Rembuk Nelayan 2025, Meminta Prabowo Perhatikan Nasib Nelayan dan Pelaku Usaha Perikanan
Minggu, 14 September 2025 - 17:06 WIB
loading...
Rembuk Nelayan 2025 ini berlangsung di Gedung Srijaya, Surabaya, Sabtu (13/9/2025). Acara ini dihadiri ratusan nelayan dan pelaku usaha perikanan dari berbagai daerah di Indonesia. Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
SURABAYA - Ratusan nelayan dan pelaku usaha perikanan menggelar Rembuk Nelayan 2025. Kegiatan ini untuk merefleksikan kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dinilai masih merugikan bagi para nelayan dan pelaku usaha perikanan di tanah air.
Mereka merumuskan beberapa poin penting yang akan disuarakan ke Pemerintahan Prabowo-Gibran agar kebijakannya di sektor perikanan bisa berpihak terhadap kemajuan dan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan. Rembuk Nelayan 2025 ini berlangsung di Gedung Srijaya, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (13/9/2025). Baca juga: Kontribusi Sektor Perikanan Minim, Panggah DPR: Maraknya Praktik Illegal Fishing
"Rembuk Nelayan 2025 ini atas dasar keresahan dan keluhan dari nelayan dan pelaku usaha perikanan yang tergabung dalam Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) terkait permasalahan di industri perikanan seperti kepastian usaha perikanan, penegakan hukum, adanya kapal asing, PBB laut dan lainnya," kata Ketua Umum SNI Hadi Sutrisno.
Rembuk Nelayan 2025 dihadiri delegasi dari berbagai daerah. Mulai dari Jakarta, Probolinggo, Cilacap, Pati, Rembang, Brebes, Banyuwangi, Tegal, Madura, Tuban, Indramayu, Lamongan, Bitung, Sumatera Utara, Cirebon, Jember, Kalimantan, Sumatera, hingga Sulawesi.
Menyikapi dan merefleksikan Pemerintahan Prabowo-Gibran yang telah berjalan 10 bulan, mereka berharap pemerintah lebih memperhatikan nelayan dan pelaku usaha perikanan di Indonesia. Hadi menjelaskan, kebijakan KKP saat ini menimbulkan beban bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan.
Mereka mendesak KKP mengeluarkan kebijakan fiskal ekspansi selektif untuk memberikan subsidi pelaku perikanan di sektor perikanan BBM solar di subsidi. Kemudian penurunan PNBP 3%, penghapusan PBB laut, menolak naturalisasi kapal asing, serta mengevaluasi kebijakan lainnya yang tidak berpihak bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan.
"Kita akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Soebianto untuk melakukan evaluasi kebijakan KKP yang saat ini tidak berpihak kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan," ungkapnya. Baca juga: Lindungi Nelayan Cilincing, Pramono: Jangan Sampai Terganggu Tanggul Beton
Sekjen SNI James Then mengatakan, iklim perikanan dI Indonesia sedang mengalami kondisi buruk. Karenanya nelayan dan pelaku usaha menyuarakan keresahan dan kegelisahan terhadap situasi industri perikanan saat ini.
Ia juga menyoroti kebijakan KKP yang belum memihak bagi para nelayan dan pelaku usaha perikanan. "Potensi gelombang protes terhadap kebijakan KKP terus meluas karena kebijakan yang sepihak dan merugikan bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan" katanya.
Mereka merumuskan beberapa poin penting yang akan disuarakan ke Pemerintahan Prabowo-Gibran agar kebijakannya di sektor perikanan bisa berpihak terhadap kemajuan dan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan. Rembuk Nelayan 2025 ini berlangsung di Gedung Srijaya, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (13/9/2025). Baca juga: Kontribusi Sektor Perikanan Minim, Panggah DPR: Maraknya Praktik Illegal Fishing
"Rembuk Nelayan 2025 ini atas dasar keresahan dan keluhan dari nelayan dan pelaku usaha perikanan yang tergabung dalam Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) terkait permasalahan di industri perikanan seperti kepastian usaha perikanan, penegakan hukum, adanya kapal asing, PBB laut dan lainnya," kata Ketua Umum SNI Hadi Sutrisno.
Rembuk Nelayan 2025 dihadiri delegasi dari berbagai daerah. Mulai dari Jakarta, Probolinggo, Cilacap, Pati, Rembang, Brebes, Banyuwangi, Tegal, Madura, Tuban, Indramayu, Lamongan, Bitung, Sumatera Utara, Cirebon, Jember, Kalimantan, Sumatera, hingga Sulawesi.
Menyikapi dan merefleksikan Pemerintahan Prabowo-Gibran yang telah berjalan 10 bulan, mereka berharap pemerintah lebih memperhatikan nelayan dan pelaku usaha perikanan di Indonesia. Hadi menjelaskan, kebijakan KKP saat ini menimbulkan beban bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan.
Mereka mendesak KKP mengeluarkan kebijakan fiskal ekspansi selektif untuk memberikan subsidi pelaku perikanan di sektor perikanan BBM solar di subsidi. Kemudian penurunan PNBP 3%, penghapusan PBB laut, menolak naturalisasi kapal asing, serta mengevaluasi kebijakan lainnya yang tidak berpihak bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan.
"Kita akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Soebianto untuk melakukan evaluasi kebijakan KKP yang saat ini tidak berpihak kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan," ungkapnya. Baca juga: Lindungi Nelayan Cilincing, Pramono: Jangan Sampai Terganggu Tanggul Beton
Sekjen SNI James Then mengatakan, iklim perikanan dI Indonesia sedang mengalami kondisi buruk. Karenanya nelayan dan pelaku usaha menyuarakan keresahan dan kegelisahan terhadap situasi industri perikanan saat ini.
Ia juga menyoroti kebijakan KKP yang belum memihak bagi para nelayan dan pelaku usaha perikanan. "Potensi gelombang protes terhadap kebijakan KKP terus meluas karena kebijakan yang sepihak dan merugikan bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan" katanya.
(poe)
Lihat Juga :
