Ketua IDI Kota Bekasi Sarankan Pemkot Tidak Terapkan PSBB Total
Minggu, 13 September 2020 - 18:10 WIB
loading...
Pemprov DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menerapkan kembali PSBB, sehingga restoran, rumah makan, dan kafe hanya boleh menerima pesan antar atau take away. SINDOnews/Isra Triansyah
A
A
A
BEKASI - Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Bekasi , Kamarudin Askar meminta, Pemerintah Kota Bekasi tak perlu meniru langkah Pemprov DKI Jakarta menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total. Saran itu disampaikan menyusul ada dorongan Pemprov DKI Jakarta yang meminta daerah penyangga untuk mengikuti penerapan PSBB total.
Kamarudin mengatakan, hal yang perlu diperhatikan adalah aktivitas warga dengan mengedepankan protokol kesehatan. "Selama itu kita patuhi, semuanya akan baik - baik saja. Dan masyarakat harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker dan rajin cuci tangan," katanya, Minggu (13/9/2020). (Baca juga; PSBB Kembali Diterapkan, Anies: Bukan Larangan tapi Pengetatan )
Menurut Kamarudin, angka kasus positif COVID-19 di Jakarta melonjak lantaran ketidakpatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Dia menilai, meski tidak ada PSBB total, namun kegiatan kerumunan tetap tidak boleh ditolerir. "Yang jelas berkumpul dan ramai-ramai tidak kita tolerir," imbuhnya.
Kamarudin mengatakan, apa pun kebijakan kepala daerah butuh pertimbangan perangkat instansi lain dalam implementasinya. "Jadi kita dari tenaga kesehatan, apa pun kebijakan pemerintah kita siapkan. Mau PSBB terbatas, ketat, atau diperketat, adalah kebijakan orang nomor satu di wilayah," jelasnya.
Sejauh ini, kata dia, Pemkot Bekasi belum memutuskan kebijakan baru setelah Pemprov DKI Jakarta menerapkan PSBB Total yang akan dimulai pada, Senin 14 September 2020. Namun, Wali Kota Bekasi sudah memberi sinyalmen tidak akan meniru kebijakan Pemprov DKI Jakarta.
Rahmat mengklaim telah memiliki cara berbeda dalam penanganan COVID-19. Meski demikian, ada hal-hal yang akan dievaluasi oleh Pemerintah Kota Bekasi melihat kebijakan yang ditekankan Gubernur Anies Baswedan. Hasil evaluasi itu nanti akan disampaikan kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
"PSBB Total seperti DKI tidak, kita punya cara sendiri seperti Adaptasi Tatanan Hidup Baru (ATHB) masyarakat produktif aman COVID-19, ada kawasan-kawasan yang memang sudah terbatas, karantina RW siaga itu kan kita jalankan," kata Rahmat. (Baca juga; Mal dan Pusat Perbelanjaan di Jakarta Tetap Beroperasi Selama PSBB Total )
RW Siaga program pemerintah daerah itu meliputi ketahanan pangan, zero kriminal dan zero Covid-19. Ditambah lagi, sambung Rahmat program pembagian masker dan pelacakan angka penularan virus corona. Jadi, Kota Bekasi tidak akan merubah kebijakan ATHB. Karena, format itu sudah berjalan dan untuk jangka panjang.
Dia juga menanggapi soal pernyataan Gubernur Anies Baswedan yang menyebut peningkatan sumber penularan Covid-19 di DKI Jakarta didominasi daerah daerah mitranya. Diantaranya ialah Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang. "Saya nggak bisa bilang seperti itu (penularan dari daerah mitra), tapi transmisinya pusat kan DKI," tegasnya.
Kamarudin mengatakan, hal yang perlu diperhatikan adalah aktivitas warga dengan mengedepankan protokol kesehatan. "Selama itu kita patuhi, semuanya akan baik - baik saja. Dan masyarakat harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker dan rajin cuci tangan," katanya, Minggu (13/9/2020). (Baca juga; PSBB Kembali Diterapkan, Anies: Bukan Larangan tapi Pengetatan )
Menurut Kamarudin, angka kasus positif COVID-19 di Jakarta melonjak lantaran ketidakpatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Dia menilai, meski tidak ada PSBB total, namun kegiatan kerumunan tetap tidak boleh ditolerir. "Yang jelas berkumpul dan ramai-ramai tidak kita tolerir," imbuhnya.
Kamarudin mengatakan, apa pun kebijakan kepala daerah butuh pertimbangan perangkat instansi lain dalam implementasinya. "Jadi kita dari tenaga kesehatan, apa pun kebijakan pemerintah kita siapkan. Mau PSBB terbatas, ketat, atau diperketat, adalah kebijakan orang nomor satu di wilayah," jelasnya.
Sejauh ini, kata dia, Pemkot Bekasi belum memutuskan kebijakan baru setelah Pemprov DKI Jakarta menerapkan PSBB Total yang akan dimulai pada, Senin 14 September 2020. Namun, Wali Kota Bekasi sudah memberi sinyalmen tidak akan meniru kebijakan Pemprov DKI Jakarta.
Rahmat mengklaim telah memiliki cara berbeda dalam penanganan COVID-19. Meski demikian, ada hal-hal yang akan dievaluasi oleh Pemerintah Kota Bekasi melihat kebijakan yang ditekankan Gubernur Anies Baswedan. Hasil evaluasi itu nanti akan disampaikan kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
"PSBB Total seperti DKI tidak, kita punya cara sendiri seperti Adaptasi Tatanan Hidup Baru (ATHB) masyarakat produktif aman COVID-19, ada kawasan-kawasan yang memang sudah terbatas, karantina RW siaga itu kan kita jalankan," kata Rahmat. (Baca juga; Mal dan Pusat Perbelanjaan di Jakarta Tetap Beroperasi Selama PSBB Total )
RW Siaga program pemerintah daerah itu meliputi ketahanan pangan, zero kriminal dan zero Covid-19. Ditambah lagi, sambung Rahmat program pembagian masker dan pelacakan angka penularan virus corona. Jadi, Kota Bekasi tidak akan merubah kebijakan ATHB. Karena, format itu sudah berjalan dan untuk jangka panjang.
Dia juga menanggapi soal pernyataan Gubernur Anies Baswedan yang menyebut peningkatan sumber penularan Covid-19 di DKI Jakarta didominasi daerah daerah mitranya. Diantaranya ialah Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang. "Saya nggak bisa bilang seperti itu (penularan dari daerah mitra), tapi transmisinya pusat kan DKI," tegasnya.
(wib)
Lihat Juga :
