Pertemuan 1 Jam di Balai Kota, Purbaya dan Pramono Bahas Pemotongan Dana Transfer
Selasa, 07 Oktober 2025 - 10:21 WIB
loading...
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membahas pemotongan dana transfer atau dana bagi hasil (DBH) dalam diskusi tertutup selama satu jam di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10/2025). Foto/Refi Sandi
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membahas pemotongan dana transfer atau dana bagi hasil (DBH) dalam diskusi tertutup selama satu jam di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10/2025) pagi. Pramono meminta restu menjalankan Jakarta Collaboration Fund atau obligasi daerah yang memang belum ada saat ini.
Hal itu sebagai upaya creative financing yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta menyikapi pemangkasan dana transfer. “Hanya memang dengan penurunan APBD di Jakarta dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun, tentunya kami harus melakukan creative financing,” ujar Pramono usai pertemuan dengan Purbaya.
“Maka kami meminta izin kepada Kementerian Keuangan, untuk menyetujui Jakarta melakukan kreatif financing, di antaranya melakukan apa yang disebut dengan Jakarta Collaboration Fund atau obligasi daerah dan sebagainya, yang memang belum ada," sambung Pramono.
Baca juga: Menkeu Purbaya Bertandang ke Balai Kota, Dapat Jempol Pramono
Ia menegaskan bahwa Pemprov DKI tidak membantah atau argue terhadap pemotongan dana transfer ke daerah. “Pemerintah Jakarta sama sekali tidak argue terhadap itu. Kami akan mengikuti dan kami akan menyesuaikan, karena kami tahu pasti langkah yang diambil oleh pemerintah pusat sudah dipikirkan secara matang, dan kami mengikuti sepenuhnya. Termasuk penyesuaian untuk dana bagi hasil," ucapnya.
Pramono pun berencana menyerap dana Rp200 triliun ke Bank Himbara. Ia meminta BUMD di Jakarta memanfaatkan itu. "Kami ingin memanfaatkan dana Rp200 triliun yang diputuskan oleh Kementerian Keuangan oleh Pak Menteri, ke Bank Himbara kami boleh juga memanfaatkan untuk BUMD-BUMD yang ada di Jakarta," jelasnya.
Lebih lanjut, Pramono juga meminta persetujuan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) soal rencana pembangunan Kantor Pusat Bank Jakarta di kawasan SCBD, Jakarta Selatan. "Yang terakhir, hal yang berkaitan dengan gedung Bank Jakarta yang di SCBD, kami memohon persetujuan Kementerian Keuangan, Pak Menteri, untuk bisa disetujui dan kami akan segera bangun di SCBD, untuk pusat Bank Jakarta, dalam bentuk kerjasama dengan Kementerian Keuangan," kata dia.
Sementara itu, Purbaya pun berkelakar akan memotong kembali anggaran dana bagi hasil ke Jakarta. Meski demikian, dia memastikan apabila kondisi perekonomian membaik di triwulan kedua 2026 akan ada evaluasi dan membuka peluang untuk membalikkan anggaran yang dipangkas.
"Terima kasih kepada Pak Gubernur, yang enggak banyak protes ketika dana bagi hasilnya saya potong banyak tuh hampir Rp20 triliun. Kayaknya masih bisa dipotong lagi," ucap Purbaya sambil tertawa.
"Nah tapi gini, itu kita lakukan karena ada keterbatasan di sisi fiskal, tapi ke depan ketika ekonomi sudah berbalik, ketika pendapatan saya dari pajak dan kegiatan yang meningkat, menjelang pertengahan akhir triwulan pertama tahun depan, pertengahan triwulan kedua tahun 2026, saya akan evaluasi pendapatan saya seperti apa, nanti kalau perkiraannya lebih, saya akan balikan lagi ke daerah," tambahnya.
Sekadar informasi, dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah dipangkas hampir Rp15 triliun membuat APBD DKI Jakarta 2026 hanya Rp79,06 triliun yang seharusnya Rp95,35 triliun.
Hal itu sebagai upaya creative financing yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta menyikapi pemangkasan dana transfer. “Hanya memang dengan penurunan APBD di Jakarta dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun, tentunya kami harus melakukan creative financing,” ujar Pramono usai pertemuan dengan Purbaya.
“Maka kami meminta izin kepada Kementerian Keuangan, untuk menyetujui Jakarta melakukan kreatif financing, di antaranya melakukan apa yang disebut dengan Jakarta Collaboration Fund atau obligasi daerah dan sebagainya, yang memang belum ada," sambung Pramono.
Baca juga: Menkeu Purbaya Bertandang ke Balai Kota, Dapat Jempol Pramono
Ia menegaskan bahwa Pemprov DKI tidak membantah atau argue terhadap pemotongan dana transfer ke daerah. “Pemerintah Jakarta sama sekali tidak argue terhadap itu. Kami akan mengikuti dan kami akan menyesuaikan, karena kami tahu pasti langkah yang diambil oleh pemerintah pusat sudah dipikirkan secara matang, dan kami mengikuti sepenuhnya. Termasuk penyesuaian untuk dana bagi hasil," ucapnya.
Pramono pun berencana menyerap dana Rp200 triliun ke Bank Himbara. Ia meminta BUMD di Jakarta memanfaatkan itu. "Kami ingin memanfaatkan dana Rp200 triliun yang diputuskan oleh Kementerian Keuangan oleh Pak Menteri, ke Bank Himbara kami boleh juga memanfaatkan untuk BUMD-BUMD yang ada di Jakarta," jelasnya.
Lebih lanjut, Pramono juga meminta persetujuan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) soal rencana pembangunan Kantor Pusat Bank Jakarta di kawasan SCBD, Jakarta Selatan. "Yang terakhir, hal yang berkaitan dengan gedung Bank Jakarta yang di SCBD, kami memohon persetujuan Kementerian Keuangan, Pak Menteri, untuk bisa disetujui dan kami akan segera bangun di SCBD, untuk pusat Bank Jakarta, dalam bentuk kerjasama dengan Kementerian Keuangan," kata dia.
Sementara itu, Purbaya pun berkelakar akan memotong kembali anggaran dana bagi hasil ke Jakarta. Meski demikian, dia memastikan apabila kondisi perekonomian membaik di triwulan kedua 2026 akan ada evaluasi dan membuka peluang untuk membalikkan anggaran yang dipangkas.
"Terima kasih kepada Pak Gubernur, yang enggak banyak protes ketika dana bagi hasilnya saya potong banyak tuh hampir Rp20 triliun. Kayaknya masih bisa dipotong lagi," ucap Purbaya sambil tertawa.
"Nah tapi gini, itu kita lakukan karena ada keterbatasan di sisi fiskal, tapi ke depan ketika ekonomi sudah berbalik, ketika pendapatan saya dari pajak dan kegiatan yang meningkat, menjelang pertengahan akhir triwulan pertama tahun depan, pertengahan triwulan kedua tahun 2026, saya akan evaluasi pendapatan saya seperti apa, nanti kalau perkiraannya lebih, saya akan balikan lagi ke daerah," tambahnya.
Sekadar informasi, dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah dipangkas hampir Rp15 triliun membuat APBD DKI Jakarta 2026 hanya Rp79,06 triliun yang seharusnya Rp95,35 triliun.
(rca)
Lihat Juga :
