Viral Kades Klapanunggal Minta THR Rp165 Juta, Gubernur Jabar: Kesalahan yang Tidak Bisa Diampuni!
Senin, 31 Maret 2025 - 16:42 WIB
loading...
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi geram terhadap Kades Klapanunggal di Kabupaten Bogor yang meminta Tunjangan Hari Raya (THR) Rp165 juta ke sejumlah perusahaan. Foto/Agus Warsudi
A
A
A
BANDUNG - Gubernur Jabar Dedi Mulyadi geram terhadap Kepala Desa (Kades) Klapanunggal di Kabupaten Bogor yang meminta Tunjangan Hari Raya (THR) Rp165 juta ke sejumlah perusahaan.
Dedi meminta polisi mengusut tuntas kasus tersebut karena kades tak mematuhi instruksi gubernur yang melarang aparatur pemerintahan meminta THR.
Baca juga: Diduga Dibully, Bocah Dilemparkan ke Kali Pemancingan Nambo Klapanunggal
Diketahui, surat permohonan THR yang diterbitkan Kades Klapanunggal tersebut viral setelah beredar luas di media sosial (medsos).
"Dari sisi otoritas kewenangan, SK kepala desa itu dari bupati. Maka, bupati harus punya tanggung jawab pembinaan kepada kepala desa. Itu dari sisi aspek kewenangan. Tetapi dari sisi aspek kepala desa abai terhadap instruksi gubernur, itu kesalahan yang tidak bisa diampuni," kata Gubernur saat malam takbiran, Minggu (30/3/2025).
Dedi menyatakan, oknum kades di Bogor yang meminta THR harus diperlakukan sama seperti preman di Bekasi. Karena itu, Dedi meminta agar polisi bertindak, mengusut kasus tersebut.
Baca juga: Ini Kesan Para Pengemudi Ojol Lebaran Bareng Prabowo di Istana Merdeka
"Preman Bekasi ditindak, kan? Ditahan, kan? Masa kepala desa enggak. Kan sudah tahu ada instruksi, kan dia melakukan sebuah perbuatan meminta untuk digratifikasi," ujar Dedi.
Gubernur menegaskan, perbuatan kades itu melanggar hukum. Karena itu, tegas Dedi, tidak cukup hanya dengan pemindahan akan tetapi harus terdapat tindakan tegas.
"Gak cukup hanya pemindahan akan tetapi harus ada tindakan tegas," tegasnya.
Dedi mengatakan, ke depan, Pemprov Jabar akan memberi bantuan kepada desa agar tertib dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan. Termasuk desa mengurus sampah dan sungai.
Dedi meminta polisi mengusut tuntas kasus tersebut karena kades tak mematuhi instruksi gubernur yang melarang aparatur pemerintahan meminta THR.
Baca juga: Diduga Dibully, Bocah Dilemparkan ke Kali Pemancingan Nambo Klapanunggal
Diketahui, surat permohonan THR yang diterbitkan Kades Klapanunggal tersebut viral setelah beredar luas di media sosial (medsos).
"Dari sisi otoritas kewenangan, SK kepala desa itu dari bupati. Maka, bupati harus punya tanggung jawab pembinaan kepada kepala desa. Itu dari sisi aspek kewenangan. Tetapi dari sisi aspek kepala desa abai terhadap instruksi gubernur, itu kesalahan yang tidak bisa diampuni," kata Gubernur saat malam takbiran, Minggu (30/3/2025).
Dedi menyatakan, oknum kades di Bogor yang meminta THR harus diperlakukan sama seperti preman di Bekasi. Karena itu, Dedi meminta agar polisi bertindak, mengusut kasus tersebut.
Baca juga: Ini Kesan Para Pengemudi Ojol Lebaran Bareng Prabowo di Istana Merdeka
"Preman Bekasi ditindak, kan? Ditahan, kan? Masa kepala desa enggak. Kan sudah tahu ada instruksi, kan dia melakukan sebuah perbuatan meminta untuk digratifikasi," ujar Dedi.
Gubernur menegaskan, perbuatan kades itu melanggar hukum. Karena itu, tegas Dedi, tidak cukup hanya dengan pemindahan akan tetapi harus terdapat tindakan tegas.
"Gak cukup hanya pemindahan akan tetapi harus ada tindakan tegas," tegasnya.
Dedi mengatakan, ke depan, Pemprov Jabar akan memberi bantuan kepada desa agar tertib dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan. Termasuk desa mengurus sampah dan sungai.
(shf)
Lihat Juga :
