Pemprov Maluku Bisa Jadi Contoh Penanganan COVID-19

DEPOK - Provinsi Maluku dinilai bisa menjadi rujukan bagi provinsi lain di Indonesia dalam penanganan COVID-19. Program Desa Tangguh Bencana menjadi salah satu satu cara dalam melawan pandemi global ini.

“Pemerintah Provinsi Maluku bisa menjadi rujukan dan contoh bagi provinsi lain di Indonesia dalam penanganan COVID-19. BNPB melalui program Desa Tangguh Bencana telah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu, namun berkaitan dengan COVID-19 agar dapat lebih disosialisasikan lagi,” terang Kepala Pusdiklat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) , Berton Panjaitan dalam acara Pentahelix Kepemimpinan Maluku Lawan COVID-19 seperti dikutip dalam siaran pers yang diterima SINDOnews Minggu (30/8/2020).

Selain Berton, acara yang digelar secara daring pada Jumat (28/8/2020) ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena, Ketua Pusat Kajian Kebencanaan Universitas Indonesia Prof Fatma Lestari dan Rektor Unversitas Pattimura Ambon Prof Marthinus J Saptenno.

Dalam kesempatan itu Ketua Pusat Kajian Kebencanaan UI Prof Fatma Lestari mengapresiasi langkah Pemprov Maluku yang mengandeng berbagai pihak mulai suku, agama hingga ratusan raja dalam menangani COVID-19.

“Kami menghargai kerjasama dari Pemerintah Provinsi Maluku dengan berbagai keberagaman suku, agama dan ratusan raja dengan kearifan lokal masyarakat Maluku, kekayaan budaya gotong-royong dengan pendekatan pentahelix,” terangnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Rektor Universitas Pattimura Ambon Prof Marthinus J Saptenno. Menurutnya, pendekatan komunitas menjadi salah satu kunci utama dalam menghadapi COVID-19."Pendekatan komunitas yang telah digagas civitas akademika Universitas Pattimura berama tokoh dan pimpinan organisasi agama yang menjadi salah satu kunci utama dalam menghadapi COVID-19," terangnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengingatkan pada situasi sulit seperti ini memerlukan manajemen krisis yang handal.(Baca juga : Pengelolaan Blok Masela Harus Berefek Nyata bagi Kesejahteraan Rakyat )

“Diperlukan kolaborasi dari semua pihak antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat untuk menyelesaikan kasus ini melalui disiplin dan konsistensi untuk memutus rantai penyebaran dengan taat dan patuh pada protokol kesehatan COVID-19,” terangnya.

Pekerjaan ini merupakan gotong royong kemanusiaan dan diperlihatkan melalui strategi pentahelix dalam rangka menangani COVID-19. Yakni bagaimana metode ini membantu mengatasi masalah atau pengembangan program dengan melibatkan pihak dari berbagai sektor (lintas sektor) yang berfokus pada Kerjasama Multi Pihak (KMP).

“KMP memberi ruang kepada berbagai pihak, atau saat ini lebih banyak disebut dengan istilah Model Penta-Helix, yaitu merangkul Pemerintah, Akademisi, Swasta dan Filantropi, Kelompok Masyarakat, dan Media di dalamnya sebagai satu kesatuan,” terangnya.(Baca juga : Catat! Dimasa Pandemi Computer Vision Syndrome Berpotensi Meningkat )

Melkiades Laka Lena menambahkan Indonesia yang sedang berada dalam krisis multidimensi, maka penanganan COVID-19 harus secara cepat dan komperehensif serta harus ditangani secara holistik.

Dalam perspektif manajemen, krisis ini merupakan resiko yang dinilai sama derajatnya dengan peluang, sehingga seharusnya kita sebuah sebuah entitas bangsa dapat melihat peluang dalam risiko dengan menciptakan dan mengubah krisis menjadi peluang (turning crisis into opportunity).

“Untuk menghadapi situasi ini kami mendorong pemerintah Indonesia agar segera memprioritaskan 3 (tiga) pilar yaitu Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja, dan Indonesia Tumbuh, dengan melibatkan peran dari multi sektor,” pungkasnya.(Baca juga : Anggota Komisi IX DPR Protes Dokter Reisa Tak Lagi di Satgas COVID-19 )