Menteri LH Minta Percepat Operasional TPPAS Lulut Nambo
Rabu, 20 Agustus 2025 - 23:26 WIB
loading...
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempercepat operasional Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo, Kabupaten Bogor. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Barat diminta mempercepat operasional Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo, Kabupaten Bogor. TPPAS Lulut Nambo diproyeksikan mampu menampung dan mengolah sampah dari empat kabupaten/kota di sekitar lokasi.
"Lulut Nambo ini tentu diperlukan langkah-langkah operasional yang cepat dari pemerintah provinsi, karena memang ini pemerintahan baru. Kita harapkan segera dilakukan percepatan, di antaranya mengoperasionalkan teknologi RDF," ujar Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq , Rabu (20/8/2025).
Diketahui, TPPAS adalah fasilitas yang digunakan untuk mengolah dan memproses sampah hingga mencapai tahap akhir sebelum dibuang atau dikembalikan ke lingkungan dengan aman. TPPAS merupakan tempat yang lebih modern dan terencana dibandingkan dengan Tempat Pemroses Akhir (TPA) konvensional, yang sering kali hanya berfungsi sebagai tempat penampungan sampah tanpa pengolahan yang memadai.
Dalam kunjungannya ke lokasi TPPAS di Kecamatan Klapanunggal, Bogor, Menteri Hanif mengatakan, keterlambatan pengoperasian fasilitas ini sudah menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Padahal, TPPAS Lulut Nambo diproyeksikan mampu menampung dan mengolah sampah dari empat kabupaten/kota di sekitar lokasi.
Baca Juga: TPA Cipayung Overload, Depok Siap Kirim 750 Ton Sampah ke TPPAS Lulut-Nambo
Menurut Hanif, penerapan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) sangat potensial di TPPAS Lulut Nambo. Dua industri semen besar di sekitar lokasi siap menyerap hasil olahan RDF, sehingga dapat mempercepat solusi pengelolaan sampah sekaligus mendukung penyediaan energi alternatif ramah lingkungan.
Hanif mengatakan, bangunan sudah ada, tinggal ganti mesin. "Katakanlah 3–4 bulan sudah bisa dioperasikan. Lokasinya juga sangat dekat, hanya sekitar 4 kilometer dari Indocement, yang kapasitasnya lebih dari 1.000 ton per hari," katanya.
Hanif mengakui hambatan utama bersifat nonteknis. Karena itu, dia mendesak Pemprov Jabar segera mengambil langkah konkret agar percepatan operasional dapat segera terwujud.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat Ai Saadiyah Dwidaningsih menyampaikan bahwa Pemprov Jabar telah mengakhiri kerja sama lama terkait proyek TPPAS Lulut Nambo. Hal itu dilakukan pada 22 Juli 2025.
"Gubernur sudah menyampaikan surat pengakhiran kerja sama. Sekarang ini kami sedang melakukan audit bersama BPKP Jabar untuk menilai aset-aset yang ada di Nambo," ujarnya.
Ai menambahkan, pihaknya akan merumuskan mekanisme kerja sama baru sesuai arahan Menteri LH. "Kami berharap dengan arahan Pak Menteri, karena ini kedaruratan, mekanisme kerja sama bisa dibuat lebih sederhana. Indocement sangat mungkin menjadi mitra, meskipun pada lelang KPBU sebelumnya mereka tidak lolos," pungkasnya.
"Lulut Nambo ini tentu diperlukan langkah-langkah operasional yang cepat dari pemerintah provinsi, karena memang ini pemerintahan baru. Kita harapkan segera dilakukan percepatan, di antaranya mengoperasionalkan teknologi RDF," ujar Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq , Rabu (20/8/2025).
Diketahui, TPPAS adalah fasilitas yang digunakan untuk mengolah dan memproses sampah hingga mencapai tahap akhir sebelum dibuang atau dikembalikan ke lingkungan dengan aman. TPPAS merupakan tempat yang lebih modern dan terencana dibandingkan dengan Tempat Pemroses Akhir (TPA) konvensional, yang sering kali hanya berfungsi sebagai tempat penampungan sampah tanpa pengolahan yang memadai.
Dalam kunjungannya ke lokasi TPPAS di Kecamatan Klapanunggal, Bogor, Menteri Hanif mengatakan, keterlambatan pengoperasian fasilitas ini sudah menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Padahal, TPPAS Lulut Nambo diproyeksikan mampu menampung dan mengolah sampah dari empat kabupaten/kota di sekitar lokasi.
Baca Juga: TPA Cipayung Overload, Depok Siap Kirim 750 Ton Sampah ke TPPAS Lulut-Nambo
Menurut Hanif, penerapan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) sangat potensial di TPPAS Lulut Nambo. Dua industri semen besar di sekitar lokasi siap menyerap hasil olahan RDF, sehingga dapat mempercepat solusi pengelolaan sampah sekaligus mendukung penyediaan energi alternatif ramah lingkungan.
Hanif mengatakan, bangunan sudah ada, tinggal ganti mesin. "Katakanlah 3–4 bulan sudah bisa dioperasikan. Lokasinya juga sangat dekat, hanya sekitar 4 kilometer dari Indocement, yang kapasitasnya lebih dari 1.000 ton per hari," katanya.
Hanif mengakui hambatan utama bersifat nonteknis. Karena itu, dia mendesak Pemprov Jabar segera mengambil langkah konkret agar percepatan operasional dapat segera terwujud.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat Ai Saadiyah Dwidaningsih menyampaikan bahwa Pemprov Jabar telah mengakhiri kerja sama lama terkait proyek TPPAS Lulut Nambo. Hal itu dilakukan pada 22 Juli 2025.
"Gubernur sudah menyampaikan surat pengakhiran kerja sama. Sekarang ini kami sedang melakukan audit bersama BPKP Jabar untuk menilai aset-aset yang ada di Nambo," ujarnya.
Ai menambahkan, pihaknya akan merumuskan mekanisme kerja sama baru sesuai arahan Menteri LH. "Kami berharap dengan arahan Pak Menteri, karena ini kedaruratan, mekanisme kerja sama bisa dibuat lebih sederhana. Indocement sangat mungkin menjadi mitra, meskipun pada lelang KPBU sebelumnya mereka tidak lolos," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
