Ditentang Warga, Bupati Pati Akhirnya Batal Naikkan PBB 250%
Jum'at, 08 Agustus 2025 - 20:17 WIB
loading...
Bupati Pati Sudewo akhirnya membatalkan rencana kenaikan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebesar 250%. Foto/SINDONEWS TV
A
A
A
JAKARTA - Demo yang dilakukan warga Pati, Jawa Tengah terkait rencana kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebesar 250% akhirnya membuahkan hasil. Bupati Pati Sudewo akhirnya membatalkan rencana kenaikan tersebut.
Keputusan Bupati Pati Sudewo membatalkan rencana kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen itu disampaikan langsung dalam konferensi pers di Pendopo Kabupaten Pati, pada Jumat (8/8/2025).
Baca juga: Inilah Bupati Pati yang Diprotes Warganya karena Naikkan Pajak hingga 250%
“Saya memohon maaf kepada masyarakat Kabupaten Pati atas kebijakan kenaikan PBB-P2 yang menimbulkan keresahan. Tujuan awalnya demi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, tetapi jika menimbulkan beban, maka saya batalkan,” kata Sudewo.
Sudewo yang didampingi Kapolresta Pati, Dandim 0718 Pati dan Kepala Kejaksaan Negeri Pati, menyatakan pembatalan kebijakan ini dilakukan demi menjaga kondusivitas daerah.
Dengan pembatalan ini, maka tarif PBB-P2 akan kembali menggunakan tarif lama yang berlaku pada tahun 2024. Namun, sebagai konsekuensinya, beberapa proyek strategis terpaksa ditunda pelaksanaannya. Proyek tersebut antara lain revitalisasi Alun-alun Pati dan pembangunan lanjutan RSUD Soewondo.
Di sisi lain meski kebijakan yang dinilai memberatkan itu telah dibatalkan, namun warga Pati tetap akan menggelar aksi demonstrasi pada 13 Agustus 2025 mendatang. Mereka mengaku sudah terlanjur kecewa dengan kebijakan Bupati Sudewo.
Baca juga: Tantang Warga Tolak Kenaikan PBB 250%, Bupati Pati: 50 Ribu Orang Pun Saya Tak Gentar
Koordinator Lapangan Aksi Teguh Istiyanto mengaku sudah telanjur kecewa dengan sikap Bupati Pati selama polemik kenaikan pajak berlangsung dan akan menggelar aksi agar bupati diganti.
"Kami tetap berencana menggelar aksi demonstrasi pada 13 Agustus mendatang," ujarnya, Kamis (8/8/2025).
Sebelumnya, penolakan terhadap kenaikan PBB sempat berlangsung ricuh di kawasan barat laut Simpang Lima, Pati. Kericuhan terjadi ketika petugas Satpol PP mencoba mengangkut paksa donasi yang dikumpulkan oleh para demonstran, sehingga menimbulkan adu mulut.
Masyarakat yang kecewa dengan kebijakan serta pernyataan Bupati berencana melanjutkan aksi protes dalam skala yang lebih besar pada 13 Agustus. Mereka menilai kebijakan kenaikan pajak tersebut sangat memberatkan di tengah situasi ekonomi yang belum pulih.
Keputusan Bupati Pati Sudewo membatalkan rencana kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen itu disampaikan langsung dalam konferensi pers di Pendopo Kabupaten Pati, pada Jumat (8/8/2025).
Baca juga: Inilah Bupati Pati yang Diprotes Warganya karena Naikkan Pajak hingga 250%
“Saya memohon maaf kepada masyarakat Kabupaten Pati atas kebijakan kenaikan PBB-P2 yang menimbulkan keresahan. Tujuan awalnya demi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, tetapi jika menimbulkan beban, maka saya batalkan,” kata Sudewo.
Sudewo yang didampingi Kapolresta Pati, Dandim 0718 Pati dan Kepala Kejaksaan Negeri Pati, menyatakan pembatalan kebijakan ini dilakukan demi menjaga kondusivitas daerah.
Dengan pembatalan ini, maka tarif PBB-P2 akan kembali menggunakan tarif lama yang berlaku pada tahun 2024. Namun, sebagai konsekuensinya, beberapa proyek strategis terpaksa ditunda pelaksanaannya. Proyek tersebut antara lain revitalisasi Alun-alun Pati dan pembangunan lanjutan RSUD Soewondo.
Di sisi lain meski kebijakan yang dinilai memberatkan itu telah dibatalkan, namun warga Pati tetap akan menggelar aksi demonstrasi pada 13 Agustus 2025 mendatang. Mereka mengaku sudah terlanjur kecewa dengan kebijakan Bupati Sudewo.
Baca juga: Tantang Warga Tolak Kenaikan PBB 250%, Bupati Pati: 50 Ribu Orang Pun Saya Tak Gentar
Koordinator Lapangan Aksi Teguh Istiyanto mengaku sudah telanjur kecewa dengan sikap Bupati Pati selama polemik kenaikan pajak berlangsung dan akan menggelar aksi agar bupati diganti.
"Kami tetap berencana menggelar aksi demonstrasi pada 13 Agustus mendatang," ujarnya, Kamis (8/8/2025).
Sebelumnya, penolakan terhadap kenaikan PBB sempat berlangsung ricuh di kawasan barat laut Simpang Lima, Pati. Kericuhan terjadi ketika petugas Satpol PP mencoba mengangkut paksa donasi yang dikumpulkan oleh para demonstran, sehingga menimbulkan adu mulut.
Masyarakat yang kecewa dengan kebijakan serta pernyataan Bupati berencana melanjutkan aksi protes dalam skala yang lebih besar pada 13 Agustus. Mereka menilai kebijakan kenaikan pajak tersebut sangat memberatkan di tengah situasi ekonomi yang belum pulih.
(shf)
Lihat Juga :
