Alimudin Minta ASN Fokus ke Pelayanan Publik dan Tidak Berpolitik Praktis
Rabu, 11 September 2024 - 14:43 WIB
loading...
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku Alimudin Kolatlena. Foto/Istimewa
A
A
A
AMBON - Anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku Alimudin Kolatlena meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di Maluku agar lebih fokus untuk pelayanan publik, dan tidak terlibat dalam politik praktis.
“ASN jangan terlibat dalam politik praktis, dengan mendukung pasangan calon tertentu di Pilkada Serentak tahun 2024,” kata Alimudin kepada wartawan,di Balai Rakyat Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Rabu (11/9/2024).
Dia menyatakan, ASN harus menjaga netralitasnya. Karena selain Pilkada Maluku, ada juga pilkada di 11 kabupaten/kota. Kasus dukung mendukung pasangan calon tertentu di Pilkada, menurut Alimudin, sering dijumpai pihaknya di lapangan.
Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Bawaslu Soroti Netralitas ASN
Bahkan, ada pengarahan ASN untuk terlibat dalam pemenangan pasangan calon tertentu.
Dia mengungkapkan, ada kepala-kepala daerah yang juga terlibat dalam pilkada, meskipun secara formal mereka menyampaikan dalam sambutan dan pidato, bahwa akan menjaga dan mengawasi ASN untuk tidak terlibat dalam politik.
“Namun ternyata dalam kepentingannya, justru mengiring ASN untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Untuk itu sebagai Komisi I, kita memberikan ketegasan soal ini, agar para ASN juga menyadari posisinya sebagai pelayan publik,” pungkas Alimudin.
Saat disinggung mengenai sanksi tegas yang harus diberikan kepada ASN yang ikut berpolitik praktis, Alimudin menegaskan, sanksi tegas wajib diberikan, agar menimbulkan efek jera.
“Harus ada sanksi tegas dari instansi maupun pihak-pihak terkait, khususnya inspektorat. Komisi I juga meminta Bawaslu untuk bisa melakukan tugas-tugas pengawasannya secara baik,” tandasnya.
“ASN jangan terlibat dalam politik praktis, dengan mendukung pasangan calon tertentu di Pilkada Serentak tahun 2024,” kata Alimudin kepada wartawan,di Balai Rakyat Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Rabu (11/9/2024).
Dia menyatakan, ASN harus menjaga netralitasnya. Karena selain Pilkada Maluku, ada juga pilkada di 11 kabupaten/kota. Kasus dukung mendukung pasangan calon tertentu di Pilkada, menurut Alimudin, sering dijumpai pihaknya di lapangan.
Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Bawaslu Soroti Netralitas ASN
Bahkan, ada pengarahan ASN untuk terlibat dalam pemenangan pasangan calon tertentu.
Dia mengungkapkan, ada kepala-kepala daerah yang juga terlibat dalam pilkada, meskipun secara formal mereka menyampaikan dalam sambutan dan pidato, bahwa akan menjaga dan mengawasi ASN untuk tidak terlibat dalam politik.
“Namun ternyata dalam kepentingannya, justru mengiring ASN untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Untuk itu sebagai Komisi I, kita memberikan ketegasan soal ini, agar para ASN juga menyadari posisinya sebagai pelayan publik,” pungkas Alimudin.
Saat disinggung mengenai sanksi tegas yang harus diberikan kepada ASN yang ikut berpolitik praktis, Alimudin menegaskan, sanksi tegas wajib diberikan, agar menimbulkan efek jera.
“Harus ada sanksi tegas dari instansi maupun pihak-pihak terkait, khususnya inspektorat. Komisi I juga meminta Bawaslu untuk bisa melakukan tugas-tugas pengawasannya secara baik,” tandasnya.
(ams)
Lihat Juga :
