Sinergi Kemenpar-FKD MPU Dorong Pariwisata Berkelanjutan
Rabu, 22 Oktober 2025 - 08:25 WIB
loading...
Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan 10 Pemerintah Provinsi menggelar pertemuan membahas sejumlah isu strategis terkait pariwisata di Sanur, Denpasar, Bali. Foto/Ist
A
A
A
DENPASAR - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan 10 Pemerintah Provinsi yang tergabung dalam Forum Kerjasama Daerah-Mitra Praja Utama (FKD-MPU) menggelar pertemuan membahas sejumlah isu strategis terkait pariwisata. Pertemuan berlangsung di Sanur, Denpasar, Bali pada 20-21 Oktober 2025.
Sepuluh provinsi yang masuk dalam forum kerjasama daerah ini mulai dari Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
Baca juga: Bali Dinobatkan Jadi Pulau Terbaik di Asia 2025, Kalahkan Maldives dan Phuket
Dalam pertemuan, perwakilan dari daerah meneken kerja sama di berbagai bidang, termasuk pariwisata dan kebencanaan. Hasil kerjasama ini akan menjadi acuan dalam aksi konkret selama lima tahun ke depan.
Kemenpar dan FKD MPU mendorong para anggotanya untuk menjadikan program pariwisata berkualitas dan berkelanjutan jadi prioritas hingga tahun 2029 mendatang.
Asisten Deputi Management Strategis Kementerian Pariwisata, Dr I Gusti Ayu Dewi Hendriyani menuturkan, pihaknya sudah memiliki garis besar dalam pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan di Indonesia hingga tahun 2045.
Baca juga: Lupakan Pil, Dokter Swedia Mulai Resepkan Traveling untuk Penyebuhan Penyakit
Akan tetapi yang paling penting dan utama saat ini yakni terkait target yang akan dilakukan hingga 2029 mendatang. Ada sejumlah agenda yang sangat vital dalam memuluskan target empat tahun ke depan.
"Dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025 - 2029, pariwisata berkualitas dan berkelanjutan yang jadi prioritas," terangnya dikutip Rabu (22/10/2025).
Dalam rancangan itu, kata dia, sasaran pembangunan pariwisata ke depannya dengan meningkatkan nilai tambah dan daya saing. Sejumlah strategi pun dilaksanakan, mulai dari meningkatkan kelembagaan dan tata kelola destinasi, meningkatkan industri dan rantai pasok inklusif, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), kesiapan destinasi meghadapi resiko serta dari aspek promosi yang berkelanjutan.
Selain itu mulai dilakukan pembangunan infrastruktur pariwisata hijau yang memadai.
"Masih ada upaya lain dalam meningkatkan daya saing ini. Seperti membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Ada juga wisata bahari yang mendukung ekonomi biru. Semua ini dilakukan untuk transformasi pariwisata berkelanjutan," sebutnya.
Guna mencapai target itu, Dewi Hendriyani juga berharap, seluruh daerah mulai bergerak dalam pengembangan SDA unggul dalam meningkatkan SDM dan komunitas pariwisata.
"Kalau soal promosi, daerah harus gencar melakukannya. Baik itu melalui media sosial atau program lainnya. Selain itu, segmen pasar juga jadi perhatian. Harus wisatawan yang memiliki daya beli tinggi. Dengan demikian pengeluaran lebih banyak saat berlibur dan berdampak pada perputaran perekonomian di tengah masyarakat," harapnya.
Sementara Tenaga Ahli Utama Sekertaris Bersama Forum Kerjasama Daerah, Hailul Khairi menuturkan agenda diskusi Pariwisata oleh Kemenpar ini sejalan dengan salah satu bidang yang menjadi perjanjian kerjasama antar daerah ini.
Menurut dia, ada 6 agenda utama yang dibahas, yakni Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Pariwisata, Bidang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Bidang Kebencanaan, Bidang SPBE, Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum.
"Dengan adanya rapat gabungan tahun yang seluruh daerah yang terlibat menitikberatkan pada upaya konkretisasi hasil perjanjian kerja sama (PKS) yang selama ini belum diikuti dengan tindak lanjut di lapangan, termasuk di bidang Pariwisata," ujarnya.
Sepuluh provinsi yang masuk dalam forum kerjasama daerah ini mulai dari Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
Baca juga: Bali Dinobatkan Jadi Pulau Terbaik di Asia 2025, Kalahkan Maldives dan Phuket
Dalam pertemuan, perwakilan dari daerah meneken kerja sama di berbagai bidang, termasuk pariwisata dan kebencanaan. Hasil kerjasama ini akan menjadi acuan dalam aksi konkret selama lima tahun ke depan.
Kemenpar dan FKD MPU mendorong para anggotanya untuk menjadikan program pariwisata berkualitas dan berkelanjutan jadi prioritas hingga tahun 2029 mendatang.
Asisten Deputi Management Strategis Kementerian Pariwisata, Dr I Gusti Ayu Dewi Hendriyani menuturkan, pihaknya sudah memiliki garis besar dalam pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan di Indonesia hingga tahun 2045.
Baca juga: Lupakan Pil, Dokter Swedia Mulai Resepkan Traveling untuk Penyebuhan Penyakit
Akan tetapi yang paling penting dan utama saat ini yakni terkait target yang akan dilakukan hingga 2029 mendatang. Ada sejumlah agenda yang sangat vital dalam memuluskan target empat tahun ke depan.
"Dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025 - 2029, pariwisata berkualitas dan berkelanjutan yang jadi prioritas," terangnya dikutip Rabu (22/10/2025).
Dalam rancangan itu, kata dia, sasaran pembangunan pariwisata ke depannya dengan meningkatkan nilai tambah dan daya saing. Sejumlah strategi pun dilaksanakan, mulai dari meningkatkan kelembagaan dan tata kelola destinasi, meningkatkan industri dan rantai pasok inklusif, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), kesiapan destinasi meghadapi resiko serta dari aspek promosi yang berkelanjutan.
Selain itu mulai dilakukan pembangunan infrastruktur pariwisata hijau yang memadai.
"Masih ada upaya lain dalam meningkatkan daya saing ini. Seperti membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Ada juga wisata bahari yang mendukung ekonomi biru. Semua ini dilakukan untuk transformasi pariwisata berkelanjutan," sebutnya.
Guna mencapai target itu, Dewi Hendriyani juga berharap, seluruh daerah mulai bergerak dalam pengembangan SDA unggul dalam meningkatkan SDM dan komunitas pariwisata.
"Kalau soal promosi, daerah harus gencar melakukannya. Baik itu melalui media sosial atau program lainnya. Selain itu, segmen pasar juga jadi perhatian. Harus wisatawan yang memiliki daya beli tinggi. Dengan demikian pengeluaran lebih banyak saat berlibur dan berdampak pada perputaran perekonomian di tengah masyarakat," harapnya.
Sementara Tenaga Ahli Utama Sekertaris Bersama Forum Kerjasama Daerah, Hailul Khairi menuturkan agenda diskusi Pariwisata oleh Kemenpar ini sejalan dengan salah satu bidang yang menjadi perjanjian kerjasama antar daerah ini.
Menurut dia, ada 6 agenda utama yang dibahas, yakni Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Pariwisata, Bidang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Bidang Kebencanaan, Bidang SPBE, Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum.
"Dengan adanya rapat gabungan tahun yang seluruh daerah yang terlibat menitikberatkan pada upaya konkretisasi hasil perjanjian kerja sama (PKS) yang selama ini belum diikuti dengan tindak lanjut di lapangan, termasuk di bidang Pariwisata," ujarnya.
(shf)
Lihat Juga :
