7 Fakta Menarik Touring Ratusan Kades Bogor ke Baduy Menggunakan Motor Dinas

BOGOR - Kejadian menarik baru-baru menyita perhatian publik, khususnya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ratusan Kepala Desa (Kades) yang tergabung dalam Komunitas Kades Gaul (KOKAGA) melakukan touring ke Kampung Adat Baduy di Provinsi Banten pada Sabtu, 22 Februari 2025.

Namun, yang menjadi sorotan adalah fakta bahwa mereka menggunakan sepeda motor dinas baru yang seharusnya diperuntukkan untuk kepentingan operasional desa.

Berikut 7 Fakta Penting yang Perlu Diketahui Mengenai Peristiwa Ini

1. Ratusan Kades Bogor Touring ke Baduy

Sekitar 150 Kepala Desa dari seluruh Kabupaten Bogor berangkat menuju Kampung Adat Baduy. Acara ini diinisiasi oleh Ketua DPC APDESI Kabupaten Bogor, Abdul Azis Anwar, yang juga menjabat sebagai Ketua KOKAGA.

Selain itu, turut hadir jajaran DPK APDESI dan Kepala Desa dari 39 kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor. Jani Nurjaman, salah satu Kades yang ikut dalam kegiatan ini, menyebutkan bahwa tujuan dari touring ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi antar Kades di Kabupaten Bogor.

2. Motor Dinas Digunakan untuk Touring

Keunikan dari kegiatan ini adalah penggunaan sepeda motor dinas yang baru saja diterima oleh para Kades. Motor-motor ini seharusnya digunakan untuk kepentingan operasional desa, seperti membantu pelayanan masyarakat, memantau kegiatan pembangunan infrastruktur desa, dan tugas lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.



Namun, motor-motor ini malah digunakan untuk kegiatan pribadi dalam bentuk touring ke Baduy, yang menimbulkan perdebatan di masyarakat.

3. Kegiatan Rutin KOKAGA yang Dimaksudkan Sebagai Studi Tiru

Menurut keterangan dari Jani Nurjaman, kegiatan touring ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan rutin yang diinisiasi oleh Komunitas Kades Gaul (KOKAGA). Salah satu alasan mengapa Baduy dipilih sebagai tujuan adalah untuk mempelajari dan meniru mekanisme ketahanan pangan serta sistem berkebun yang diterapkan di sana.

Hal ini diharapkan dapat diterapkan di desa masing-masing guna meningkatkan ketahanan pangan di tingkat lokal.

4. Protes Terhadap Penggunaan Motor Dinas untuk Touring

Meskipun kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan antar Kades dan belajar tentang ketahanan pangan, banyak pihak yang merasa kecewa dengan penggunaan sepeda motor dinas dalam kegiatan touring tersebut.

Atiek Yulistio, perwakilan dari LPM Masyarakat Pejuang Bogor (MPB), mengkritik keras kegiatan ini. Atiek menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh para Kades mencerminkan ketidakpedulian terhadap kondisi riil yang tengah dihadapi oleh masyarakat, yang saat ini sedang kesulitan di banyak aspek kehidupan.

5. Kritikan Mengenai Efisiensi Anggaran Pemerintah

Atiek Yulistio juga menegaskan bahwa Presiden telah memberikan himbauan kepada seluruh aparatur pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Himbauan tersebut mencakup pengurangan kegiatan yang tidak terlalu penting, seperti seminar, study banding, dan jalan-jalan.

Namun, menurutnya, himbauan ini tampaknya diabaikan oleh para Kades di Kabupaten Bogor yang justru menggelar touring menggunakan motor operasional desa.

6. Fungsi Sepeda Motor Dinas yang Seharusnya Lebih Prioritas

Atiek menambahkan bahwa sepeda motor yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor seharusnya digunakan untuk kepentingan yang lebih prioritas.

Motor ini dimaksudkan untuk operasional desa, seperti melayani masyarakat di pelosok, memantau perkembangan infrastruktur, atau memeriksa lampu Penerangan Jalan Umum (PJU). Sepeda motor tersebut harus digunakan untuk kegiatan yang lebih berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kegiatan pribadi yang dianggap tidak penting.

7. Teguran yang Diharapkan oleh Masyarakat

Sebagai reaksi atas kejadian ini, Atiek Yulistio berharap agar Bupati Bogor segera mengeluarkan surat edaran yang melarang para Kepala Desa melakukan kegiatan yang dianggap menghamburkan uang rakyat.

Diharapkan para Kades lebih fokus pada permasalahan yang ada di desa mereka, seperti mengatasi kemiskinan, stunting, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Kegiatan seperti touring yang dinilai kurang bermanfaat bagi masyarakat, sebaiknya dihentikan, dan para Kades seharusnya lebih memprioritaskan program-program yang lebih berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

Insiden touring yang dilakukan oleh ratusan Kepala Desa Bogor ini menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Banyak yang melihat ini sebagai contoh ketidakpedulian terhadap kondisi riil yang tengah dihadapi oleh masyarakat desa.

Ketika banyak warga desa yang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, penggunaan anggaran untuk kegiatan seperti touring dirasa tidak tepat. Selain itu, kritik terhadap penggunaan motor dinas yang seharusnya diprioritaskan untuk operasional desa semakin mempertegas pentingnya kesadaran akan skala prioritas bagi para Kepala Desa.

Di sisi lain, kegiatan yang diinisiasi oleh KOKAGA ini juga memiliki niat baik, yaitu untuk mempelajari ketahanan pangan dan berkebun di Baduy. Namun, hal ini tidak dapat menutupi fakta bahwa banyak warga desa yang merasa kecewa dengan cara para Kades mengelola sumber daya yang ada. Ke depan, diharapkan para Kades dapat lebih bijak dalam menggunakan anggaran dan lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.

Perhatian terhadap prioritas anggaran dan kegiatan yang lebih berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat harus menjadi fokus utama bagi Pemerintah Kabupaten Bogor. Pemerintah desa perlu lebih memperhatikan keadaan rakyat dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi seluruh aparat pemerintahan desa untuk lebih bertanggung jawab dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat.