Spanduk Bergambar Eko Patrio Diinjak-injak saat Demo Buruh di Depan DPR
Kamis, 28 Agustus 2025 - 13:35 WIB
loading...
Buruh injak-injak spanduk bergambar Anggota DPR dari PAN Eko Patrio. Foto: Yudistiro Pranoto
A
A
A
JAKARTA - Aksi buruh di depan Gedung DPR/MPR, Kamis (28/8/2025), diwarnai dengan tindakan simbolis salah seorang pendemo yang menginjak spanduk bergambar Eko Patrio , komedian sekaligus anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN). Spanduk tersebut diketahui merupakan spanduk ucapan Milad ke-27 PAN.
Seorang peserta aksi terlihat berdiri tepat di atas gambar Eko Patrio, sementara di sekitarnya massa aksi terus bergerak menyuarakan tuntutannya. Aksi ini terjadi bersamaan dengan demonstrasi besar-besaran buruh yang membawa enam tuntutan utama, mulai dari penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga desakan pencabutan omnibus law.
Pantauan di lapangan menunjukkan, kondisi di dalam kompleks DPR terpantau lengang, tanpa aktivitas berarti dari para anggota dewan. Diketahui, Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Slipi, Jakarta Pusat ditutup oleh aparat kepolisian imbas demo buruh tersebut.
Baca juga: Buruh Mulai Berdatangan ke DPR, Jalan Gatot Subroto Arah Slipi Ditutup
Dari pantauan SindoNews, penutupan jalan diberlakukan sekitar pukul 10.25 WIB. Penutupan jalan dilakukan ketika massa aksi tiba di dekat gerbang utama Kompleks Parlemen, Senayan.
Sebelumnya diberitakan, Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan, unjuk rasa akan dipusatkan di depan DPR atau Istana Kepresidenan.
Setidaknya ada 10 ribu buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota. Aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional bernama Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah (HOSTUM) yang menuntut perbaikan kebijakan ketenagakerjaan.
Aksi serupa juga akan digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar seperti Serang - Banten, Bandung - Jawa Barat, Semarang - Jawa Tengah, Surabaya - Jawa Timur, Medan - Sumatera Utara, Banda Aceh - Aceh, Batam - Kepulauan Riau, Bandar Lampung - Lampung, Banjarmasin - Kalimantan Selatan, Pontianak - Kalimantan Barat, Samarinda-Kalimantan Timur, Makassar - Sulawesi Selatan, Gorontalo.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago tak masalah para buruh menggelar unjuk rasa. Ia berkata, UU memperbolehkan unjuk rasa sebagai kontrol sistem terhadap Pemerintah dan parlemen.
"Yang pertama demonstrasi diperbolehkan oleh UU, sebagai bentuk kontrol system yang efektif terhadap pemerintah dan parlemen. Namun pelaksanaannya tidak boleh anarkis dan merusak fasilitas umum, yang merugikan rakyat," kata Irma, Kamis (28/8/2025).
Terlebih, kata Irma, tuntutan pada buruh bersifat normatif dan sudah banyak masyarakat yang tahu. "Salah satunya terkait outsourcing, reformasi pajak, revisi segera UU Ketenagakerjaan sesuai amanat MK dan kenaikan upah," ujar Irma.
Ia menegaskan, Komisi IX DPR telah bekerja menyusun draft revisi UU Tenaga Kerja (TK) dan sudah membuat agenda untuk mengundang partisipasi kawan-kawan perwakilan serikat untuk audensi. "Kalau soal yang berkaitan dengan Pemerintah tentu kami berharap ada komunikasi yang konstruktif, agar terjadi win win solution," tegasnya.
Seorang peserta aksi terlihat berdiri tepat di atas gambar Eko Patrio, sementara di sekitarnya massa aksi terus bergerak menyuarakan tuntutannya. Aksi ini terjadi bersamaan dengan demonstrasi besar-besaran buruh yang membawa enam tuntutan utama, mulai dari penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga desakan pencabutan omnibus law.
Pantauan di lapangan menunjukkan, kondisi di dalam kompleks DPR terpantau lengang, tanpa aktivitas berarti dari para anggota dewan. Diketahui, Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Slipi, Jakarta Pusat ditutup oleh aparat kepolisian imbas demo buruh tersebut.
Baca juga: Buruh Mulai Berdatangan ke DPR, Jalan Gatot Subroto Arah Slipi Ditutup
Dari pantauan SindoNews, penutupan jalan diberlakukan sekitar pukul 10.25 WIB. Penutupan jalan dilakukan ketika massa aksi tiba di dekat gerbang utama Kompleks Parlemen, Senayan.
Sebelumnya diberitakan, Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan, unjuk rasa akan dipusatkan di depan DPR atau Istana Kepresidenan.
Setidaknya ada 10 ribu buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota. Aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional bernama Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah (HOSTUM) yang menuntut perbaikan kebijakan ketenagakerjaan.
Aksi serupa juga akan digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar seperti Serang - Banten, Bandung - Jawa Barat, Semarang - Jawa Tengah, Surabaya - Jawa Timur, Medan - Sumatera Utara, Banda Aceh - Aceh, Batam - Kepulauan Riau, Bandar Lampung - Lampung, Banjarmasin - Kalimantan Selatan, Pontianak - Kalimantan Barat, Samarinda-Kalimantan Timur, Makassar - Sulawesi Selatan, Gorontalo.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago tak masalah para buruh menggelar unjuk rasa. Ia berkata, UU memperbolehkan unjuk rasa sebagai kontrol sistem terhadap Pemerintah dan parlemen.
"Yang pertama demonstrasi diperbolehkan oleh UU, sebagai bentuk kontrol system yang efektif terhadap pemerintah dan parlemen. Namun pelaksanaannya tidak boleh anarkis dan merusak fasilitas umum, yang merugikan rakyat," kata Irma, Kamis (28/8/2025).
Terlebih, kata Irma, tuntutan pada buruh bersifat normatif dan sudah banyak masyarakat yang tahu. "Salah satunya terkait outsourcing, reformasi pajak, revisi segera UU Ketenagakerjaan sesuai amanat MK dan kenaikan upah," ujar Irma.
Ia menegaskan, Komisi IX DPR telah bekerja menyusun draft revisi UU Tenaga Kerja (TK) dan sudah membuat agenda untuk mengundang partisipasi kawan-kawan perwakilan serikat untuk audensi. "Kalau soal yang berkaitan dengan Pemerintah tentu kami berharap ada komunikasi yang konstruktif, agar terjadi win win solution," tegasnya.
(rca)
Lihat Juga :
