Tekan Angka Kemiskinan melalui Ekonomi Inklusif dan Pemanfaatan Teknologi Digital

KOTA BANDUNG - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berhasil menekan angka kemiskinan. Meski begitu, Pemprov Jabar terus berupaya mencapai target penurunan kemiskinan. Salah satu upayanya adalah pengembangan ekonomi inklusif dengan pemanfaatan teknologi digital.

Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum memaparkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait angka kemiskinan di Jabar. Menurut dia, pada 2018 angka kemiskinan di Jabar mencapai 7,54 persen dari jumlah penduduk atau 3,61 juta jiwa. Sedangkan pada 2019, angka kemiskinan menurun menjadi 6,91 persen dari jumlah penduduk atau 3,4 juta jiwa.

"Rakor ini sebagai upaya kita mengentaskan kemiskinan, meski dalam beberapa indikator sudah mengalami kemajuan dengan turunnya angka kemiskinan," kata Uu saat memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan seluruh kepala daerah se-Jabar di Hotel El-Royale, Kota Bandung, Kamis (31/10/19).

Menurut Uu, Pemdaprov Jabar dengan Pemerintah Kabupaten/Kota telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka kemiskinan. Misalnya, mengalokasikan anggaran untuk jaminan kesehatan masyarakat miskin melalui kepesertaan BPJS.

"Kami telah melakukan upaya penanggulangan kemiskinan melalui berbagai pendekatan program dan kegiatan. Misalnya dari aspek perlindungan sosial kami mengalokasikan anggaran untuk jaminan kesehatan masyarakat miskin lewat kepesertaan penerima bantuan iuran BPJS,” katanya.

Kemudian, Pemdaprov Jabar mengalokasikan anggaran untuk perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) dan meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan penguatan akses permodalan dan sikronisasi penanggulangan kemiskinan.

"Selain upaya-upaya tersebut juga ada berbagai program unggulan seperti Kredit Mesra, One Pesantren One Product, One Village One Company, Desa Digital dan program pengembangan kepariwisataan," ucap Uu.

Selain itu, Uu berpendapat bahwa penguatan sinergi semua pihak dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan sangat diperlukan. Maka itu, Pemdaprov Jabar menerapkan konsep kolaborasi Pentahelix ABCGM (Akademisi, Badan Usaha, Komunitas, Pemerintah, dan Media).

Uu juga mengatakan, ada tiga instrument yang dapat diterapkan untuk menyinergikan berbagai program dengan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Jabar, seperti rencana aksi daerah, aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial next generation, dan km 0 pro poor.

"Ketiganya menjadi satu kesatuan instrumen yang dapat menyinergikan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di daerah," kata Uu mengakhiri.