Pelaku Industri Perkapalan Bahas Isu Strategis Kemaritiman di Cirebon
Selasa, 24 September 2024 - 16:27 WIB
loading...
Diskusi mengangkat isu strategis kemaritiman dengan menghadirkan para pemangku kepentingan industri perkapalan digelar di Dok Bahari Nusantara (DBN) Cirebon. Foto/Ist
A
A
A
CIREBON - Diskusi yang mengangkat isu strategis di bidang maritim dengan menghadirkan para pemangku kepentingan industri perkapalan digelar di Dok Bahari Nusantara (DBN) Cirebon, Jawa Barat.
Mengusung tema Menjala Asa Maritim diskusi ini digelar dalam rangka memperingati Hari Maritim Nasional yang ke-60 pada Senin (23/9/2024).
Baca juga: Biro Klasifikasi Indonesia Dukung Sustainable Industri Kemaritiman
Diskusi dihadiri Koordinator Fanta Maritim Makbul Ramadhani, Direktur Utama DBN Sudiding Irsyad, akademisi Yahya Kuncoro sebagai pembicara.
Makbul Ramadhani menjelaskan bahwa program Menjala Asa Maritim bertujuan untuk mendiskusikan isu-isu strategis dengan para pemangku kepentingan di sektor maritim.
"Dalam sesi kegiatan ini kami menyerap masukan dari pelaku industri perkapalan, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan, penguatan industri perkapalan sangat penting untuk mengoptimalkan konektivitas antar pulau," kata Makbul yang juga merupakan Ketua Umum Relawan Angkatan Muda Prabowo (Ampera).
Sedangkan Sudiding Irsyad mengatakan bahwa perlunya menciptakan ekosistem industri yang mendukung sektor ini. Ia mengusulkan pemberdayaan komponen industri perkapalan dari sumber lokal untuk mengurangi ketergantungan impor, mengingat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) masih rendah, yakni 40%.
Baca juga: Kronologi Bobotoh Serang Steward Pertandingan Persib vs Persija
Sudiding juga menyoroti kebijakan fiskal terkait pajak yang memengaruhi harga kapal. Di Batam, pajak yang dikenakan free. Sementara di luar Batam dikenakan pajak dan bea masuk dengan total mencapai 22%.
Dia mencatat bahwa tenor pinjaman di dalam negeri hanya lima tahun, dibandingkan dengan 15 tahun di luar negeri, dengan bunga yang lebih kompetitif.
Sudiding menegaskan bahwa dukungan kebijakan pemerintah sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan industri perkapalan.
Sementara itu, Yahya Kuncoro, akademisi dari Institute Transportasi dan Logistik Trisakti menambahkan bahwa ekosistem maritim di Indonesia harus dibentuk dan didukung oleh semua pemangku kepentingan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Salah satu elemen kunci dalam ekosistem maritim adalah keberadaan galangan kapal, yang penting untuk pembangunan kapal baru dan pemeliharaan kapal yang sudah ada.
Pembangunan kapal baru diperlukan untuk meningkatkan jumlah armada transportasi antar pulau, sedangkan pemeliharaan kapal sangat penting untuk memastikan kelaiklautan dan keselamatan pelayaran.
Mengusung tema Menjala Asa Maritim diskusi ini digelar dalam rangka memperingati Hari Maritim Nasional yang ke-60 pada Senin (23/9/2024).
Baca juga: Biro Klasifikasi Indonesia Dukung Sustainable Industri Kemaritiman
Diskusi dihadiri Koordinator Fanta Maritim Makbul Ramadhani, Direktur Utama DBN Sudiding Irsyad, akademisi Yahya Kuncoro sebagai pembicara.
Makbul Ramadhani menjelaskan bahwa program Menjala Asa Maritim bertujuan untuk mendiskusikan isu-isu strategis dengan para pemangku kepentingan di sektor maritim.
"Dalam sesi kegiatan ini kami menyerap masukan dari pelaku industri perkapalan, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan, penguatan industri perkapalan sangat penting untuk mengoptimalkan konektivitas antar pulau," kata Makbul yang juga merupakan Ketua Umum Relawan Angkatan Muda Prabowo (Ampera).
Sedangkan Sudiding Irsyad mengatakan bahwa perlunya menciptakan ekosistem industri yang mendukung sektor ini. Ia mengusulkan pemberdayaan komponen industri perkapalan dari sumber lokal untuk mengurangi ketergantungan impor, mengingat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) masih rendah, yakni 40%.
Baca juga: Kronologi Bobotoh Serang Steward Pertandingan Persib vs Persija
Sudiding juga menyoroti kebijakan fiskal terkait pajak yang memengaruhi harga kapal. Di Batam, pajak yang dikenakan free. Sementara di luar Batam dikenakan pajak dan bea masuk dengan total mencapai 22%.
Dia mencatat bahwa tenor pinjaman di dalam negeri hanya lima tahun, dibandingkan dengan 15 tahun di luar negeri, dengan bunga yang lebih kompetitif.
Sudiding menegaskan bahwa dukungan kebijakan pemerintah sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan industri perkapalan.
Sementara itu, Yahya Kuncoro, akademisi dari Institute Transportasi dan Logistik Trisakti menambahkan bahwa ekosistem maritim di Indonesia harus dibentuk dan didukung oleh semua pemangku kepentingan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Salah satu elemen kunci dalam ekosistem maritim adalah keberadaan galangan kapal, yang penting untuk pembangunan kapal baru dan pemeliharaan kapal yang sudah ada.
Pembangunan kapal baru diperlukan untuk meningkatkan jumlah armada transportasi antar pulau, sedangkan pemeliharaan kapal sangat penting untuk memastikan kelaiklautan dan keselamatan pelayaran.
(shf)
Lihat Juga :
