Pedagang Pasar Youtefa Demo Tolak Pemindahan Paksa ke Pasar Baru

JAYAPURA - Ratusan pedagang Pasar Central Youtefa menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor DPRD Kota Jayapura, Papua, Kamis (20/2/2020). Mereka menolak rencana pemindahan ke pasar baru di belakang Kantor Otonom Kotaraja pada 24 Februari 2020 mendatang.

Massa membentangkan dua spanduk aspirasi "Kami seluruh pedagang Pasar Central Youtefa menolak pemindahan secara bertahap", "Kami seluruh pedagang pasar menolak pemindahan pedagang tidak serentak" saat melakukan unjuk rasa. Selain membentangkan spanduk, para pedagang melakukan orasi menolak pemindahan pasar dalam waktu dekat, sebelum kelengkapan disiapkan. (Baca juga: Tolak Revitalisasi Pasar, Pedagang di Bantargebang Gelar Aksi Demo)

Beberapa perwakilan pedagang akhirnya diajak bertemu dan menyampaikan semua aspirasi kepada ketua dan anggota DPRD Kota Jayapura di ruang rapat lantai 2. Mereka pun meminta DPRD untuk membantu menyalurkan aspirasi mereka ke Pemerintah Kota Jayapura terkait rencana relokasi tersebut.

Ketua Himpunan Pedagang Pasar (Hippas) Pasar Regional Youtefa, Muh Thamrin Ruddin mengatakan, pihaknya keberatan jika pemindahan pasar dilakukan dalam waktu dekat. Terlebih fasilitas penunjang lain belum memadai di pasar baru.

"Ini saja terminal belum ada. Selain itu tidak semuanya dipindahkan, hanya penjual daging, penjual ikan, sayur mayur. Sementara pedagang lain tidak. Ini kami dipisah-pisahkan dengan satu kesatuan kami para pedagang. Jadi warga kami menolak semua," kata Muh Thamrin.

Permasalahan lainnya, yakni soal keamanan di mana belum ada aparat yang melakukan penjagaan di lokasi pasar baru tersebut. "Di pasar lama yang banyak orangnya bisa kecurian, bagaimana dengan pasar baru. Ini siapa yang mau jaga, kalau diterapkan tidak boleh tinggal," ucapnya.

Sementara Ketua DPR Kota Jayapura, Abisay Rollo setelah bertemu ratusan massa aksi demo selanjutnya melihat langsung kondisi pasar baru.

"Bangunan pasar ini belum siap. Saya tidak usah 100 persen, saya fikir 85 atau 90 persen itu sudah bisa, namun ini belum bisa. Sehingga saya sampaikan kepada wali kota dan jajarannya bahwa ini belum bisa dipindahkan kesini," katanya.

Abisay Rollo menambahkan bahwa pedagang tidak melawan program pemerintah, namun hendaknya fasilitas dilengkapi sehingga tidak menimbulkan masalah baru.

"Nanti setelah dari sini, kami akan melakukan koordinasi dan hasilnya kita akan mengeluarkan surat rekomendasi kepada Pemerintah Kota Jayapura," ucapnya.

Ketua Komisi C DPRD Kota Jayapura Ismail Bepa Ladopurab kepada awak media di ruang kerjanya mengungkap hal yang sama. Dia menegaskan bahwa sesungguhnya yang harus diperhatikan adalah kenyamanan masyarakat, kenyamanan para pedagang yang juga penghasil pendapatan asli daerah (PAD) Kota Jayapura.

"Pasar yang baru ini menurut mereka belum terkoneksi dengan fasilitas lain, semisal terminal, lalu air juga belum ada. Tempat jualan itu belum seluruhnya siap, MCK itu juga belum, kita akan rekomendasikan apa yang menjadi aspirasi rakyat kita," tandas Ismail.