Terkait OTT Dzulmi Eldin, Pejabat Pemko Medan Diperiksa KPK

MEDAN - Pejabat Pemerintah Kota (Pemko) Medan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) di Gedung Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut). Pemeriksaan dilakukan terkait lanjutan operasi tangkap tangan ( OTT ) Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada 7 orang yang diperiksa, Rabu (30/10/2019). Di antaranya, Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan Khairunisa; Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) atau Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Medan Suherman; dan Kabag Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Medan S I Dongoran.

Kasi Penkum Kejati Sumut, Sumanggar Siagian mengatakan pemeriksaan dilakukan sejak Senin 28 Oktober 2019 hingga Jumat 1 November 2019. "Iya benar, pada Minggu ini KPK telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Dalam hal ini pinjam tempat proses pemeriksaan dari hari Senin sampai Jumat," jelasnya, Rabu (30/10/2019) malam.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik KPK berakhir malam hari. Diduga pemeriksaan yang dilakukan terkait dengan OTT melibatkan Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin. Selanjutnya, pemeriksaan juga dilakukan terhadap Aidil, ajudan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, Staf Protokoler Andika dan Kabag Hukum Setda Kota Medan Bambang.

Saat ditemui di Kantor Kejati Sumut, Bambang tak banyak bicara kepada awak media. "Enggak tahu, enggak tahu saya. Karena panggilan langsung ke orangnya," ujar Kabag Hukum Setda Kota Medan, Bambang di Kantor Kejati Sumut. (Baca juga; Diduga Terima Setoran dari Dinas-dinas, KPK OTT Wali Kota Medan )

Dia mengaku kehadirannya bukan untuk mendampingi pejabat yang dipanggil penyidik KPK. "Tidak, saya tidak mendampingi," ungkapnya sambil berjalan keluar Gedung Kejati Sumut. Selanjutnya Bambang tidak mengeluarkan kata-kata untuk menjawab pertanyaan awak media yang menanyakan apakah dia juga ikut diperiksa.