Wamenkop Sebut Margono Djojohadikusumo Punya Andil Besar Sistem Ekonomi Pancasila
Kamis, 19 Juni 2025 - 20:07 WIB
loading...
Wamenkop Ferry Juliantono menyebut Margono Djojohadikusumo memiliki andil besar dalam sistem ekonomi Pancasila. Foto/SindoNews
A
A
A
PURWOKERTO - Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih Ferry Juliantono menyebut Margono Djojohadikusumo memiliki andil besar dalam sistem ekonomi Pancasila.
Hal itu dikatakan Ferry Juliantoro saat menghadiri acara Talkshow Tribute To Margono: Koperasi Desa Merah Putih di Purwokerto, Jawa Tengah. Dalam kegiatan tersebut Ferry Juliantoro yang juga Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) didampingi Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Bambang Hariyadi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Iwanuddin Iskandar, Rektor Universitas Soedirman (Unsoed) Akhmad Shodiq dan Direktur Komersial BNI Muhammad Iqbal.
Baca juga: Mampang Prapatan Jadi Percontohan: Inkowapi dan Sahara Bantu Legalitas Koperasi Merah Putih
Ferry menegaskan pembentukan 80.000 KopDes/Kel Merah Putih merupakan wujud nyata dari sinergi lintas Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, yang dilandasi oleh Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025.
Hal itu dikatakan Ferry Juliantoro saat menghadiri acara Talkshow Tribute To Margono: Koperasi Desa Merah Putih di Purwokerto, Jawa Tengah. Dalam kegiatan tersebut Ferry Juliantoro yang juga Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) didampingi Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Bambang Hariyadi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Iwanuddin Iskandar, Rektor Universitas Soedirman (Unsoed) Akhmad Shodiq dan Direktur Komersial BNI Muhammad Iqbal.
Baca juga: Mampang Prapatan Jadi Percontohan: Inkowapi dan Sahara Bantu Legalitas Koperasi Merah Putih
Ferry menegaskan pembentukan 80.000 KopDes/Kel Merah Putih merupakan wujud nyata dari sinergi lintas Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, yang dilandasi oleh Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025.
Lihat Juga :
