara kepada penyidik Polresta Sorong Kota. Padahal hasil audit kerugian sangat ditunggu untuk penetapan tersangka.
Baca juga: Tersentuh Aksi Paskibraka Papua Barat Daya, Menkum Tawarkan Beasiswa
"Saya sebagai anggota Komite I DPD RI membidangi politik, pemerintahan, hukum, HAM, pertahanan dan keamanan pernah mendesak BPK PBD untuk segera mengeluarkan hasil audit. Namun sudah lebih dari 2 bulan berlalu, tidak juga dilakukan," kata Paul Finsen Mayor, dikutip Jumat (31/10/2025).
Apa yang dilakukan oleh BPK, lanjut Senator PFM, seolah-olah menunda dan mengulur waktu justru.
"Saya sudah pernah meminta supaya BPK tidak masuk angin terhadap penuntasan kasus ini, dan ternyata apa? Sampai kini BPK Perwakilan PBD diam saja," lanjutnya.
Oleh karena itu, Senator PFM meminta BPK Pusat melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala BPK Perwakilan PBD.
Baca juga: Polda Metro Bongkar Penipuan Modus Trading Crypto, Kerugian Rp3 Miliar
"Saya kira ini perlu dievaluasi segera. Saya akan terus mengawal persoalan ini sampai tuntas karena memang ditugaskan negara sebagai lembaga yang memonitor, mengevaluasi dan mengkritisi," tegas PFM yang juga Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay.
Sebelumnya disampaikan oleh Kasat Reskrim PolrestaSorongKota AKP Afriangga U Tan, bahwa pihaknya telah memeriksa 18 saksi. Namun belum bisa melakukan penetapan tersangka karena menunggu hasil audit dari BPK.
Diketahui anggaran pengadaan seragam pimpinan dan anggota Dewan senilai Rp1 Miliar yang bersumber dari APBD PBD tahun anggaran 2024 diduga dikorupsi hingga berpotensi merugikan keuangan negara Rp800 juta.
(shf)
Lihat Juga :
