Legislator Gerindra Usulkan Kartu Janda Jakarta, Pramono Anung: Aneh-aneh Saja
Rabu, 23 Juli 2025 - 18:38 WIB
loading...
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ogah menanggapi serius usulan legislator dari Fraksi Gerindra soal pembuatan Kartu Janda Jakarta (KJJ). Foto/Muhammad Refi Sandi
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ogah menanggapi serius usulan legislator dari Fraksi Gerindra soal pembuatan Kartu Janda Jakarta (KJJ). Menurutnya, usulan itu aneh.
"Aneh-aneh saja. Enggaklah, enggak mau jawab," kata Pramono sambil sedikit tertawa di Balai Kota Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Sebelumnya, Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta mengusulkan penerbitan Kartu Janda Jakarta (KJJ) untuk para perempuan berstatus janda di Ibu Kota. Hal itu disampaikan oleh perwakilan Fraksi Gerindra, Jamilah Abdul Gani dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (21/7/2025).
Baca Juga: Fraksi Gerindra Usul Penerbitan Kartu Janda Jakarta
"Berdasarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses Fraksi Partai Gerindra, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan penerbitan program Kartu Janda Jakarta (KJJ)," kata Jamilah dalam paparannya di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta yang dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Rano Karno dan dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah.
Jamilah menjelaskan bahwa program KJJ ini ditujukan bagi perempuan berstatus janda yang berusia 45 tahun sampai dengan 60 tahun, tidak bekerja, berperan sebagai ibu rumah tangga, ditinggal wafat oleh suami, serta terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Kartu KJJ diharapkan menjadi instrumen perlindungan sosial yang responsif terhadap kerentanan ekonomi kelompok tersebut," ucapnya.
"Aneh-aneh saja. Enggaklah, enggak mau jawab," kata Pramono sambil sedikit tertawa di Balai Kota Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Sebelumnya, Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta mengusulkan penerbitan Kartu Janda Jakarta (KJJ) untuk para perempuan berstatus janda di Ibu Kota. Hal itu disampaikan oleh perwakilan Fraksi Gerindra, Jamilah Abdul Gani dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (21/7/2025).
Baca Juga: Fraksi Gerindra Usul Penerbitan Kartu Janda Jakarta
"Berdasarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses Fraksi Partai Gerindra, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan penerbitan program Kartu Janda Jakarta (KJJ)," kata Jamilah dalam paparannya di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta yang dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Rano Karno dan dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah.
Jamilah menjelaskan bahwa program KJJ ini ditujukan bagi perempuan berstatus janda yang berusia 45 tahun sampai dengan 60 tahun, tidak bekerja, berperan sebagai ibu rumah tangga, ditinggal wafat oleh suami, serta terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Kartu KJJ diharapkan menjadi instrumen perlindungan sosial yang responsif terhadap kerentanan ekonomi kelompok tersebut," ucapnya.
(zik)
Lihat Juga :
