Dari Hulu sampai Hilir, Proyek Jabodetabek-Punjur Penuh Tantangan
Rabu, 09 September 2020 - 23:45 WIB
loading...
Kawasan Puncak dan Cianjur diplot untuk resapan air malah menjadi tujuan wisata warga ibu kota. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian ATR telah mengajukan anggaran khusus pengembangan Jabodetabek-Punjur sebesar Rp240 miliar. Rinciannya, anggaran untuk project management office (PMO) sebesar Rp105 miliar dan rencana detail tata ruang one single submission (RDTR OSS) sebanyak Rp135 miliar.
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Guspardi Gaus membenarkan usulan penambahan anggaran tersebut. “Yang sudah disetujui Kementerian Keuangan itu Rp8,9 triliun (anggaran Kementerian ATR). Kemudian, ada lagi dalam rangka masalah Jabodetabek-Punjur untuk penataan komprehensif lalu minta lagi untuk diperjuangkan Komisi II sebanyak Rp105 miliar,” ujarnya.
(Baca: Butuh Rp240 Miliar Lagi untuk Mempersolek Jabodetabek hingga Cianjur)
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengungkapkan masalah penataan Jabodetabek-Punjur itu sudah sejak lama dicanangkan pemerintah pusat. Pembenahan kawasan ini memerlukan koordinasi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota terkait. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.
Semua kebijakan dan program harus selaras sehingga pengembangan dan penataan wilayah ini berkesinambungan. “Ini kawasan yang complicated dalam berbagai hal, seperti kemacetan dan banjir. Oleh karena itu, ke depan perlu penataan secara komprehensif. Maka, anggarannya (dinamakan) Jabodetabek-Punjur,” terangnya.
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Guspardi Gaus membenarkan usulan penambahan anggaran tersebut. “Yang sudah disetujui Kementerian Keuangan itu Rp8,9 triliun (anggaran Kementerian ATR). Kemudian, ada lagi dalam rangka masalah Jabodetabek-Punjur untuk penataan komprehensif lalu minta lagi untuk diperjuangkan Komisi II sebanyak Rp105 miliar,” ujarnya.
(Baca: Butuh Rp240 Miliar Lagi untuk Mempersolek Jabodetabek hingga Cianjur)
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengungkapkan masalah penataan Jabodetabek-Punjur itu sudah sejak lama dicanangkan pemerintah pusat. Pembenahan kawasan ini memerlukan koordinasi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota terkait. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.
Semua kebijakan dan program harus selaras sehingga pengembangan dan penataan wilayah ini berkesinambungan. “Ini kawasan yang complicated dalam berbagai hal, seperti kemacetan dan banjir. Oleh karena itu, ke depan perlu penataan secara komprehensif. Maka, anggarannya (dinamakan) Jabodetabek-Punjur,” terangnya.
Lihat Juga :
