Wamen P2MI Tegaskan Pemerintah Serius Urus Pekerja Migran Indonesia
Kamis, 10 April 2025 - 15:41 WIB
loading...
Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Dzulfikar Ahmad Tawalla saat berbincang bersama sejumlah awak media di sela kegiatan PSBM dan KKSS di Makassar, Rabu (9/4/2025). Foto/Abdoellah Nicolha
A
A
A
MAKASSAR - Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Dzulfikar Ahmad Tawalla menegaskan pemerintah sangat serius mengurus masyarakatnya baik di dalam maupun di luar negeri.
Hal tersebut dikemukakan Dzulfikar Ahmad saat berbincang bersama sejumlah awak media di sela kegiatan PSBM dan KKSS di Makassar, Rabu (9/4/2025).
Baca juga: Menteri P2MI Ajak Praja IPDN Viralkan #KerjaSajaDuludiLuarNegeri
Dia menyebutkan, pemerintah Indonesia akan selalu mengurus rakyatnya sepanjang tercatat sebagai warga negara Indonesia meskipun berada di luar negeri.
Pada Maret 2025, jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) yang terdaftar di luar negeri mencapai lebih dari 5,2 juta orang.
PMI sebutnya, adalah warga Negara Indonesia (WNI) yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
Istilah ini menggantikan sebutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.
Baca juga: Insiden 5 WNI Ditembak, Menteri P2MI: Malaysia Masih Tutup Akses Pendampingan
Jumlah PMI terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, jumlah penempatan PMI naik 37% dari tahun 2022 dan 176% dari tahun 2021.
Pada tahun 2024, jumlah PMI meningkat 8,40% dibanding tahun sebelumnya, Hong Kong menjadi negara tujuan utama penempatan PMI. Taiwan menjadi negara tujuan terbanyak kedua.
Sementara itu, Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi saat ini sementara membahas moratorium pekerja imigran.
“Kami sementara membahas lebih detail lagi semoga sudah bisa terbuka kembali secara resmi. Kami sementara membahas soal isi kerja samanya lagi,” ujarnya.
Menurutnya, meski masih moratorium ada hampir 200 ribu yang tetap bekerja di sana. “Ini sementara kami kawal terus supaya ada jalan keluarnya lagi,” ungkap dia.
Wamen Dzulfikar juga sempat menyinggung PMI yang dijadikan sebagai operator judi online dan scaming di luar negeri.
Menurutnya, saat ini, mereka adalah korban dari pencari kerja. “Mulanya mereka ditawari pekerjaan namun ternyata di belakang, mereka dipaksa untuk menipu masyarakat. Ada yang melawan tapi ada juga yang terpaksa,” ujarnya.
Sehingga jika melawan, maka orang-orang ini biasanya yang mendapatkan penyiksaan.
“Untungnya visa tinggal di negara ASEAN itu hanya tiga bulan sehingga ini menjadi celah,” tandasnya.
Dia pun kembali menegaskan bahwa pemerintah Indonesia selalu mengurus rakyatnya sepanjang tercatat sebagai warga negara Indonesia meskipun berada di luar negeri.
Hal tersebut dikemukakan Dzulfikar Ahmad saat berbincang bersama sejumlah awak media di sela kegiatan PSBM dan KKSS di Makassar, Rabu (9/4/2025).
Baca juga: Menteri P2MI Ajak Praja IPDN Viralkan #KerjaSajaDuludiLuarNegeri
Dia menyebutkan, pemerintah Indonesia akan selalu mengurus rakyatnya sepanjang tercatat sebagai warga negara Indonesia meskipun berada di luar negeri.
Pada Maret 2025, jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) yang terdaftar di luar negeri mencapai lebih dari 5,2 juta orang.
PMI sebutnya, adalah warga Negara Indonesia (WNI) yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
Istilah ini menggantikan sebutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.
Baca juga: Insiden 5 WNI Ditembak, Menteri P2MI: Malaysia Masih Tutup Akses Pendampingan
Jumlah PMI terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, jumlah penempatan PMI naik 37% dari tahun 2022 dan 176% dari tahun 2021.
Pada tahun 2024, jumlah PMI meningkat 8,40% dibanding tahun sebelumnya, Hong Kong menjadi negara tujuan utama penempatan PMI. Taiwan menjadi negara tujuan terbanyak kedua.
Sementara itu, Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi saat ini sementara membahas moratorium pekerja imigran.
“Kami sementara membahas lebih detail lagi semoga sudah bisa terbuka kembali secara resmi. Kami sementara membahas soal isi kerja samanya lagi,” ujarnya.
Menurutnya, meski masih moratorium ada hampir 200 ribu yang tetap bekerja di sana. “Ini sementara kami kawal terus supaya ada jalan keluarnya lagi,” ungkap dia.
Wamen Dzulfikar juga sempat menyinggung PMI yang dijadikan sebagai operator judi online dan scaming di luar negeri.
Menurutnya, saat ini, mereka adalah korban dari pencari kerja. “Mulanya mereka ditawari pekerjaan namun ternyata di belakang, mereka dipaksa untuk menipu masyarakat. Ada yang melawan tapi ada juga yang terpaksa,” ujarnya.
Sehingga jika melawan, maka orang-orang ini biasanya yang mendapatkan penyiksaan.
“Untungnya visa tinggal di negara ASEAN itu hanya tiga bulan sehingga ini menjadi celah,” tandasnya.
Dia pun kembali menegaskan bahwa pemerintah Indonesia selalu mengurus rakyatnya sepanjang tercatat sebagai warga negara Indonesia meskipun berada di luar negeri.
(shf)
Lihat Juga :
