Dugaan Kampanye Hitam di Pilkada Bekasi, Begini Kata Akademisi dan Pakar Telematika

Jum'at, 22 November 2024 - 18:30 WIB
loading...
Dugaan Kampanye Hitam...
Menjelang Pilkada Kota Bekasi, dugaan adanya kampanye hitam mulai mencuat.Foto/SINDOnews
A A A
BEKASI - Menjelang Pilkada Kota Bekasi, dugaan adanya kampanye hitam mulai mencuat. Salah satu bentuknya beredarnya rekaman suara yang diduga menyudutkan salah satu pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi.

Akademisi Universitas Islam ’45 (Unisma) Bekasi, Abdul Choir mengingatkan dalam persaingan politik, fokus utama seharusnya pada program dan gagasan, bukan kampanye negatif.

"Dalam politik, kita seharusnya berbicara tentang ide dan program. Kampanye hitam tidak hanya merugikan individu, tapi juga masyarakat secara luas,” kata Choir, Jumat (22/11/2024).

Baca juga: Siapkan Program 1.000 Beasiswa Luar Negeri, Tri Ingin Bekasi Jadi Kota Pendidikan

Choir menambahkan, kampanye hitam yang menyerang privasi seseorang bisa berujung pada masalah serius jika tidak terbukti. “Jika tuduhan dalam kampanye hitam tidak berdasar, pelakunya bisa terkena sanksi sosial bahkan pidana karena pencemaran nama baik,” jelasnya.

Pakar telematika Abimanyu Wachjoehidjat mengungkapkan rekaman suara yang beredar perlu diuji secara teknis untuk memastikan keasliannya. “Rekaman itu perlu diuji apakah benar suara asli atau hasil rekayasa teknologi Artificial Intelligence (AI),” katanya.

Baca juga: Pilwalkot Bekasi, Elektabilitas Tri Adhianto-Harris Bobihoe Menguat

Menurut Abimanyu, teknologi AI saat ini sudah banyak digunakan di berbagai lapisan masyarakat, terutama oleh generasi muda. “Hampir semua aplikasi yang digunakan Gen Z, baik gratis maupun berbayar, sudah dilengkapi fitur berbasis AI,” jelasnya.

Abimanyu juga menegaskan pentingnya melibatkan ahli dalam menganalisis rekaman tersebut. “Pengujian rekaman suara harus dilakukan oleh profesional yang berkompeten di bidangnya. Tanpa itu, sulit memastikan keaslian rekaman,” tambahnya.

Dengan maraknya dugaan kampanye hitam, para pakar dan akademisi berharap masyarakat dapat lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta menunggu hasil validasi dari pihak berwenang.

(cip)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
DKPP Pecat Ketua Bawaslu...
DKPP Pecat Ketua Bawaslu Kabupaten Tambrauw karena Terbukti Masih Berstatus ASN
PKB: Jangan Justru saat...
PKB: Jangan Justru saat Terjadi Politik Uang, Bawaslunya Malah Hilang
Bawaslu Usul Blacklist...
Bawaslu Usul Blacklist Pelaku Money Politics dalam Pemilu, Golkar: Bisa Jadi Alternatif Penegakan Hukum
Rekomendasi
Tangan Berkeringat Disebut...
Tangan Berkeringat Disebut Tanda Jantung , Mitos atau Fakta?
Kelompok Suporter Eropa...
Kelompok Suporter Eropa Kritik FIFA: Tribun Piala Dunia 2026 Minim Pemisahan Penonton
Momentum Indonesia Perkuat...
Momentum Indonesia Perkuat Fondasi Ketahanan Energi di 2026, Ini Kuncinya
Berita Terkini
Budiman Sudjatmiko Ungkap...
Budiman Sudjatmiko Ungkap Dialog dengan Mahasiswa di UGM Gagal Terjadi: Ada Penghakiman
Kang Cucun Ajak Pesantren...
Kang Cucun Ajak Pesantren Cetak Santri Unggul Berjiwa Wirausaha dan Literasi Digital
Peringati Tahun Baru...
Peringati Tahun Baru Islam, DPP PSI Santuni 100 Anak Yatim dan Duafa
KAMMI Sesalkan Pembubaran...
KAMMI Sesalkan Pembubaran Forum Diskusi di UGM
Gempa Magnitudo 6,7...
Gempa Magnitudo 6,7 Guncang Sulteng, 1 Warga Sigi Meninggal Dunia
Yayasan Syarif Hidayatullah...
Yayasan Syarif Hidayatullah Dipakai Tanpa Izin, UIN Jakarta Siapkan Langkah Hukum
Infografis
Hasil Drawing Grup Piala...
Hasil Drawing Grup Piala Dunia 2026: Brasil dan Prancis Dihadang Kuda Hitam
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved