Brimob Polda Metro Diminta Klarifikasi Terkait Insiden Salah Tangkap Intelijen TNI
Jum'at, 05 September 2025 - 14:24 WIB
loading...
Direktur Eksekutif Nusantara Parameter Indeks (NPI) Murmahudi meminta pimpinan Brimob Polda Metro Jaya memberikan klarifikasi terkait insiden penangkapan intelijen TNI. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Pimpinan Korps Brimob Polda Metro Jaya diminta memberikan klarifikasi terkait insiden penangkapan anggota intelijen TNI saat unjuk rasa 28 Agustus 2025 di Jakarta. Peristiwa tersebut menjadi sorotan publik setelah foto penangkapan viral di media sosial (medsos).
"Klarifikasi terbuka dari Brimob Polda Metro sangat penting demi menghindari salah tafsir di masyarakat sekaligus mencegah munculnya narasi yang berpotensi mengadu domba antar institusi negara,” kata Direktur Eksekutif Nusantara Parameter Indeks (NPI) Murmahudi, Jumat (5/9/2025).
Murmahudi mengingatkan yang lebih berbahaya bukan hanya insiden salah tangkapnya, melainkan beredarnya foto yang mempermalukan aparat negara dan dapat menimbulkan preseden buruk.
Baca juga: 43 Orang Jadi Tersangka Perusuh Demo Ricuh di Jakarta, 1 Orang Masih Diburu
“Yang harus diusut bukan hanya kesalahpahaman dalam penindakan, tapi juga siapa oknum yang dengan sengaja menyebarkan foto hingga viral. Itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, karena mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang merugikan institusi negara tanpa izin, sebagaimana diatur dalam UU ITE Pasal 27 dan 28,” ucapnya.
Dalam prinsip hukum pidana, kata Murmahudi, setiap tindakan aparat harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Apalagi, TNI dan Polri sama-sama merupakan alat negara yang memiliki peran vital menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa.
Baca juga: Polisi Kejar Aktor Intelektual dan Aliran Dana Demo Ricuh di Jakarta
“Jika kasus seperti ini dibiarkan tanpa klarifikasi, masyarakat akan mudah digiring oleh framing negatif, seolah terjadi konflik terbuka antara TNI dan Polri. Padahal faktanya ini hanya kesalahpahaman teknis,” ujarnya.
Murmahudi mencontohkan, sikap terbuka yang ditunjukkan pimpinan Brimob di Sumatera Selatan beberapa waktu lalu ketika terjadi kesalahpahaman serupa patut dijadikan teladan.
“Pimpinan Brimob di Sumsel saat itu langsung memberikan klarifikasi resmi di depan publik, sehingga suasana tetap kondusif dan tidak menimbulkan kegaduhan berkepanjangan,” ucapnya.
Murmahudi menilai, klarifikasi dari Brimob Polda Metro Jaya justru akan memperkuat soliditas TNI-Polri, sekaligus menegaskan kepada publik bahwa kedua institusi negara tersebut tetap solid dan tidak bisa dipecah belah.
“Yang diuntungkan dari viralnya peristiwa ini hanyalah kelompok yang ingin melihat TNI dan Polri terbelah. Karena itu pimpinan Brimob harus menunjukkan jiwa besar, memberikan penjelasan resmi, dan mengusut tuntas siapa yang memviralkan foto tersebut,” tandasnya.
Murmahudi mengingatkan dampak serius apabila kasus ini dibiarkan tanpa klarifikasi. “Selain merusak citra aparat keamanan, juga berpotensi menimbulkan distrust publik terhadap institusi negara. Padahal kepercayaan publik adalah modal utama dalam menjaga stabilitas sosial dan politik,” ucapnya.
"Klarifikasi terbuka dari Brimob Polda Metro sangat penting demi menghindari salah tafsir di masyarakat sekaligus mencegah munculnya narasi yang berpotensi mengadu domba antar institusi negara,” kata Direktur Eksekutif Nusantara Parameter Indeks (NPI) Murmahudi, Jumat (5/9/2025).
Murmahudi mengingatkan yang lebih berbahaya bukan hanya insiden salah tangkapnya, melainkan beredarnya foto yang mempermalukan aparat negara dan dapat menimbulkan preseden buruk.
Baca juga: 43 Orang Jadi Tersangka Perusuh Demo Ricuh di Jakarta, 1 Orang Masih Diburu
“Yang harus diusut bukan hanya kesalahpahaman dalam penindakan, tapi juga siapa oknum yang dengan sengaja menyebarkan foto hingga viral. Itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, karena mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang merugikan institusi negara tanpa izin, sebagaimana diatur dalam UU ITE Pasal 27 dan 28,” ucapnya.
Dalam prinsip hukum pidana, kata Murmahudi, setiap tindakan aparat harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Apalagi, TNI dan Polri sama-sama merupakan alat negara yang memiliki peran vital menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa.
Baca juga: Polisi Kejar Aktor Intelektual dan Aliran Dana Demo Ricuh di Jakarta
“Jika kasus seperti ini dibiarkan tanpa klarifikasi, masyarakat akan mudah digiring oleh framing negatif, seolah terjadi konflik terbuka antara TNI dan Polri. Padahal faktanya ini hanya kesalahpahaman teknis,” ujarnya.
Murmahudi mencontohkan, sikap terbuka yang ditunjukkan pimpinan Brimob di Sumatera Selatan beberapa waktu lalu ketika terjadi kesalahpahaman serupa patut dijadikan teladan.
“Pimpinan Brimob di Sumsel saat itu langsung memberikan klarifikasi resmi di depan publik, sehingga suasana tetap kondusif dan tidak menimbulkan kegaduhan berkepanjangan,” ucapnya.
Murmahudi menilai, klarifikasi dari Brimob Polda Metro Jaya justru akan memperkuat soliditas TNI-Polri, sekaligus menegaskan kepada publik bahwa kedua institusi negara tersebut tetap solid dan tidak bisa dipecah belah.
“Yang diuntungkan dari viralnya peristiwa ini hanyalah kelompok yang ingin melihat TNI dan Polri terbelah. Karena itu pimpinan Brimob harus menunjukkan jiwa besar, memberikan penjelasan resmi, dan mengusut tuntas siapa yang memviralkan foto tersebut,” tandasnya.
Murmahudi mengingatkan dampak serius apabila kasus ini dibiarkan tanpa klarifikasi. “Selain merusak citra aparat keamanan, juga berpotensi menimbulkan distrust publik terhadap institusi negara. Padahal kepercayaan publik adalah modal utama dalam menjaga stabilitas sosial dan politik,” ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
