Kecam Keras Polisi Aniaya Jurnalis saat Demo DPR, Sahroni: Propam Harus Cari dan Hukum Berat Pelaku
Rabu, 27 Agustus 2025 - 14:26 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni buka suara menanggapi aksi kekerasan aparat kepolisian terhadap jurnalis foto saat meliput aksi demonstrasi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/8/2025). Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni buka suara menanggapi aksi kekerasan aparat kepolisian terhadap jurnalis foto saat meliput aksi demonstrasi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/8/2025). Sahroni meminta Propam Polda Metro Jaya mengusut dugaan penganiayaan ini.
Jika tidak, dia khawatir publik menduga ada pembiaran terhadap aksi ini. “Saya mengecam keras aksi oknum tersebut. Ini jelas tindakan pribadi oknum, di luar dari SOP dan arahan yang diberikan. Propam Polda Metro Jaya harus bergerak cepat, cari oknum tersebut dan tindak tegas," ujar Sahroni, Rabu (27/8/2025).
Baca juga: Demo Tolak Fasilitas DPR Ricuh, Massa Serang Mobil di Senayan
Menurut dia, tidak boleh ada impunitas. "Kalau tidak ditangani serius, publik akan melihat seolah-olah aparat menormalisasi kekerasan apalagi terhadap pers, padahal ini jelas pelanggaran berat,” ucapnya.
Sahroni kembali mengingatkan aparat kepolisian yang bertugas untuk selalu mengedepankan pendekatan humanis terhadap siapa pun yang mereka temui di lapangan. “Kan sudah jelas, aparat harus berlaku humanis dan mengikuti SOP yang sudah diberikan. Jangan sampai terbawa emosi di lapangan. Harus humanis baik ke massa aksi maupun pers," ujarnya.
Apalagi pekerjaan pers itu dilindungi undang-undang. Sahroni mengatakan, pers bebas meliput di lokasi untuk menghasilkan informasi yang autentik bagi publik.
"Jadi kalau pers sampai jadi korban kekerasan dan intimidasi, itu sama saja dengan upaya pembungkaman. Ini bisa menjadi preseden buruk bagi demokrasi kita. Makanya aksi oknum tersebut harus diusut tuntas,” katanya.
Diketahui, aksi kekerasan aparat kepolisian terhadap jurnalis tersebut terjadi saat meliput aksi demonstrasi di Gedung DPR, Senin (25/8/2025). Jurnalis foto dipukul karena memotret salah satu oknum yang tengah menganiaya pendemo.
Jurnalis itu dipukul di kepala dan tangan. Direktur LBH Pers Mustafa Layong mengutuk dan mendesak kepolisian berbenah sekaligus menghentikan normalisasi praktik kekerasan yang dibalut penertiban serta pengamanan.
Jika tidak, dia khawatir publik menduga ada pembiaran terhadap aksi ini. “Saya mengecam keras aksi oknum tersebut. Ini jelas tindakan pribadi oknum, di luar dari SOP dan arahan yang diberikan. Propam Polda Metro Jaya harus bergerak cepat, cari oknum tersebut dan tindak tegas," ujar Sahroni, Rabu (27/8/2025).
Baca juga: Demo Tolak Fasilitas DPR Ricuh, Massa Serang Mobil di Senayan
Menurut dia, tidak boleh ada impunitas. "Kalau tidak ditangani serius, publik akan melihat seolah-olah aparat menormalisasi kekerasan apalagi terhadap pers, padahal ini jelas pelanggaran berat,” ucapnya.
Sahroni kembali mengingatkan aparat kepolisian yang bertugas untuk selalu mengedepankan pendekatan humanis terhadap siapa pun yang mereka temui di lapangan. “Kan sudah jelas, aparat harus berlaku humanis dan mengikuti SOP yang sudah diberikan. Jangan sampai terbawa emosi di lapangan. Harus humanis baik ke massa aksi maupun pers," ujarnya.
Apalagi pekerjaan pers itu dilindungi undang-undang. Sahroni mengatakan, pers bebas meliput di lokasi untuk menghasilkan informasi yang autentik bagi publik.
"Jadi kalau pers sampai jadi korban kekerasan dan intimidasi, itu sama saja dengan upaya pembungkaman. Ini bisa menjadi preseden buruk bagi demokrasi kita. Makanya aksi oknum tersebut harus diusut tuntas,” katanya.
Diketahui, aksi kekerasan aparat kepolisian terhadap jurnalis tersebut terjadi saat meliput aksi demonstrasi di Gedung DPR, Senin (25/8/2025). Jurnalis foto dipukul karena memotret salah satu oknum yang tengah menganiaya pendemo.
Jurnalis itu dipukul di kepala dan tangan. Direktur LBH Pers Mustafa Layong mengutuk dan mendesak kepolisian berbenah sekaligus menghentikan normalisasi praktik kekerasan yang dibalut penertiban serta pengamanan.
(jon)
Lihat Juga :
