Ojek Online Demo Hari Ini, Hasan Nasbi: Kita Cari Win-Win Solusinya

JAKARTA - Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi memastikan pemerintah siap mencarikan win-win solution atau jalan keluar dari tuntutan para ojek online (ojol) yang akan melakukan demo hari ini. Hasan mengatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga telah menggelar dialog dengan perwakilan driver ojol.

Dialog ini untuk memastikan tuntutan driver mendapatkan jalan keluar dan secara teknis akan berada di Kemenhub. "Kita cari win-win solusinya. Tapi teknisnya ini ada di teman-teman Kementerian Perhubungan yang lebih banyak terkait dengan ini," ujar Hasan dalam keterangannya kepada awak media di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Jakarta, dikutip Selasa (20/5/2025).

Hasan pun menegaskan bahwa aksi para driver ojol merupakan hak konstitusional warga negara. Meski demikian, dia mengimbau agar aksi tersebut tidak sampai mengganggu kepentingan publik secara luas.

"Kalau untuk berekspresi itu kan hak konstitusional warga negara. Jadi kalau teman-teman ojol mau mengekspresikan pendapat mereka, itu hak konstitusional mereka. Tentu kita mengimbau supaya tidak terganggu kebutuhan dan kepentingan masyarakat, kita mengimbau seperti itu," tegas Hasan.

Baca Juga: Daftar Lengkap Kereta Api Jarak Jauh Berhenti di Stasiun Jatinegara Imbas Demo Taksi dan Ojek Online

Hasan juga mengatakan bahwa pemerintah tersebut terbuka untuk menerima dan mendiskusikan aspirasi para ojol. “Dari Kementerian Perhubungan pada prinsipnya terbuka untuk mendiskusikan harapan dan aspirasi dari teman-teman ojol ini,” paparnya.

Saat ditanya soal kemungkinan perbaikan sistem menyusul aksi serupa yang kerap terjadi, Hasan menyatakan bahwa demonstrasi merupakan hal wajar dalam negara demokrasi. "Demonstrasi itu dalam negara demokrasi akan selalu ada. Orang yang ingin menyampaikan keinginannya, salah satu caranya adalah dengan seperti itu. Itu hak konstitusional yang tidak bisa kita larang," pungkasnya.

2.554 Personel Gabungan Dikerahkan

Sebanyak 2.554 personel gabungan Polri, TNI, dan Pemprov DKI dikerahkan dalam pengamanan aksi unjuk rasa massa pengemudi taksi dan ojek online di dua titik kawasan Patung Kuda, Monas dan depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat pada Selasa (20/5/2025).

Diketahui, aksi ini melibatkan sejumlah komunitas dan aliansi pengemudi ojek online. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, mengatakan bahwa pengamanan dilakukan tanpa membawa senjata api.

"Kami pastikan pengamanan dilakukan secara humanis dan profesional. Petugas tidak dibekali senjata api karena tugas utama kami adalah menjaga keamanan dan melayani masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya," ucap Susatyo.

Ia menambahkan, seluruh jajaran di lapangan telah diarahkan untuk melayani para peserta aksi dengan pendekatan yang ramah dan menghormati hak-hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat.

"Kami layani saudara-saudara kita yang ingin menyampaikan aspirasinya. Ini adalah bagian dari demokrasi yang harus dijaga bersama," ujarnya.

Susatyo juga mengimbau masyarakat agar menghindari kawasan Monas dan DPR untuk sementara waktu, guna menghindari kepadatan lalu lintas akibat konsentrasi massa.

"Situasi lalu lintas akan bersifat dinamis menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Jika diperlukan, pengalihan arus akan kami lakukan," kata dia.

Ia turut mengingatkan para orator dan peserta aksi untuk tetap tertib, tidak memprovokasi, serta tidak merusak fasilitas umum. "Silakan sampaikan pendapat secara sopan, tertib, dan damai. Kami hadir untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan lancar."