Pilkada Jakarta Strategis, PDIP: Tak Boleh Lawan Kotak Kosong atau Calon Boneka
loading...
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menilai bahwa Pilkada Jakarta merupakan salah satu yang strategis di Pilkada Serentak 2024. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) , Hasto Kristiyanto menilai bahwa Pilkada Jakarta merupakan salah satu yang strategis di Pilkada Serentak 2024. Untuk itu, ia menilai tidak boleh hanya melawan kotak kosong hingga calon boneka.
Bahkan, Hasto mengatakan tidak boleh ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan dengan mencatut KTP Warga untuk kebutuhan syarat pencalonan pasangan gubernur-wakil gubernur.
"Ya harapan rakyat, Jakarta yang sangat strategis tidak boleh ada kotak kosong. Termasuk tidak boleh ada suatu penggunaan kekuasaan untuk menciptakan calon boneka dengan menggunakan KTP tanpa seizin pemiliknya," ujar Hasto di kawasan GBK, Jakarta Pusat, Minggu (18/8/2024).
Di sisi lain, Hasto pun meminta pihak kepolisian turun tangan menangani dugaan pencatutan KTP tersebut. Dia menilai pencatutan dukungan tersebut merupakan pelanggaran serius.
"Itu suatu pelanggaran yang sangat serius. Polisi harus bergerak cepat, polisi jangan bergerak ketika hanya urusan-urusan kejadian mengkritik pemerintah," katanya.
"Tapi harus bergerak terhadap hal-hal yang tidak benar agar keamanan, ketenteraman, tertib hukum, agar pencurian kekayaan alam kita, illegal mining, judi online yang merugikan rakyat banyak itu sifatnya ditangkap," pungkasnya.
Bahkan, Hasto mengatakan tidak boleh ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan dengan mencatut KTP Warga untuk kebutuhan syarat pencalonan pasangan gubernur-wakil gubernur.
"Ya harapan rakyat, Jakarta yang sangat strategis tidak boleh ada kotak kosong. Termasuk tidak boleh ada suatu penggunaan kekuasaan untuk menciptakan calon boneka dengan menggunakan KTP tanpa seizin pemiliknya," ujar Hasto di kawasan GBK, Jakarta Pusat, Minggu (18/8/2024).
Di sisi lain, Hasto pun meminta pihak kepolisian turun tangan menangani dugaan pencatutan KTP tersebut. Dia menilai pencatutan dukungan tersebut merupakan pelanggaran serius.
"Itu suatu pelanggaran yang sangat serius. Polisi harus bergerak cepat, polisi jangan bergerak ketika hanya urusan-urusan kejadian mengkritik pemerintah," katanya.
"Tapi harus bergerak terhadap hal-hal yang tidak benar agar keamanan, ketenteraman, tertib hukum, agar pencurian kekayaan alam kita, illegal mining, judi online yang merugikan rakyat banyak itu sifatnya ditangkap," pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :
