Kajati Jateng Sebut Kejaksaan Perlu Dikawal TNI, Apalagi saat Gencar Penegakan Hukum
Rabu, 25 Juni 2025 - 08:35 WIB
loading...
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jateng Hendro Dewanto menyebut pengamanan oleh militer (TNI) itu perlu dilakukan. Foto/Eka Setiawan
A
A
A
SEMARANG - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jateng Hendro Dewanto menyebut pengamanan oleh militer (TNI) itu perlu dilakukan. Apalagi, ketika Korps Adhyaksa itu sedang gencar melakukan penegakan hukum (gakkum).
"Perlu dikawal militer? Ya! Kalau di satu sisi, kalau kejaksaan lagi gencar-gencarnya (gakkum) itu saya kira sampai hari ini, kalau saya secara pribadi perlu!" kata Hendro seusai Ngopi Bareng Wartawan di kantornya, Selasa (24/6/2025) malam.
Saat ditanyakan apakah karena ketika jaksa melakukan gakkum sering mendapat banyak “gangguan”, Hendro merespons. "Kalau sampai hari ini saya kan nggak pernah diganggu, jalan aja, apa adanya, wong APH kan melakukan yang seharusnya dilakukan. Itu aja," kata Hendro yang sebelumnya bertugas sebagai Kajati Sulawesi Tenggara itu.
Baca Juga: Perpres Pelindungan Jaksa Terbit, TNI: Agar Penegak Hukum Bebas dari Ancaman
Pihak Kejati Jateng akan melakukan penandatanganan kerja sama (Mou) dengan Kodam IV/Diponegoro untuk teknis pelaksanaannya. Dia mengatakan bakal menunggu Panglima Kodam Diponegoro yang baru, yakni Mayjen TNI Achiruddin Darojat
"Itu kan sebenarnya sesuai kebutuhan (militer mengawal kejaksaan). Sesuai kebutuhan. Dan itu perlu nanti ada perjanjian atau MoU antara kita dengan Panglima Kodam (Diponegoro). Sampai hari ini masih proses, karena Pak Panglima ini kan mau ganti nih, nanti mungkin di Panglima baru kita akan melaksanakan," jelasnya.
Koordinasi dengan Kodam Diponegoro, sebut dia, sudah berjalan sangat bagus. "Kita kan juga punya Aspidmil (Asisten Pidana Militer). Jadi bukan sesuatu yang baru (koordinasi dengan militer), sebenarnya nggak baru juga. Karena memang semuanya punya tusi (tugas fungsi) yang untuk mengamankan. Apalagi sekarang sudah ada Perpres (Peraturan Presiden nomor 66 Tahun 2025)," tandas Hendro.
"Perlu dikawal militer? Ya! Kalau di satu sisi, kalau kejaksaan lagi gencar-gencarnya (gakkum) itu saya kira sampai hari ini, kalau saya secara pribadi perlu!" kata Hendro seusai Ngopi Bareng Wartawan di kantornya, Selasa (24/6/2025) malam.
Saat ditanyakan apakah karena ketika jaksa melakukan gakkum sering mendapat banyak “gangguan”, Hendro merespons. "Kalau sampai hari ini saya kan nggak pernah diganggu, jalan aja, apa adanya, wong APH kan melakukan yang seharusnya dilakukan. Itu aja," kata Hendro yang sebelumnya bertugas sebagai Kajati Sulawesi Tenggara itu.
Baca Juga: Perpres Pelindungan Jaksa Terbit, TNI: Agar Penegak Hukum Bebas dari Ancaman
Pihak Kejati Jateng akan melakukan penandatanganan kerja sama (Mou) dengan Kodam IV/Diponegoro untuk teknis pelaksanaannya. Dia mengatakan bakal menunggu Panglima Kodam Diponegoro yang baru, yakni Mayjen TNI Achiruddin Darojat
"Itu kan sebenarnya sesuai kebutuhan (militer mengawal kejaksaan). Sesuai kebutuhan. Dan itu perlu nanti ada perjanjian atau MoU antara kita dengan Panglima Kodam (Diponegoro). Sampai hari ini masih proses, karena Pak Panglima ini kan mau ganti nih, nanti mungkin di Panglima baru kita akan melaksanakan," jelasnya.
Koordinasi dengan Kodam Diponegoro, sebut dia, sudah berjalan sangat bagus. "Kita kan juga punya Aspidmil (Asisten Pidana Militer). Jadi bukan sesuatu yang baru (koordinasi dengan militer), sebenarnya nggak baru juga. Karena memang semuanya punya tusi (tugas fungsi) yang untuk mengamankan. Apalagi sekarang sudah ada Perpres (Peraturan Presiden nomor 66 Tahun 2025)," tandas Hendro.
(zik)
Lihat Juga :
