Dana Non Kapitasi Belum Disalurkan, Penegak Hukum Diminta Bertindak

BULUKUMBA - Polemik dana non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2019 yang dikelola Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bulukumba ikut disoroti Komite Pemantau Legislatif (Kopel) .

Kopel meminta DPRD , pihak kepolisian dan juga Kejaksaan untuk tidak tinggal diam. Dana non kapitasi yang dikelola Dinkes Bulukumba ini dinilai bermasalah, lantaran sejumlah puskesmas belum menerima sepenuhnya dana tersebut.

“Kita minta penegak hukum jangan tinggal diam, termasuk DPRD. Keterlambatan atau tertunggaknya penyaluran dana non kapitasi ke puskesmas ini tentu mengganggu pelayanan kesehatan,” ujar Direktur Kopel Bulukumba, Muhammad Jafar, Minggu (30/82020).



Dalam permasalahan ini sambungnya, telah menimbulkan dampak kerugian besar di tengah pelayanan kesehatan ke masyarakat.

“Mungkin kita masih ingat adanya puskesmas di Bulukumba yang pernah pasang tarif biaya ambulans bahkan biaya persalinan pada pasien beberapa waktu lalu, bisa jadi ini karena akibat keterlambatan dana non kapitasi,” jelas Muhammad Jafar.

Keterlambatan penyalurandana ini kata dia patut dicurigai dan telah menunjukan indikasi. Bisa saja menurutnya ada oknum atau kelompok tertentu yang mendapat keuntungan.

“Untuk itu, pihak kepolisian dalam hal ini Tipikor dan Kejaksaan tidak boleh tinggal diam dengan kasus ini. Begitu juga DPRD untuk menggunakan fungsi pengawasannya serta menggunakan hak-hak yang melekat padanya,” paparnya.

Diketahui, DPRD Bulukumba telah memastikan Dinkes segera melakukan pembayaran secara bertahap, dimulai dari pencairan senilai Rp1,9 M dari total anggaran dana kapitasi JKN 2019 sebanyak Rp13 M yang masuk ke rekening Dinkes.

“Sudah masuk tahapan pencairan Rp1,9 miliar untuk pembayaran 2019 sampai Januari 2020,” kata legislator Fraksi PKB, Andi Soraya Widyasari, Jumat 28 Agustus lalu.

Sebelumnya, Fraksi Demokrasi Indonesia DPRD Kabupaten Bulukumba menolak pertanggungjawaban Dinkes Bulukumba terkait biaya operasional kesehatan (BOK) dan non kapitasi yang sampai saat ini masih bermasalah.

Legislator PDIP dari fraksi Demokrasi Indonesia, Zulkifli Sayye dalam rapat paripurna penetapan kesepakatan APBD 2019 di kantor DPRD Bulukumba 25 Agustus lalu menyampaikan, dalam alur pembahasan ditemukan adanya indikasi pelanggaran aturan pada Dinkes Bulukumba yaitu BOK.



"Kami Fraksi Demokrasi Indonesia tidak menyetujui dan tidak membahas anggaran ini sebelum ada keputusan hukum tetap," katanya.

Selain itu kata dia, sikap tersebut untuk menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan di pihak kepolisian maupun Panitia Khusus (Pansus) DPRD.

Sementara itu lanjut dia, dana non kapitasi juga dinilai terdapat adanya pelanggaran hukum yang terjadi pada Dinkes Bulukumba. "Maka dengan itu, kami tidak menyetujui sebelum rampung dan klir anggaran ini sehingga tidak terjadi kerugian negara dan berdampak pada hukum," tandas Zulkifli.