Pertanyakan Kerja Sama Stadion Patriot, DPRD Bakal Minta Klarifikasi Dispora
Rabu, 17 September 2025 - 20:52 WIB
loading...
DPRD Kota Bekasi mempertanyakan penandatanganan MoU sewa kelola Stadion Patriot Chandrabaga di Jalan Ahmad Yani. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - DPRD Kota Bekasi mempertanyakan penandatanganan MoU sewa kelola Stadion Patriot Chandrabaga di Jalan Ahmad Yani. Rencananya, Dinas Pemuda dan Olahraga akan dimintai klarifikasi terkait kerja sama tersebut.
“Segera akan meminta penjelasan kepada Dispora,” kata anggota DPRD Kota Bekasi Ahmadi, Rabu (17/9/2025).
Ahmadi menambahkan, klarifikasi itu diperlukan mengingat kerja sama stadion itu tidak melibatkan DPRD selaku pengawas. Karena, pengawasan akan diperlukan agar tidak terjadinya kesalahan. “Sejauh ini kami di Komisi IV tidak pernah dilibatkan, padahal posisinya mitra kerja kami adalah Dispora,” ucapnya.
Baca juga: PLN Ungkap Kronologi Padamnya Listrik di Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi
Bukan hanya itu, kata Ahmadi, tidak dilibatkannya dewan dalam setiap kebijakannya dinilai pemerintah daerah telah melanggar UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Padahal, aturan itu mengatur terkait pengelolaan barang milik daerah harus mendapat persetujuan DPRD. “Terutama untuk kerjasama jangka panjang, termasuk yang berpotensi memengaruhi kepentingan publik maupun keuangan daerah,” katanya.
Seperti yang diketahui, Pemerintah Kota Bekasi menyepakati kerjasama dengan pihak swasta untuk pengelolaan stadion Patriot Chandrabaga, Senin 15 September 2025.
“Segera akan meminta penjelasan kepada Dispora,” kata anggota DPRD Kota Bekasi Ahmadi, Rabu (17/9/2025).
Ahmadi menambahkan, klarifikasi itu diperlukan mengingat kerja sama stadion itu tidak melibatkan DPRD selaku pengawas. Karena, pengawasan akan diperlukan agar tidak terjadinya kesalahan. “Sejauh ini kami di Komisi IV tidak pernah dilibatkan, padahal posisinya mitra kerja kami adalah Dispora,” ucapnya.
Baca juga: PLN Ungkap Kronologi Padamnya Listrik di Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi
Bukan hanya itu, kata Ahmadi, tidak dilibatkannya dewan dalam setiap kebijakannya dinilai pemerintah daerah telah melanggar UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Padahal, aturan itu mengatur terkait pengelolaan barang milik daerah harus mendapat persetujuan DPRD. “Terutama untuk kerjasama jangka panjang, termasuk yang berpotensi memengaruhi kepentingan publik maupun keuangan daerah,” katanya.
Seperti yang diketahui, Pemerintah Kota Bekasi menyepakati kerjasama dengan pihak swasta untuk pengelolaan stadion Patriot Chandrabaga, Senin 15 September 2025.
(cip)
Lihat Juga :
