40 Tahun Kawasan Kemayoran, Bekas Bandara Pertama di Indonesia yang Terus Berinovasi dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Jum'at, 20 Juni 2025 - 06:22 WIB
loading...
Memasuki usia 40 tahun, Pusat Pengelolaan Kompleks Kemayoran (PPK Kemayoran) terus membuka diri terhadap inovasi, tetap ramah lingkungan, dan menjaga kawasan sebagai aset strategis nasional. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Memasuki usia 40 tahun, Pusat Pengelolaan Kompleks Kemayoran (PPK Kemayoran) terus membuka diri terhadap inovasi, tetap ramah lingkungan, dan menjaga kawasan sebagai aset strategis nasional. Kawasan yang dulunya bekas bandara internasional pertama di Indonesia kini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.
“Dengan fasilitas lengkap dan lokasi strategis, Kemayoran, Jakarta Pusat menjadi pilihan utama bagi pelaku usaha baik dalam maupun luar negeri untuk mengembangkan bisnis mereka,” ujar Direktur Utama PPK Kemayoran Teddy Robinson, Jumat (20/6/2025).
Baca juga: Jakarta Fair 2025 Resmi Dibuka, Ribuan Pengunjung Langsung Padati JIExpo
Sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Sekretariat Negara, PPK Kemayoran mengelola lebih dari 450 hektare aset negara. Pengelolaan dilakukan secara profesional melalui pendekatan tata kelola modern dan regulasi adaptif.
Kerja sama pemanfaatan aset negara dijalankan transparan dan efisien dengan tetap mengutamakan kepentingan publik. Hal ini berkontribusi terhadap peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekaligus menciptakan iklim investasi yang kompetitif.
“Dengan fasilitas lengkap dan lokasi strategis, Kemayoran, Jakarta Pusat menjadi pilihan utama bagi pelaku usaha baik dalam maupun luar negeri untuk mengembangkan bisnis mereka,” ujar Direktur Utama PPK Kemayoran Teddy Robinson, Jumat (20/6/2025).
Baca juga: Jakarta Fair 2025 Resmi Dibuka, Ribuan Pengunjung Langsung Padati JIExpo
Sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Sekretariat Negara, PPK Kemayoran mengelola lebih dari 450 hektare aset negara. Pengelolaan dilakukan secara profesional melalui pendekatan tata kelola modern dan regulasi adaptif.
Kerja sama pemanfaatan aset negara dijalankan transparan dan efisien dengan tetap mengutamakan kepentingan publik. Hal ini berkontribusi terhadap peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekaligus menciptakan iklim investasi yang kompetitif.
Lihat Juga :
