Akademisi Dorong Netralitas di Pilkada Banten, Polri Tegaskan Pelanggar Kena Sanksi
Kamis, 03 Oktober 2024 - 06:28 WIB
loading...
Diskusi dan deklarasi pemilu damai mengusung tema Pilkada Serentak 2024 yang Netral dan Berintegritas di Provinsi Banten di FH Untirta, Kabupaten Serang, Rabu (2/10/2024). Foto/Dok. SINDOnews
A
A
A
SERANG - Pilkada 2024 di Banten telah memasuki tahapan masa kampanye. Setiap calon kepala daerah sedang menggaet simpati masyarakat dengan cara menyampaikan visi misi.
Kalangan akademisi pun mendorong netralitas penyelenggara , aparatur sipil negara, dan aparat penegak hukum. Bahkan untuk memastikan tiga unsur tersebut netral di Pilkada, digelar diskusi dan deklarasi pemilu damai di Fakultas Hukum (FH) Untirta , Kabupaten Serang, Rabu (2/10/2024). Baca juga: Kandidat Pilkada 2024 Belum Ditetapkan, Bawaslu Sudah Terima 400 Laporan Pelanggaran Netralitas ASN
Diskusi mengusung tema Pilkada Serentak 2024 yang Netral dan Berintegritas di Provinsi Banten. "Mudah-mudahan dalam dua bulan ke depan ini kita akan menjelang Pilkada serentak 2024 di Banten, acara ini bisa berkontribusi positif bagi penyelenggaraan Pilkada serentak," kata Dekan FH Untirta Ferry Fathurokhman.
Ferry mengatakan, pihaknya mengundang semua stekholder Pilkada untuk mendiskusikan perannya masing-masing. "Termasuk kampus itu juga diminta Bawaslu untuk ikut dalam pengawasan sebagai mata dan telinga masyarakat. Makanya kita akan dorong kalau ada apa-apa atau dugaan pelanggaran bisa lapor ke Bawaslu," ucapnya.
Pihaknya juga sedang mengagendakan kerja sama dengan Bawaslu RI untuk membuat pojok pengawasan. Hal ini sebagai bagian dari tanggungjawab kampus untuk turut berkontribusi mengaja Pilkada berjalan netral dan berintegritas. "Jadi kita dorong Bawaslu, KPU, aparat hukum ASN dan Polda pada Pilkada yang dilaksanakan 27 November nanti berjalan netral," tandasnya.
Menurutnya, potensi kecurangan di setiap pemilu pasti selalu ada. Namun paling utama, penyelenggara dan aparat penegak hukum sebagai wasit dan pengeman bekerja sesuai undang-undang. “Kita dorong netralitasnya, kita awasi bersama," tambahnya.
Kampanye damai menjadi harapan masyarakat agar stabilitas daerah dapat terjaga dengan baik. Keamanan dan ketertiban merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. Baca juga: Pilkada Banten, Tokoh Agama hingga Mahasiswa Serukan Netralitas Penegak Hukum
Sementara itu, kepolisian berkomitmen untuk menjadi pengayom dan bersikap netral dalam pilkada. Keamanan dan kedamaian dalam pesta demokrasi paling utama. "Sikap Polri netral, seluruh jajaran aparat kepolisian di Polda Banten harus bersikap netral," kata Kasubbag Renmin Biro Ops Polda Polda Banten, Kompol Dwi Hary yang hadir pada diskusi tersebut.
Ia menegaskan bagi anggota polisi yang tidak netral akan diberikan sanksi mulai dari ringan, sedang hingga berat oleh pimpinan. "Jika ada yang melanggar akan diberi sanksi tegas," ujarnya.
Kalangan akademisi pun mendorong netralitas penyelenggara , aparatur sipil negara, dan aparat penegak hukum. Bahkan untuk memastikan tiga unsur tersebut netral di Pilkada, digelar diskusi dan deklarasi pemilu damai di Fakultas Hukum (FH) Untirta , Kabupaten Serang, Rabu (2/10/2024). Baca juga: Kandidat Pilkada 2024 Belum Ditetapkan, Bawaslu Sudah Terima 400 Laporan Pelanggaran Netralitas ASN
Diskusi mengusung tema Pilkada Serentak 2024 yang Netral dan Berintegritas di Provinsi Banten. "Mudah-mudahan dalam dua bulan ke depan ini kita akan menjelang Pilkada serentak 2024 di Banten, acara ini bisa berkontribusi positif bagi penyelenggaraan Pilkada serentak," kata Dekan FH Untirta Ferry Fathurokhman.
Ferry mengatakan, pihaknya mengundang semua stekholder Pilkada untuk mendiskusikan perannya masing-masing. "Termasuk kampus itu juga diminta Bawaslu untuk ikut dalam pengawasan sebagai mata dan telinga masyarakat. Makanya kita akan dorong kalau ada apa-apa atau dugaan pelanggaran bisa lapor ke Bawaslu," ucapnya.
Pihaknya juga sedang mengagendakan kerja sama dengan Bawaslu RI untuk membuat pojok pengawasan. Hal ini sebagai bagian dari tanggungjawab kampus untuk turut berkontribusi mengaja Pilkada berjalan netral dan berintegritas. "Jadi kita dorong Bawaslu, KPU, aparat hukum ASN dan Polda pada Pilkada yang dilaksanakan 27 November nanti berjalan netral," tandasnya.
Menurutnya, potensi kecurangan di setiap pemilu pasti selalu ada. Namun paling utama, penyelenggara dan aparat penegak hukum sebagai wasit dan pengeman bekerja sesuai undang-undang. “Kita dorong netralitasnya, kita awasi bersama," tambahnya.
Kampanye damai menjadi harapan masyarakat agar stabilitas daerah dapat terjaga dengan baik. Keamanan dan ketertiban merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. Baca juga: Pilkada Banten, Tokoh Agama hingga Mahasiswa Serukan Netralitas Penegak Hukum
Sementara itu, kepolisian berkomitmen untuk menjadi pengayom dan bersikap netral dalam pilkada. Keamanan dan kedamaian dalam pesta demokrasi paling utama. "Sikap Polri netral, seluruh jajaran aparat kepolisian di Polda Banten harus bersikap netral," kata Kasubbag Renmin Biro Ops Polda Polda Banten, Kompol Dwi Hary yang hadir pada diskusi tersebut.
Ia menegaskan bagi anggota polisi yang tidak netral akan diberikan sanksi mulai dari ringan, sedang hingga berat oleh pimpinan. "Jika ada yang melanggar akan diberi sanksi tegas," ujarnya.
(poe)
Lihat Juga :
