Putus Siklus Karhutla Kalteng, Legislator Partai Perindo Sarnadie D Uga: Kesadaran Kolektif Kunci Lindungi Hutan Katingan
Jum'at, 15 Agustus 2025 - 20:39 WIB
loading...
Anggota DPRD Katingan dari Partai Perindo, Sarnadie D Uga menegaskan ancaman Karhutla bisa diakhiri jika ada kesadaran kolektif dan perilaku baru dalam mengelola lahan. Foto/Dok.SindoNews
A
A
A
KATINGAN - Setiap musim kemarau, bayang-bayang kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) selalu menghantui Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) termasuk Kabupaten Katingan. Anggota DPRD Katingan, Sarnadie D Uga menegaskan bahwa ancaman ini bisa diakhiri jika ada kesadaran kolektif dan perilaku baru dalam mengelola lahan di tengah masyarakat.
Legislator Partai Perindo atau dikenal dengan Partai Kita ini mengatakan, pencegahan Karhutla tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum dan pemadaman api saat kejadian. Kuncinya adalah membangun kesadaran sejak dini melalui edukasi yang konsisten.
Baca juga: Pacu Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan, Partai Perindo-Pemkab Halmahera Selatan Siap Bangun Kolaborasi
“Sosialisasi sangat penting sebagai langkah preventif, agar masyarakat tidak sembarangan membakar lahan,” ujar Sarnadie yang merupakan Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Katingan, Jumat (15/8/2025).
Pemerintah daerah perlu menjalankan kampanye pencegahan yang lebih kreatif. Misalnya dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama hingga kelompok pemuda, agar pesan bahaya karhutla dapat dipahami dan diikuti.
Sarnadie mengatakan, jika masyarakat punya kesadaran tinggi, mereka akan mencari cara lain yang lebih ramah lingkungan untuk membuka lahan. "Sosialisasi yang intensif bisa mendorong masyarakat untuk menerapkan pengelolaan lahan yang lebih bertanggung jawab,” tuturnya.
Data terbaru Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalteng menunjukkan, hingga 4 Agustus 2025 tercatat 1.317 hotspot dengan 326 kejadian karhutla yang membakar 451 hektare lahan, mayoritas di areal penggunaan lain (APL) dan lahan mineral. Angka ini menunjukkan karhutla masih menjadi siklus tahunan yang belum terputus.
Baca juga: DPP Perindo Gandeng Perludem Gelar FGD Bahas Tata Ulang Sistem Kepemiluan usai Putusan MK
Kalimantan Tengah sendiri memiliki 4,67 juta hektare lahan gambut yang sangat rentan terbakar. Kabupaten Katingan menjadi wilayah dengan lahan gambut terbesar, disusul Kapuas dan Kotawaringin Timur.
Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga September. Provinsi ini bahkan masuk enam besar wilayah prioritas penanganan karhutla nasional bersama Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan.
Sarnadie mengingatkan, dampak karhutla bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengganggu kesehatan, menurunkan produktivitas ekonomi, hingga membatasi aktivitas warga.
"Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, risiko Karhutla di Katingan bisa ditekan. Ini demi menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi kesehatan publik,” ucap Sarjana Teknik lulusan Universitas Palangka Raya ini.
Legislator Partai Perindo atau dikenal dengan Partai Kita ini mengatakan, pencegahan Karhutla tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum dan pemadaman api saat kejadian. Kuncinya adalah membangun kesadaran sejak dini melalui edukasi yang konsisten.
Baca juga: Pacu Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan, Partai Perindo-Pemkab Halmahera Selatan Siap Bangun Kolaborasi
“Sosialisasi sangat penting sebagai langkah preventif, agar masyarakat tidak sembarangan membakar lahan,” ujar Sarnadie yang merupakan Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Katingan, Jumat (15/8/2025).
Pemerintah daerah perlu menjalankan kampanye pencegahan yang lebih kreatif. Misalnya dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama hingga kelompok pemuda, agar pesan bahaya karhutla dapat dipahami dan diikuti.
Sarnadie mengatakan, jika masyarakat punya kesadaran tinggi, mereka akan mencari cara lain yang lebih ramah lingkungan untuk membuka lahan. "Sosialisasi yang intensif bisa mendorong masyarakat untuk menerapkan pengelolaan lahan yang lebih bertanggung jawab,” tuturnya.
Data terbaru Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalteng menunjukkan, hingga 4 Agustus 2025 tercatat 1.317 hotspot dengan 326 kejadian karhutla yang membakar 451 hektare lahan, mayoritas di areal penggunaan lain (APL) dan lahan mineral. Angka ini menunjukkan karhutla masih menjadi siklus tahunan yang belum terputus.
Baca juga: DPP Perindo Gandeng Perludem Gelar FGD Bahas Tata Ulang Sistem Kepemiluan usai Putusan MK
Kalimantan Tengah sendiri memiliki 4,67 juta hektare lahan gambut yang sangat rentan terbakar. Kabupaten Katingan menjadi wilayah dengan lahan gambut terbesar, disusul Kapuas dan Kotawaringin Timur.
Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga September. Provinsi ini bahkan masuk enam besar wilayah prioritas penanganan karhutla nasional bersama Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan.
Sarnadie mengingatkan, dampak karhutla bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengganggu kesehatan, menurunkan produktivitas ekonomi, hingga membatasi aktivitas warga.
"Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, risiko Karhutla di Katingan bisa ditekan. Ini demi menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi kesehatan publik,” ucap Sarjana Teknik lulusan Universitas Palangka Raya ini.
(shf)
Lihat Juga :
